logo SUARA MERDEKA
Line
Rabu, 22 Desember 2004 PANTURA
Line

Eksekusi di Panjang Wetan Diminta Ditunda

PEKALONGAN - Komisi A DPRD Kota Pekalongan segera merekomendasikan ke MA agar eksekusi terhadap tanah di Panjang Wetan, Kota Pekalongan yang dikuasai warga ditunda. Rekomendasi itu diperlukan mengingat dari hasil kunjungan ke lokasi, ditemukan bukti baru bahwa warga menempati tanah itu dengan dasar sertifikat atau letter C, akta jual beli dari notaris, dan kuitansi pembelian bermeterai.

" Saya terkejut karena warga Panjang Wetan sudah memiliki sertifikat yang sah dan diterbitkan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekalongan. Karena itu, DPRD berharap eksekusi yang akan dilakukan 23 Desember 2004 dibatalkan sambil menunggu usulan peninjauan kembali (PK) kasus itu," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD, Basri Budi Utomo, kemarin.

Ditemui di ruang kerja, dia menjelaskan, saat mengunjungi tanah kaveling yang disengketakan, Komisi A yang dipimpin Drs Pratikno Sujarwo mewawancarai warga penghuni dan beberapa pemilik tanah kaveling seluas 8 ha tersebut.

Hasilnya, diketahui tanah seluas 8 ha itu sudah dibagi menjadi 183 kaveling. Dari sejumlah itu, 150 kaveling sudah bersertifikat dan 15 di antaranya sudah didirikan bangunan rumah. Adapun yang lain masih berupa lahan tanah dan tambak.

Menurut dia, warga juga mengaku membeli tanah itu kepada Hadi Tjondro Purnomo, warga Sugih Waras Gang 6/8 Pekalongan. Bahkan, pembelian tanah dilakukan melalui proses yang benar, yakni melalui akta jual beli ke notaris dan berkuitansi. Bahkan selanjutnya diproses menjadi sertifikat.

Karena itu, kata Basri, warga keberatan jika tanah yang sudah dibeli warga Panjang Wetan itu dieksekusi oleh pengadilan.

Jual Beli Tanah

Mengenai awal terjadinya kasus itu, menurut Ketua Komisi A DPRD, Drs Pratikno Sujarwo, pada 1994 Hartoyo Sugeng, warga Jalan Sulawesi Pekalongan dan HT Purnomo melakukan kerja sama jual beli tanah. Ketika itu Hartoyo Sugeng sebagai penyandang dana, memberikan surat kuasa kepada HT Purnomo untuk melakukan kegiatan jual beli tanah. Kerja sama itu berlangsung pada 1994 - 1999. Karena ada perselisihan, akhirnya Hartoyo Sugeng mencabut surat kuasanya. Karena itu, HT Purnomo semestinya tidak bisa menjual lagi tanah hasil pembelian mereka, berupa tanah negara dan tanah adat di Panjang Wetan.

Namun kenyataannya, HT Purnomo tetap menjual tanah kepada warga sejak 2000 hingga 2002. Tanah-tanah itu antara lain dibeli warga Panjang Wetan. Kasus perdata antara Hartoyo Sugeng dan HT Purnomo pun akhirnya berlanjut ke pengadilan.

Ternyata MA memutuskan tanah itu dikuasai oleh Hartoyo Sugeng. Bahkan MA memerintahkan PN Pekalongan untuk mengeksekusi tanah yang saat ini dikuasai warga Panjang Wetan.

"Kalau eksekusi tersebut terealisasi, warga Panjang Wetan berarti dirugikan. Sebab, proses pembelian dilakukan secara resmi di hadapan notaris," katanya.

Karena itu, warga berencana melaporkan kasus itu ke Polres Pekalongan.(A15-14i)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA