JAKARTA- Partai Golkar akan menjadi mitra kerja (partner) yang kritis terhadap pemerintah. Adapun PDI-P tetap menegaskan diri sebagai oposisi konstruktif terhadap pemerintah, meski Koalisi Kebangsaan telah dibubarkan menyusul terpilihnya Ketua Umum Partai Golkar, M Jusuf Kalla.

Demikian pendapat Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo, dan AM Fatwa dari PAN di Jakarta secara terpisah, menyusul terancamnya keberadaan Koalisi Kebangsaan yang digalang Partai Golkar, PDI-P, serta beberapa partai lain itu. "Seandainya Koalisi Kebangsaan bubar, kami tetap melakukan oposisi konstruktif pada pemerintah," ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin.

Fraksi PDI-P tetap menjadi saluran politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebab itu tugas mulia dalam ketatanegaraan. "PDI-P harus mempunyai karakter pejuang yang konsisten menyuarakan kebenaran. Tidak perlu seribu suara, satu suara di DPR akan bermakna bagi kepentingan rakyat sepanjang dilakukan oleh orang yang memiliki integritas. Hal itu akan mengalahkan sejuta suara karena kepentingan kelompok."

Masalah integirtas dan karakter, menurut dia, akan dibangun oleh kader partai dari pusat sampai ke tingkat desa. Keberadaan setiap kader harus bermakna dan berpihak pada rakyat.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Priyo Budisantoso mengatakan, Partai Golkar akan tetap menjadi mitra kerja yang kritis terhadap pemerintah. Namun, kalau langkah pemerintah benar, Golkar wajib mengawal. Sebaliknya jika SBY-Kalla melakukan langkah salah dan merugikan rakyat, bangsa, dan negara, Golkar baik di partai maupun di parlemen akan mengkritik, bahkan melakukan impeacment.

Profesional

Karena itu, kalau misal dalam 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu ada perombakan, Prio mengusulkan, kabinet harus diisi orang-orang yang profesional. "Tidak benar dalam pergantian itu Golkar minta jatah kursi menteri ke SBY-Kalla. Tidak serta merta kami minta jatah. Biarkan Presiden memilih orang-orang yang profesional."

Menyinggung kemungkinan Kalla dan Agung Laksono akan mengubah peta kekuatan di DPR, seperti pembubaran Koalisi Kebangsaan. Prio mengatakan, wajar kalau itu terjadi. Namun, perubahan itu diharapkan berdasarkan kepentingan bersama dan demi Golkar ke depan. Selain itu, perubahan itu juga secara terukur sehingga mengukuhkan rasa keadilan.

Adapun soal Koalisi Kebangsaan, dia menyatakan, dalam politik tidak ada sesuatu yang harus dipermanenkan. "Tidak seolah-olah tanpa koalisi politik, parlemen itu tidak bisa berjalan. Karena itu, Golkar akan mengkaji kembali keberadaan Koalisi Kebangsaan yang pernah muncul di DPR."

Mengenai kepengurusan Golkar yang disebut-sebut menghabisi orang-orang Akbar Tandjung, Priyo membantah hal tersebut. Wakil Sekjen itu menyatakan, kepengurusan Golkar yang dinilai bermasalah dan digugat oleh Pimpinan Munas VII Golkar, akan diselesaikan antara Pimpinan Munas dan Tim Formatur Golkar dalam waktu dekat ini. Yang jelas, Golkar akan merangkul seluruh elemen, termasuk mereka yang berseberangan.

Toh orang-orang Akbar, seperti Yahya Zaeni, Rully Choirul Azwar, dan lain-lain sudah diakomodasi. Mereka itu ditempatkan di posisi sangat strategis, bahkan Akbar Tandjung juga akan ditempatkan sebagai pinisepuh Golkar. Struktur yang baru itu semacam "kabinet bayangan, meski jauh dari sempurna.

Hal senda juga disampaikan AM Fatwa. Dia menyatakan, terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam munas lalu, tak pelak bakal mengubah peta politik yang sangat mencolok, terutama dalam perimbangan check and balance antara DPR dan pemerintah. Sebab bagaimana pun sulit dipisahkan sikap pribadi dan politik dalam konteks partai dan DPR.

Pemilihan Ketua DPR Agung Laksono sebagai wakil ketua umum juga dia nilai memiliki pengaruh psikologis bagi kehormatan DPR sebagai lembaga atau institusi yang sederajat kepresidenan.(di-69i)