SEMARANG- Kebocoran proyek-proyek pengadaan barang jasa pemerintah setiap tahunnya diperkirakan mencapai 30%-40%. Nilai proyek pengadaan barang pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota rata-rata setiap tahunnya mencapai Rp 70 triliun.

"Kebocoran ini antara lain juga disebabkan banyaknya pemerintah daerah yang tidak menerapkan No 80 tahun 2003 yang mensyaratkan pelaksanaan harus terbuka, bersaing dan akuntabel," kata Eko Budi Santoso, Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (Ardin), di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pengurus Ardin di Hotel Patra, kemarin.

Dia menegaskan kebocoran ini biasanya dimulai dari proses tender, pemotongan nilai proyek, hingga mark up (penggelembungan nilai) proyek. Akibat dari kondisi ini kualitas barang yang sampai ke tangan konsumen kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Menurutnya, kebocoran ini juga disebabkan oleh kelemahan internal pemerintah khususnya belum adanya lembaga yang secara khusus mengawasi proses pengerjaan proyek.

Kalaupun ada, pengawas biasanya kurang memiliki pengetahuan, kompetensi tentang pengelolaan barang dan jasa pemerintah.

Karena itu, pemerintah harus melakukan reformasi di bidang pengadaan barang dan jasa ini. Dari sisi manajemen keuangan negara, tujuan pembaharuan sistem pengadaan ini untuk mendapat harga yang tepat, kualitas dan penyerahan barang dan jasa yang sesuai dengan yang dipersyaratkan.

"Pemerintah juga harus memberikan peluang yang sama kepada seluruh masyarakat yang memiliki potensi atau kompetensi yang diperlukan oleh pemerintah."

Menurut dia, tanpa adanya pencegahan dan pemberantasan KKN di bidang pengadaan akan terjadi lubang-lubang kebocoran cukup besar dari alokasi belanja barang dari APBN setiap tahunnya.

Untuk itu, pihaknya banyak berharap dari komitmen pemerintahan baru untuk bersih dari korupsi di seluruh jajaran di pemerintahan. (G2-82)