ONENG IKUT DEMO: Artis Rieke Dyah Pitaloka, pemeran Oneng dalam sinetron ''Bajaj Bajuri'', bergabung dengan ibu-ibu mengadakan aksi demo menolak kenaikan harga BBM dan gas elpiji. Mereka menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta Rabu (22/12), sambil membawa peralatan dapur.(55i)

JAKARTA- Aksi massa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merebak di mana-mana. Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM.

Artis Rieke Diah Pitaloka alias Oneng saat berunjuk rasa meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhenti mengumbar slogan kerakyatan jika tetap menaikkan BBM 40% hingga 60%.

"Pemerintah SBY yang selama ini meneriakkan slogan kerakyatan justru menaikkan BBM di tengah rakyat dalam kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, pemerintah jangan ngomong soal kerakyatan lagi," kata Rieke, artis yang dikenal dengan Oneng dalam serial komedi "Bajaj Bajuri", di sela-sela aksi menolak kenaikan BBM di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (22/12).

Aksi yang dikomandani Oneng dengan rekannya, Gugun Gondrong diikuti 50-an ibu-ibu dan mahasiwa dari LMND dan PMII. Sambil berkeliling bunderan HI, kaum ibu itu memukul-mukul peralatan dapur yang dibawa, seperti panci dan penggorengan. Sementara itu, mahasiswa menuntun sepeda motor miliknya mengelilingi lokasi tersebut.

Spanduk warna hitam dibentangkan bertuliskan ''Tolak Kenaikan Harga BBM", "Sita Harta Koruptor untuk Subsidi Rakyat" .

Foto SBY-Kalla Dibakar

Demo yang sama juga dilakukan oleh sejumlah ibu-ibu dan elemen masyarakat yang lain di Semarang dan kota-kota besar lainnya, seperti di Tangerang. Puluhan mahasiwa membakar puluhan foto SBY-Kalla sebagai bentuk protes atas kenaikan harga BBM hingga 40%. Sebelumnya, petugas keamanan melarang massa membakar ban, tetapi tidak mempermasalahkan ketika poster Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla menjadi pelampiasan.

Aksi pembakaran foto pemimpin negeri itu dilakukan tak jauh dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jl Ir Juanda, Ciputat, Tangerang, Rabu (22/12).

Para pedemo ini berasal dari Forum Kota UIN, Front Nasional, dan Aliansi Mahasiswa Nasional Demokrat Universitas Bung Karno (UBK). Aksi dimulai pada pukul 11.00 di depan pintu gerbang kampus UIN dan membuat arus lalu lintas macet. Mereka kemudian masuk kampus dan membakar foto SBY-Kalla.

"Kami menolak kenaikan harga BBM dengan alasan apa pun. Kami menuntut turunkan harga sembako. Tangkap Soeharto dan sita hartanya untuk rakyat," tegas mereka. Menurut mereka, walaupun saat ini yang dinaikkan hanya gas elpiji, pertamax, dan pertamax plus, mereka yakin itu baru langkah awal yang dilakukan SBY untuk mengelabui rakyat dengan alasan menutupi APBN atau menyesuaikan dengan harga minyak dunia.

"Padahal alasan itu bohong belaka. Sebab jika harga minyak dunia melambung tinggi, kita sebagai negara pengekspor minyak akan diuntungkan. Itu berarti harga BBM bisa lebih murah," kata mereka. Mereka menyatakan, pemerintah juga bisa menangkap koruptor dan menyita hartanya bila hendak menutup APBN.

Sejumlah spanduk dibentangkan pedemo. Di antaranya bertuliskan "Turunkan Harga BBM" dan "Gerakan 100 Hari SBY Menghasilkan Kenaikan BBM 40% Lebih".

Aksi penolakan kenaikan harga BBM juga berlangsung di Universitas Muhammadiyah Makassar. Setelah menyandera mobil tangki dan 8 mobil dinas, para mahasiswa membakar enam buah foto Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla.

Aksi pembakaran foto SBY-JK dilakukan di depan kampus Universitas Muhammadiyah, Jalan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/12), pukul 12.45 WITA. Pembakaran foto SBY dan Jusuf Kalla itu disaksikan puluhan mahasiswa dan masyarakat yang berada di lokasi.

Ical Membantah

Sementara itu, Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie membantah keputusan pemerintah menaikkan harga jual elpiji telah memicu kenaikan harga bahan pokok. Menurut Ical, panggilan Aburizal, kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun rutin terjadi.

"Memang ada kenaikan harga, tetapi tidak berhubungan dengan elpiji," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (22/12).

Ical menilai, kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru adalah wajar. Peristiwa itu rutin terjadi akibat adanya lonjakan permintaan.

Selain itu, lanjut Ical, kenaikan harga bahan pokok lebih merupakan penyesuaian terhadap kenaikan harga komoditas serupa di pasar internasional. Ia lalu mencontohkan harga gula dan beras yang tidak dikontrol pemerintah.

Berdasarkan data yang dimiliki, hanya 5% rumah tangga yang menggunakan elpiji sebagai bahan bakar memasak. Penghasilan mereka rata-rata lebih besar dibandingkan mayoritas rakyat Indonesia. Adapun 80% yang lain pengguna minyak tanah. Karena itu pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan subsidi minyak tanah. "Namun reaksi yang muncul berkesan elpiji digunakan oleh sebagian besar rakyat, padahal tidak. Ngapain kita subsidi orang kaya, lebih baik yang Rp 3 triliun itu kita pakai untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," katanya.

Menyikapi rencana kenaikan harga BBM, Koalisi Masyarakat Anti Kenaikan Harga (KMAKH) mendesak Menko Perekonomian Aburizal Bakrie (Ical) dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro segera mundur dari jabatan. Keduanya dinilai telah melanggar konstitusi bahwa migas merupakan hajat hidup orang banyak.

Demikian dikatakan Juru Bicara KMAKH Johnson Panjaitan di Kafe Venezia, TIM, Jakarta, Rabu (22/12). Koalisi itu beranggotakan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM Indonesia, serta Solidaritas Nusa bangsa.

Kedua menteri itu dinilai telah melanggar UUD 45 yang menyatakan migas merupakan hajat hidup orang banyak. Berdasarkan keputusan MK yang telah membatalkan UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dan membatalkan sebagian UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, seharusnya pemerintah tidak seenaknya menaikkan harga-harga tersebut. KMAKH mendesak Presiden SBY memecat menteri-menteri tersebut.

"Atau setidaknya mereka mundur. Sebab para menteri itu telah menentang konstitusi. Artinya mereka telah menentang UUD 45," katanya.

KMAKH menyatakan, seharusnya migas yang merupakan hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. "Namun yang terjadi justru banyak pertambangan dikuasai pihak asing dan tidak lagi dialokasikan untuk kesejahteraan orang banyak," paparnya.

KMAKH mempertanyakan kenaikan harga pertamax dan elpiji. Sebab, berdasarkan UU 22/2001, kedua bahan bakar tersebut tidak termasuk dalam minyak dan gas bumi yang menyangkut hajat orang banyak.

"Kalau elpiji memang ada alternatif, yaitu minyak tanah. Adapun petramax fenomenanya dikomsumsi orang kaya. Namun sebenarnya kedua bahan bakar ini juga seharusnya termasuk migas. Jadi, harganya tidak seharusnya dinaikkan sebelum keputusan MK ditetapkan," jelasnya.

Lebih jauh, KMAKH mendesak DPR mengganti UU 20/2002 dan 22/2001. Sebab dengan ada UU itu, kata Johnson, pihak asing akan mudah menguasai sumber alam dan merugikan rakyat Indonesia.

Wapres Minta Maaf

Wapres Jusuf Kala meminta maaf kepada rakyat atas kenaikan harga elpiji yang menimbulkan aksi penolakan di mana-mana. Namun Kalla meminta rakyat memahami, kenaikan harga elpiji itu tidak bisa dihindarkan.

"Mohon maaf. Namun mohon dipahami kita tidak mungkin menyubsidi terus-menerus, kecuali minyak tanah," kata Wapres Jusuf Kalla seusai mendampingi Presiden SBY dalam acara peringatan Hari Ibu di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, kemarin.

Menurut Kalla, kenaikan bahan baku gas dan BBM secara internasional telah menyebabkan Pertamina menanggung kerugian sangat besar. Kenaikan harga elpiji ini untuk menyesuaikan kenaikan harga bahan baku gas. Sebab Pertamina tidak mungkin dibiarkan terlalu lama menanggung kerugian.

Mengenai kehawatiran kenaikan harga elpiji akan diikuti kenaikan harga BBM lain dan memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, Kalla menyatakan, kenaikan harga-harga barang merupakan hal wajar menjelang perayaan hari keagamaan, seperti Natal.

Namun, menurut Kalla, kenaikan harga-harga kebutuhan pangan tidak dapat begitu saja dikaitkan dengan hari raya. Sebab kebutuhan pangan antara hari raya dan hari biasa relatif sama, memang permintaan meningkat.

Kenaikan harga barang kali ini juga dipengaruhi tingginya curah hujan yang mengganggu jadwal panen sejumlah komoditas sayuran. "Tidak ada hubungan antara elpiji dan sayur. Tidak semua kenaikan kebutuhan pangan disebabkan kenaikan elpiji. Contohnya gula. Harganya naik karena di luar negeri juga naik," jelas Kalla.

Secara terpisah Menko Kesra Alwi Shihab menyatakan dapat memahami reaksi masyarakat atas kenaikan harga elpiji. Ia mengakui aksi-aksi demo belakangan ini merupakan salah satu bentuk pelampiasan frustasi masyarakat.

Namun ini tidak bisa dijadikan barometer bahwa seluruh rakyat Indonesia menolak atau tidak dapat memahami kenaikan harga elpiji.

Sementara itu DPR akan segera memanggil Pertamina dan pemerintah untuk meminta penjelasan seputar kenaikan elpiji, pertamax, dan pertamax plus. Sebab kenaikan tersebut dinilai tidak tepat jika tanpa memperhitungkan komponen-komponen lain.

"Kenaikan hampir 50% elpiji jelas memberatkan masyarakat." (dtc, ant-78i)