SEMARANG - Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah diterapkan di sekolah hendaknya diimbangi dengan penerapan konsep serupa di perguruan tinggi terutama pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Lebih dari itu, sekolah dan perguruan tinggi dituntut untuk melakukan aktivitas sinergis. Dengan demikian, aktivitas pembelajaran di sekolah bisa berkesinambungan dengan proses serupa di perguruan tinggi.

Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Unnes Drs Masrukhi MPd mengemukakan hal itu di sela-sela Seminar dan Lokakarya ''Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi'' di kampus Unnes Sekaran Gunungpati, Rabu (22/12). Semiloka tersebut diikuti para dosen pengampu mata kuliah Proses Belajar Mengajar (PBM) di perguruan tinggi tersebut.

''Saat ini ada semacam ketimpangan antara sekolah dan perguruan tinggi. Sekolah sudah akrab betul dengan pembelajaran kontekstual, pengembangan silabus, dan segala yang terkait dengan KBK. Pada saat yang sama, pembelajaran di LPTK masih berorientasi pada tujuan yang jauh dari semangat KBK,'' papar Masrukhi.

Menurut pandangan dia, penting bagi sekolah dan perguruan tinggi terlibat dalam perbincangan untuk saling berbagi pengalaman terkait dengan KBK. Dalam sharing tersebut, sekolah bisa memaparkan pengalamannya melaksanakan KBK sedangan PT menyodorkan konsep-konsep inovatif untuk pengembangan pembelajaran.

''Pada level yang lebih tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) juga perlu duduk satu meja,'' ujar dia.

Sejauh ini, lanjut Masrukhi, pemberlakukan KBK belum memberikan hasil yang menggembirakan. Salah satu persoalannya, sivitas sekolah belum siap untuk berinovasi sesuai dengan harapan KBK. Belum lagi persoalan sarana dan prasana pembelajaran yang tidak merata pada tiap sekolah.

Kendala

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Semarang Drs Sardju Maheri MPd yang memberikan materi dalam semiloka itu mengungkapkan hal senada. Menurut pandangan dia, penerapan KBK tidak akan memberikan hasil optimal jika tertumpu pada pihak sekolah saja. Sebab, sekolah mengalami banyak kendala terkait dengan KBK itu.

''Perubahan wewenang yang melekat pada guru sejalan dengan penerapan kurikulum baru itu merupakan barang baru yang dalam beberapa hal menjadi hambatan bagi sekolah untuk mencapai tujuan KBK,'' kata Sardju.

Belum lagi adanya kendala-kendala lain yang terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana pembelajaran. Guru sebagai sumber daya utama sekolah memiliki sejumlah persoalan mendasar. Salah satu yang mengemuka pada pelaksanaan terbatas KBK di sejumlah sekolah adalah persoalan kesulitan guru mendeteksi karakteristik siswa secara individual. Sebab, jumlah siswa relatif banyak dan penempatan siswa dalam rombongan belajar yang heterogen.

''Karena itu, belum semua guru mampu mengembangkan secara kreatif materi, metode pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengarah pada pengembangan lifeskills ataupun alternatif penilaian yang variatif.'' (amp-73j)