JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) selamat dari gerakan destruktif yang dirancang Koalisi Kebangsaan. Oleh karenanya, kelompok yang diprakarsai Akbar Tandjung itu harus berakhir.

Demikian rangkuman pendapat mantan Menpora Hayono Isman, Ketua DPP PDI Perjuangan Kwik Kian Gie, anggota FKB Khofifah Indarparawansa, dan Ketua Umum PDK Ryaas Rasyid, secara terpisah di Jakarta, kemarin. Hal itu diungkapkan menanggapi kekalahan Akbar Tandjung atas JK pada Munas Partai Golkar di Bali, dan masa depan Koalisi Kebangsaan.

Seperti diketahui, Akbar Tandjung adalah penggagas dan Ketua Koalisi Kebangsaan. Koalisi itu terdiri atas beberapa parpol; Partai Golkar, PDI-Perjuangan, PDS, dan PBR. Awalnya dibentuk untuk mendukung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi pada Pilpres 2004. Setelah tidak berhasil, koalisi itu menjadi permanen, dilanjutkan di DPR RI dan bertindak sebagai oposisi.

Dengan terpilihnya JK, berarti Pemerintahan SBY-JK terhindar dari perbuatan sejumlah anggota DPR. Dengan demikian, DPR akan menjadi teman Pemerintah, tidak ada yang bertindak oposisi.

''Saya pikir, bagi pemerintahan SBY-JK, dengan kemenangan JK di Munas Golkar akan membuat kondisi lebih baik pada pemerintahan SBY. Pemerintahan SBY akan terhindar dari aksi penjegalan yang diangkat oleh DPR, sehingga dengan terpilihnya JK saya pikir DPR akan lebih bersahabat kepada SBY,'' ungkap mantan fungsionaris Golkar itu.

Menurutnya, dalam era reformasi dibutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dari DPR. Jadi kalau DPR yang berusaha mengganjal terus eksis, reformasi tidak berhasil. Memang dibutuhkan anggota DPR yang kritis, tapi tidak mengganjal Pemerintah. Jadi, diharapkan dengan terpilihnya JK sebagai ketua umum Partai Golkar, anggota DPR tidak mengganjal.

''Saya kira SBY konsentrasi untuk menangani masalah bangsa. Beliau butuh dukungan semua pihak, termasuk DPR sehingga karena JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar, DPR akan mendukungnya secara positif dan tetap kritis kepada pemerintah.'' JK tidak akan menjadi ancaman serius bagi SBY.

Berkait dengan Koalisi Kebangsaan yang dijalin sebelum pemilu presiden lalu, Hayono menyatakan bahwa koalisi itu sebetulnya bergantung kepada selera politik pada saat koalisi tersebut didirikan.

''Selera politik sudah berubah saat ini, tentunya juga akan berubah dan akan mendukung SBY. Saya kira Koalisi Kebangsaan tidak bubar, tapi tidak efektif lagi karena bukan selera lagi bagi elite politik di Golkar,'' demikian Hayono.

Destruktif

Ketua DPP PDI Perjuangan dan Ketua Balitbang, Kwik Kian Gie secara tegas mengatakan, terpilihnya JK sebagai ketua umum Partai Golkar perlu ditindaklanjuti dengan langkah membubarkan Koalisi Kebangsaan. Pembubaran adalah langkah yang baik untuk rakyat, karena Koalisi Kebangsaan sejak awal digagas untuk tujuan yang destruktif.

''Dengan terpilihnya JK dan segera menyatakan Koalisi Kebangsaan tidak ada lagi, itu untuk rakyat baik sekali. Kenapa? Karena Koalisi Kebangsaan itu sejak awal digagas untuk tujuan-tujuan destrukif,'' jelas mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas era Megawati itu kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Kwik juga mengingatkan, pada awalnya Koalisi Kebangsaan untuk memenangkan Megawati sebagai calon presiden. Namun ketika tidak berhasil, koalisi tersebut digunakan untuk menyapu bersih kedudukan di DPR. Lalu itu pun tidak berhasil, dan digunakan untuk menjadi permanen oposisi.

''Apa pun yang dilakukan Pemerintah, baik atau tidak baik, akan diganjal. Itu kan jahat. Makanya saat itu saya mengatakan Koalisi Kebangsaan itu kurang baik. Jadi dengan naiknya JK sebagai Ketua Partai Golkar, dengan Koalisi Kebangsaan yang segera dibubarkan, untuk rakyat baik sekali.''

Menurut Kwik, bagi PDI-P sendiri dengan terpilihnya JK, PDI-P terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Akan tetapi, kekalahan PDI-P sendiri itu karena kesalahan yang dilakukan orang-orang partai tersebut.

''PDI-P terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Akan tetapi kekalahan dan kehancuran PDI-P karena kesalahan sendiri,'' tuding Kwik.

Sementara itu anggota DPR RI dari PKB, Khofifah Indarparawansa justru mengkhawatirkan akan terulang kembali presiden terpilih (impeacment) setelah JK terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar yang mempunyai fraksi terbesar di DPR RI.

Khofifah mencurigai manuver Kalla. ''Kalla sudah bersiap-siap mendaratkan pasukannya lewat Partai Golkar untuk menggantikan posisi SBY, kalau di-impeacment gara-gara BBM, pengangguran, dan krisis sosial lainnya,'' ujarnya.(di-58a)