JAKARTA- Polda Metropolitan Jakarta Raya telah menerima dana Rp 75 miliar dari Pemerintah Pusat untuk membangun gedung Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88 AT), Tower Antiteror AT, lokasi parkir,dan asrama Brigade Mobil (Brimob) di Bekasi, Tangerang dan Jakarta Barat.

"Dana itu dari Pemerintah Pusat yang diturunkan ke Mabes Polri. Polri menggunakannya untuk membangun gedung antiteror dan asrama yang kebetulan berlokasi di wilayah Polda Metro Jaya," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani di Jakarta, Rabu (22/12).

Dia mengatakan hal itu seusai menjadi pembicara pada acara Metro Round Table dengan topik "Pencegahan Terorisme" yang menghadirkan pembicara mantan anggota DPR Ahmad Sumargono, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Suyitno Landung, dan anggota Komisi III DPR Arbab Aproeka. Acara itu dipandu mantan Pemimpin Umum LKBN Antara Parni Hadi.

Firman Gani mengatakan, dana tersebut telah turun ke Polda Metro Jaya sejak sepekan lalu. Dana itu akan digunakan untuk membangun gedung. Sebab saat ini pembangunan sarana fisik tersebut telah dikerjakan oleh kontraktor sejak tiga bulan lalu. "Kami akan membangun sesuai dengan dana yang ada," katanya.

Dia mengatakan, dana pembangunan proyek-proyek fisik itu sebenarnya mencapai Rp 600 miliar. Dari jumlah itu, Rp 330 miliar untuk membangun gedung Densus 88 AT dan Tower Antiteror AT, sedangkan sisanya untuk membangun lokasi parkir dan asrama Brimob.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memulai pembangunan gedung Densus 88 AT setinggi 23 lantai dan asrama Brimob di tiga lokasi. Namun, sumber dana belum diketahui dengan jelas kendati aktivitas pembangunan telah dimulai sejak tiga bulan lalu.

Saat syukuran pembangunan gedung tiga bulan lalu, Firman Gani belum bersedia menyebutkan asal dana untuk membangun gedung itu. Dia hanya menyebutkan, dana itu berasal dari pemerintah dan masyarakat.

Untuk keperluan itu, Polda Metro Jaya juga membuka rekening khusus di bank untuk menampung partisipasi masyarakat untuk membantu pembangunan gedung. Namun, hingga kini jumlah dana partisipasi dari masyarakat itu belum diketahui.(bu-69i)