logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 23 Desember 2004 BANYUMAS
Line

Catatan Akhir Tahun (4-Habis)

Pengunduran Diri Sekda Cilacap dan Pemilihan Bupati Langsung

ADAdua peristiwa politik penting di Banyumas selama tahun 2004. Pertama, pengunduran diri Sekda Cilacap Adi Saroso, September lalu. Kedua, menghangatnya suhu politik menjelang masa jabatan Bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko habis 22 Maret 2005.

Itu berarti Kabupaten Purbalingga untuk kali pertama akan mengadakan pemilihan bupati secara langsung. Pesta demokrasi bagi masyarakat itu tinggal 90 hari lagi. Waktu yang pendek bagi bakal calon. Triyono Budi Sasongko dengan penuh percaya diri pagi-pagi memberikan aba-aba bagi peminat untuk mencalonkan diri. ''Silakan jika ada yang mau tampil,'' ujarnya.

Dia secara eksplisit belum pernah menyatakan akan kembali mencalonkan diri. ''Wait and see,'' katanya, setiap kali ditanya wartawan.

Calon pemilih di Purbalingga sekitar 450.000 orang. Pada putaran II pemilihan presiden lalu, Mega-Hasyim (Koalisi Kebangsaan) meraup 250.171 suara, sedangkan SBY-Kalla hanya 191.315. Berdasar peta kekuatan itu, Triyono sering memberikan sinyal akan menggunakan Koalisi Kebangsaan sebagai modal memenangi pemilihan langsung. Hal itu pula yang membuat lawan politiknya miris untuk bertarung melawan dia, yang seperti sudah berada di atas angin.

Namun belakangan muncul wacana baru untuk menggalang kekuatan Koalisi Kerakyatan yang mengantongi hampir 200.000 atau koalisi NU-Mu-hammadiyah. Jika salah satu kekuatan itu muncul dan solid, peta politik berubah drastis dan mereka menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan.

Kemunculan Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga sangat memengaruhi peta politik di daerah. Dulu Triyono mengandalkan PDI-P sehingga mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat yang dipimpin presiden dari PDI-P. Namun ketika kondisi politik di pusat berubah, banyak pengamat menyarankan Triyono mengubah strategi untuk merebut suara rakyat. Kekuataan riil PDI-P 152.265 dan Partai Golkar 89.857 suara belum tentu solid. Karena, akar rumput di Partai Golkar menghendaki perubahan.

Mau tak mau pasangan Triyono harus memiliksi akses yang menembus koalisi NU-Muhammadiyah yang didukung PKB, PAN, PPP, PKS, dan sejumlah partai kecil lain berbasis Islam. Kekuatan itu tak bisa diremehkan seperti ketika Amien Rais menggalang poros tengah untuk mengantarkan Gus Dur jadi presiden.

Sekda Cilacap

Pengunduran diri Sekda Cilacap tak lepas dari aksi Paguyuban Praja Wahyu Manunggal yang menginginkan perubahan dan penyelesaian masalah di Pemerintah Kabupaten Cilacap. Mereka beranggapan, hubungan perangkat dan pemerintah tersumbat. Sang penyumbat adalah Sekda.

Ketua Paguyuban Suwarjo menyebut aksi 26 Juli 2004 bukan demo, melainkan anak ingin bertemu bapak. Selama ini berkesan perangkat desa dimarjinalkan. Mereka ingin membuktikan perangkat desa yang dipilih rakyat punya kemampuan dan kekuatan. Dalam dialog itu tak dicapai kesepakatan apa pun.

Masalah itu mengambang dua bulan, sampai-sampai Gubernur Mardiyanto menilai sikap Bupati Probo Yulastoro kurang tegas. Seharusnya keputusan mengganti atau mengangkat kembali sekda tetap berpegang pada asas legalitas. Sekda adalah jabatan karier, bukan politik.

Akhirnya Adi Saroso menyatakan mengundurkan diri, setelah ada pernyataan Bupati Probo Yulastoro yang menyatakan Sekda tak bersalah secara administratif dan fisik. Selain itu Bupati mengangkat Adi sebagai staf khusus.

Setelah Adi Saroso mundur, para kepala desa secara beruntun menyatakan keluar dari paguyuban. Puluhan kepala desa di Kecamatan Majenang, Cimanggu, dan Karangpucung menyatakan mundur dari Paguyuban Praja Wahyu Manunggal. Sikap itu mendapat respons positif dari kepala desa di kecamatan lain.

Bahkan ada yang langung mengikuti jejak kolega mereka di Distrik Majenang. Para kepala desa mundur dari paguyuban karena tujuan awal pembentukan paguyuban memperjuangkan kesejahteraan kepala dan perangkat desa. Namun dalam praktik telah menyimpang. Sampai saat ini kepala desa yang mengundurkan diri 35 orang.

Ketua Paguyuban Suwardjo berpendapat pro-kontra di antara anggota organisasi wajar. Begitu pula pro-kontra di paguyubannya. Ada anggota yang tetap mendukung paguyuban, ada pula yang keluar. (Didi Wahyu, Agus Sukaryanto-86)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA