JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengizinkan keluarga pejabat boleh berbisnis, menuai reaksi. Kebijaksanaan itu dinilai hanya akan menumbuhkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pejabat sementara Ketua Umum Partai Keadilan Sosial (PKS) Tifatul Sembiring meminta Presiden SBY mencabut kebijaksanaan yang mengizinkan keluarga pejabat berbisnis. Pasalnya, hal itu membuka peluang penyimpangan.

"Sebaiknya itu dicabut. Seharusnya SBY tidak mengizinkan pejabat untuk berbisnis. Karena bisa terjadi konflik kepentingan. Dan ini adalah contoh yang tidak baik," tandasnya Selasa kemarin di Jakarta.

Menurutnya, keluarga pejabat tentu akan memiliki previlege dalam kegiatan bisnis. "Jadi, bisa saja hal tersebut berpengaruh. Karena bawahan-bawahan pejabat tentu akan takut pada atasannya.''

Sementara itu, Ketua Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Sutrisno Iwantono mengatakan, keluarga pejabat boleh berbisnis asalkan bisnis tersebut dilakukan secara profesional, adil, dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Juga dilakukan secara transparan, menjauhi praktik KKN, dan tidak melakukan persekongkolan.

Dikatakan, seorang pejabat seharusnya bersikap netral. Jabatannya tidak boleh digunakan untuk memperkaya diri, keluarga, teman, atau siapa pun. Pasalnya, seorang pejabat sangat terbuka peluang untuk menyalahgunakan jabatannya.

Masalah itu yang disampaikan para anggota komite saat menemui Presiden. Hal tersebut dila-kukan, agar prinsip transparansi diterapkan dalam usaha dan aktivitas bisnis. Prinsip tersebut harus diterapkan dan diberlakukan kepada siapa pun yang menjalankan bisnis.

Sutrisno mengatakan, pembicaraan seputar tidak dilarangnya keluarga pejabat untuk berbisnis itu diawali ketika KPPU melaporkan program kerja dan hasil-hasil yang telah dicapai selama ini.

''Ketika itu, kami memberikan saran-saran kepada pemerintah tentang berbagai hal yang berkaitan dengan iklim usaha. Kami memang meminta agar pemerintah bisa menjadi penggerak terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat, tidak ada praktik-praktik yang tidak adil, yang dapat merugikan pelaku usaha lain.''

Pembicaraan itu, kata Sutrisno, selanjutnya masuk pada keluarga pejabat yang berbisnis. ''Presiden saat itu mengatakan, tidak adil jika pemerintah melarang keluarga pejabat berbisnis,'' kata Sutrisno.

"Karena tidak tertutup kemungkinan mereka itu sejak awal sudah berbisnis, dan mempunyai kemampuan profesional yang tinggi, kompeten, dan etika yang baik. Sehingga kalau mereka itu tidak diizinkan, itu tidak fair."

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Sofyan Djalil, seorang pejabat yang dulunya berasal dari kalangan bisnis, tidak bisa melarang keluarganya berbisnis.

''Yang penting, adalah dalam iklim pemerintah yang baik, pejabat itu harus melaksanakan tugasnya dengan baik, dan bisnis yang dilakukan keluarganya tidak boleh dipengaruhi atau diperkaya dengan kedudukannya. Tapi melarang keluarga pejabat untuk berbisnis, itu tidak ada alasan dan tidak pada tempatnya,'' jelas Sofyan.

Wakil Presiden M Jusuf Kalla menilai sah-sah saja jika keluarga pejabat ikut berbisnis. Namun demikian, Kalla mensyaratkan agar tidak mempergunakan fasilitas orang tua dan keluarga pejabat tersebut.

''Sah saja keluarga pejabat untuk ikut berbisnis, asal tidak mempergunakan fasilitas orang tua dan keluarga," kata Wakil Presiden.

Bagi Kalla, tak ada persoalan jika keluarga atau famili berbisnis, karena ini merupakan pekerjaan yang halal. "Boleh-boleh saja, asal tak gunakan fasilitas orang tua maupun famili yang jadi pejabat. Itu sah-sah saja, karena bisnis merupakan pekerjaan yang halal, jika dilakukan secara halal."

Kalla yang dikenal sebagai keluarga pedagang ini mencontohkan bisnis yang dijalankan keluarganya, yang semuanya pedagang.

"Saudara saya semua pedagang. Mau jadi pegawai negeri nggak bisa. Masa tidak bisa hidup dengan berdagang," ujarnya. (di,dtc-69a)