SEMARANG-Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang tahun 2005 dinilai kurang berpihak kepada kepentingan publik.

Pada rencana APBD 2005, proporsi terbesar masih diperuntukkan pada belanja administrasi umum, yakni sebesar Rp 509. 172.000.000 (56,42 persen). Kemudian belanja transfer Rp 139.973.000.000, belanja operasi Rp 138.578.000.000, dan belanja tidak tersangka Rp 4.517. 000.000.

Hal itu terungkap dalam Konsultasi Publik menyikapi RAPBD 2005 Kota Semarang yang digelar Perhimpunan Pattiro Semarang, Rabu (22/12) di Hotel Santika.

Melihat proporsi itu, pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan, Drs Andreas Pandiangan dari Unika Soegijopranoto mengatakan, sebaiknya pos-pos yang tidak perlu dipangkas saja.

Dia mencontohkan, pada pos sekretariat daerah terdapat pos belanja komputer senilai Rp 641 juta. Padahal melihat harga pasaran sebuah komputer lengkap dengan asesorisnya harga standar rata-rata Rp 6 juta. Dengan dana sebanyak itu, sebenarnya berapa komputer yang dibutuhkan.

Anggaran yang dinilai terlalu banyak, yakni biaya perjalanan dinas anggota DPRD sebesar Rp 1,6 miliar. Anehnya, dalam anggaran itu yang paling banyak untuk perjalanan dinas di dalam kota yang mencapai Rp 1,1 miliar.

Masih ada lagi pos-pos yang dinilai janggal, yakni pengadaan alat studio di ruang kerja wali kota yang menghabiskan anggaran Rp 22,4 juta. Beberapa anggaran itu, kontras dengan belanja untuk kepentingan publik.

Andreas mencontohkan, dibandingkan dengan anggaran alat-alat kedokteran di puskesmas seluruh Kota Semarang jauh berbeda.

''Sebab belanja alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas hanya Rp 167 juta,'' ujar peneliti LSM Teranova itu.

Sementara itu, sejumlah warga Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan yang mengikuti kegiatan itu meminta agar Pemkot memprioritaskan pembangunan jalan dan kebutuhan angkutan kota di kelurahan itu.

Menurut Heri, warga setempat, jalan-jalan di Podorejo sangat menyedihkan. Wali Kota Sukawi Sutarip, empat tahun lalu pernah menjanjikan akan diperbaiki. Namun sampai menjelang jabatannya berakhir, belum ada tanda-tanda perbaikan jalan.

Juga soal kebutuhan angkutan. Warga di sana masih mengandalkan truk terbuka sebagai kendaraan angkutan manusia. Sekali naik biayanya Rp 2.000 untuk satu orang.

Hadir juga dalam konsultasi publik itu, Ketua DPRD Kota Sriyono, wakil ketua Slamet Harzuanto, dan para ketua fraksi di DPRD Kota. (G17,H1-64)