RUSAK: Salah satu bangunan SD yang rusak di wilayah Banyumas, akibat umur teknis telah melebihi batas normal, yakni lebih dari 20 tahun. Kondisi bangunan yang sudah tua itu, diperburuk dengan hujan sehingga mudah rusak.(55a) - SM/Sigit Oediarto

Sangat memprihatinkan. Begitulah, kata yang pantas diucapkan berkenaan dengan kondisi bangunan sekolah di Jateng. Data Dinas P dan K menunjukkan, dari 170.099 ruang kelas yang ada di Jateng, 46,29% di antaranya dalam keadaan rusak berat dan ringan. Bagaimanakah masa depan bangsa, jika para calon pemimpinnya dididik dalam ruang kelas yang terancam ambruk? Berikut penelusuran Suara Merdeka tentang sekolah-sekolah yang rusak, yang hasilnya dirangkum oleh Achiar M Permana.

PERJALANAN bermula di Banyumas. Jarum jam telah menunjukkan pukul 06.30. Seorang anak perempuan yang tinggal di sebuah kompleks perumahan di wilayah Purwokerto Utara nampak cemberut.

''Cepat Yah, nanti terlambat. Tempat duduk aku keduluan teman yang lain!'' seru anak itu sembari menggamit tangan ayahnya.

Anak itu merupakan satu dari sekian banyak siswa SDN Bancarkembar 1, yang saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Bangunan itu nyaris ambruk. Untuk sementara, proses pembelajaran dilakukan di balai kelurahan. Karena itu, ia bergegas datang lebih pagi.

Kalau terlambat? Boleh jadi dia tidak akan kebagian tempat duduk. Sebab, tempat belajarnya sekarang bukanlah kelas permanen. Itu cuma salah satu ruangan di balai kelurahan. Saban hari, ia harus saling geser dengan kawan-kawannya untuk memperoleh tempat duduk yang agak ''nyaman''.

Begitulah, gambaran yang jamak dijumpai pada sejumlah sekolah di Purwokerto, yang dihantui persoalan kerusakan bangunan. Tak cuma SDN Bancarkembar 1 yang mengalami kerusakan, sejumlah bangunan SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Purwokerto Utara berada dalam kondisi serupa. Bahkan, memasuki musim hujan ini jumlah bangunan SD yang rusak di Kabupaten Banyumas semakin bertambah.

Data Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas menunjukkan, pada 2004 jumlah bangunan SD/MI yang rusak tercatat ada 235 buah. Rinciannya, SD rusak sebanyak 209 buah dan MI sebanyak 26 buah.

''Umumnya kerusakan itu disebabkan oleh dua faktor, yakni karena umur teknis bangunan dan bencana alam,'' ujar Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekda Banyumas, Ir Didi Rudwianto SH MSi.

Dilihat dari umur teknis bangunan, kata dia, dari 1.026 SD/MI di Banyumas, lebih dari separuhnya berumur 20 tahun lebih. Sebagian besar merupakan bangunan SD Inpres, yang dibangun antara 1975-1976. ''Umur teknis bangunan yang normal adalah 15 tahun. Lebih dari itu, akan menjadi rentan terhadap bencana alam,'' kata dia.

Menurut Didi, dari SD-SD yang rusak itu, tidak seluruh bangunan sekolahnya ambruk atau roboh. Ada sejumlah SD yang tingkat kerusakannya tidak terlampau parah. Artinya, pada SD-SD ada beberapa ruangannya yang rusak, yang memang perlu perbaikan. Berdasarkan kalkulasi sementara, jumlah total ruangan yang rusak 714 ruang, dengan perincian rusak berat 336 ruang, rusak sedang 324 ruang, dan rusak ringan 54 ruang.

Untuk memperbaiki bangunan SD/MI yang rusak itu, dibutuhkan biaya sebesar Rp 20 miliar lebih. Rata-rata tiap SD/MI membutuhkan biaya Rp 100 juta untuk perbaikan. Padahal, pada 2005 ini dana yang tersedia hanya sekitar Rp 5 miliar.

Jika ditambah dengan dana tanggap darurat 2004 dari Pusat untuk Kabupaten Banyumas Rp 2,09 miliar, maka anggaran yang tersedia hanya Rp 5,09 miliar.

''Dana itu hanya cukup untuk memperbaiki 50-60 sekolah,'' terangnya.

Bisa Diperbaiki

Menanggapi persoalan kerusakan pada sejumlah bangunan SD/MI itu, Ketua Komisi D DPRD Banyumas Ahmad Iksan menyatakan, sebenarnya seluruh bangunan sekolah yang rusak pada 2004 bisa diperbaiki pada 2005. Dengan catatan, ada pengencangan "ikat pinggang" dalam pengeluaran anggaran biaya operasional dan pemeliharaan (BOP) dinas-dinas.

Dia menyebutkan, untuk belanja aparatur daerah, BOP yang diusulkan pada 2005 mencapai Rp 12,66 miliar lebih. Kemudian belanja pelayanan publik, BOP-nya mencapai Rp 34,73 miliar lebih. Kalau biaya perjalanan dinas, biaya makan, uang lembur, dan biaya pihak ketiga yang dianggarkan dari BOP bisa dikurangi, dapat dimanfaatkan untuk biaya pembangunan SD/MI yang rusak.

Pada tahun anggaran 2005 itu, Komisi D DPRD Banyumas berjanji untuk memperjuangkan pengurangan biaya-biaya tersebut.

''Sangat memalukan, kalau ada SD/MI yang ambruk. Adanya bangunan sekolah ambruk, menunjukkan perhatian terhadap dunia pendidikan kurang,'' tandas dia.

Menurutnya, sangat mungkin seluruh SD/MI yang rusak bisa diperbaiki dalam satu tahun anggaran. Kalau tidak selesai dalam satu tahun anggaran, maka jumlah SD/MI yang rusak setiap tahun akan terus bertambah.

Banyaknya bangunan yang rusak itu, juga tak lepas dari kecilnya BOP. Pada 2005 saja, hanya dianggarkan Rp 209,26 juta untuk seluruh sekolah, baik SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA se-Kabupaten Banyumas.

Menanggapi usulan agar BOP dinas-dinas dikurangi, Didi Rudwianto mengatakan hal itu tak serta merta bisa diterima. Sebab, ada beberapa dinas yang memang membutuhkan BOP dalam jumlah cukup besar untuk operasional, seperti petugas kebersihan atau pemungut pajak. Kalau biaya operasional mereka dikurangi, dikhawatirkan akan mengganggu kinerjanya.

''Mungkin saja untuk beberapa dinas usulan itu bisa dilakukan, tetapi tetap harus memperhatikan dampak yang muncul setelah BOP dipangkas. Meski tujuannya baik untuk dialihkan ke sektor pendidikan, khususnya pembangunan SD/MI rusak, persoalan itu tetap harus ada kesepahaman antara eksekutif dan legislatif, berkait dengan persoalan tersebut,'' imbuhnya. (Sigit Oediarto-33a)