-- Sikap Australia makin arogan saja belakangan ini. Setelah beberapa waktu lalu menolak menandatangani pakta nonagresi dengan negara-negara Asia Tenggara, negara itu secara sepihak menetapkan zona keamanan laut 1.800 kilometer dari garis pantainya. Dengan dalih untuk menangkal serangan teroris ke daratannya, berdasarkan zona keamanan yang kontroversial itu Australia merasa berhak menanyai awak kapal, bahkan melakukan pemeriksaan ke geladak kapal bersangkutan, pada saat kapal tersebut masih jauh nun di sana, di utaranya (katakanlah di perairan Indonesia). Para komentator dan analis Australia pun terang-terangan menyebut ulah pemerintahan PM John Howard itu keterlaluan. Suatu ulah yang didasari atas obsesi konyol sebagai ''wakil sheriff AS di Asia''.

-- Langkah terakhir pemerintahan konservatif-nasionalis liberal yang berkuasa di Canberra itu menambah panjang daftar tindakan ''sok jagoan'' PM Howard. Rasanya, belum lagi hapus dari ingatan kita mengenai keputusannya untuk mempermodern armada AU Australia dengan jet-jet tempur paling canggih yang dipersenjatai rudal jelajah. Rudal-rudal itu dengan mudah dapat mencapai sasaran di Indonesia. Dia juga memutuskan membentuk pasukan khusus antiteror yang diberi wewenang untuk melancakan serangan pre-emptive ke negara-negara Asia terdekat. Tentu yang dimaksud adalah RI. Dan, dengan keputusannya menetapkan batas wilayah laut aman sejauh 1.800 km, lengkap sudah penghinaan yang dilontarkan Howard kepada pemerintahan-pemerintahan di Asia Tenggara.

-- Sayangnya, reaksi Asia Tenggara tampak adhem ayem, atau bahkan tidak ada sama sekali. Deplu RI lewat jubirnya, Marty Natalegawa, hanya mengemukakan rasa tidak senang. Yang paling nyaring adalah suara penentangan dari Malaysia. Salah satu negara anggota ASEAN ini dari dahulu memang selalu kritis terhadap Canberra, bahkan pada saat Partai Buruh -- yang menunjukkan sikap bersahabat dengan Asia -- berkuasa di Australia. Mantan PM Mahathir Mohamad menanggapi kesombongan Australia itu pada saat para petinggi Asia Timur yang meliputi ASEAN belum lama ini bertemu di Kuala Lumpur, untuk menyiapkan KTT Asia Timur. Dia dengan sangat meminta pakta Asia Timur (ASEAN, China, Korsel, dan Jepang) yang baru saja terbentuk untuk tidak usah mengajak masuk Australia.

-- Permintaan Mahathir tampaknya harus ditanggapi secara serius oleh Asia. Untuk menghadapi Australia yang punya anggaran pertahanan besar, negara-negara Asia Tenggara secara sendiri-sendiri tentulah bukan tandingan. Ironisnya, secara kelompok pun ASEAN terkesan tidak kompak, khususnya dalam bidang keamanan. Singapura -- yang secara wilayah paling kecil, tetapi punya kemampuan paling besar untuk mendanai militernya -- sudah bukan rahasia lagi memihak AS dan Australia dalam isu keamanan. Faktor keuntungan ekonomis dari hubungan manisnya dengan AS - Australia, tampaknya lebih penting bagi negara pulau itu daripada menjaga hubungan emosi dan kultural dengan sesama Asia Tenggara. Maka, ASEAN dari segi militer jelas tidak bisa menjadi kelompok penekan.

-- Asia Timur dengan jumlah penduduk sekitar dua miliar jiwa merupakan salah satu pasar paling potensial di dunia. Apalagi jika India yang populasinya sekitar satu miliar ikut bergabung, sekalipun secara geografis masuk Asia Selatan. Blok baru ini, yang difokuskan pada kerja sama ekonomi, tidak bisa dimungkiri bakal menjadi blok baru yang dapat menandingi Eropa dan Amerika. Memang sudah ada Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang ''dibosi'' AS. Namun kenyataan menunjukkan, seperti terbukti pada KTT APEC terakhir di Bangkok, APEC dari tahun ke tahun oleh AS dijadikan ajang yang membahas isu keamanan lebih intens daripada isu ekonomi. Gagallah APEC dikedepankan sebagai blok ekonomi yang menurut gagasan awalnya untuk menandingi blok ekonomi Uni Eropa.

-- Jika Asia Timur memosisikan diri sebagai blok ekonomi baru untuk menghadapi Eropa dan Amerika, lalu apa pentingnya negara-negara Asia tetap berada dalam forum APEC? Sudah saatnya dipertimbangkan untuk keluar dari forum itu, sehingga tidak lagi didikte oleh AS dan Australia. Keluarnya Asia dari APEC juga bakal ''memutus rantai'' campur tangan Canberra dalam masalah internal Asia. Selama pemerintahan konservatif berkuasa, Australia lebih baik kita pandang sebagai bagian dari bangsa Barat, bukannya Asia sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahathir. Dengan pemisahan kubu yang jelas, dan kekuatan ekonomi yang tangguh, Asia Tenggara di dalam wahana blok Asia Timur bakal punya bargaining position tangguh terhadap Australia yang terobsesi menjadi ''wakil sheriff AS'' itu.