| Senin, 20 Desember 2004 | WACANA |
tajuk rencanaMengartikan Kemenangan Jusuf Kalla-- Begitulah akhirnya, Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru setelah mengalahkan Akbar Tandjung dengan telak. Boleh dikatakan ini sebuah kejutan karena sebelumnya yang tampak berada di atas angin adalah Akbar Tandjung. Tetapi rupanya peta segera berubah ketika DPD II ikut bersuara. Kubu Jusuf Kalla - Surya Paloh - Agung Laksono terbukti lebih kuat dan dipercaya dibandingkan dengan Kubu Akbar Tandjung - Wiranto. Dalam pemungutan suara Kalla memperoleh 323 suara, Akbar 156 suara, dan 3 suara dinyatakan rusak. Kendati sempat ricuh, munas partai pemenang pemilu itu akhirnya dapat selesai dan sangat demokratis. Akbar yang kalah pun segera mengakui dan mengajak semua pihak menghormati hasil munas. -- Tidaklah mudah membuat prediksi sebelumnya. Kalau saja suara DPD II tetap tak diakui, maka bisa jadi Akbar Tandjung masih berjaya. Namun hal itu juga tak mungkin lagi dipertahankan. Ibarat sebuah arus deras, tak ada lagi yang bisa membendung. Apalagi pelaksanaan konvensi nasional untuk memilih calon presiden beberapa waktu lalu sudah mengikutsertakan suara DPD II. Dan bercermin dari hasil konvensi, mestinya Akbar dan Wirantolah yang lebih banyak memperoleh dukungan. Tetapi rupanya sekarang sudah berubah. Kemunculan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertarungan di munas agak mendadak, tetapi bisa melejit bak meteor. Ketua lama yang sampai pada saat pembukaan munas masih dianggap paling kuat ternyata harus mengakui keunggulan saingannya. -- Apa arti kemenangan Jusuf Kalla? Yang pertama adalah kemenangan demokrasi itu sendiri. Untuk kesekian kali partai itu telah berhasil melakukan proses internal secara demokratis. Pelaksanaan konvensi nasional diakui merupakan terobosan demokrasi, walaupun akhirnya memakan korban ketua umumnya. Begitu pun dalam munas kali ini, terlihat jelas wajah demokratisnya. Di samping partai berlambang pohon beringin itu membuktikan dirinya memiliki kader-kader pimpinan yang relatif lebih banyak. Bandingkan dengan beberapa partai lain yang masih banyak bergantung pada figur ketua lama atau dengan kata lain kesulitan mencari pemimpin baru. Kemenangan Jusuf Kalla bagaimanapun menumbuhkan harapan baru. -- Yang kedua, para pengurus partai itu lebih melihat kebutuhan ke depan daripada sekadar masa lampau. Jasa dan pengabdian Akbar Tandjung tentu harus diakui sebagai penyelamat partai khususnya di masa-masa sulit. Di bawah kepemimpinan Akbar pula partai itu kembali menjadi pemenang pemilu pada pemilihan umum legislatif tahun ini. Namun Akbar juga bukan figur yang tanpa kekurangan terutama bila dikaitkan dengan kasus hukum yang pernah menimpanya sehingga saat ini ''daya jual''-nya dianggap sudah melemah. Hal itu sudah terbukti pada saat pelaksanaan konvensi nasional karena ternyata Wiranto justru dianggap lebih layak sebagai calon presiden dibandingkan dengan ketua umumnya. Tanda-tanda itu mestinya sudah bisa dibaca sebelumnya. -- Sedangkan yang ketiga, kemenangan Jusuf Kalla lebih memberikan jaminan kestabilan politik setidak-tidaknya dalam lima tahun mendatang. Kekalahan Akbar tentu akan mengubah konstelasi politik nasional karena sangat mungkin posisinya sebagai pimpinan Koalisi Kebangsaan akan ditinjau. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan makin aman dan memperoleh dukungan kuat di parlemen setelah Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Apalagi di sana ada Agung Laksono yang juga Ketua DPR. Di lain pihak para kader Golkar tentu melihat posisi strategis ketua umumnya sebagai wakil presiden yang akan bisa dimanfaatkan menghadapi Pemilu 2009. Walaupun sorotan pada perangkapan jabatan ini tidak akan kalah tajam. -- Munas Partai Golkar bagaimanapun bisa menjadi pelajaran penting terutama bagi partai politik yang lain. Sirkulasi kepemimpinan yang bisa mengalir cepat menandakan semangat perubahan yang begitu besar. Dan itu dimungkinkan bila kaderisasi partai berjalan baik. Bukan waktunya lagi sebuah partai hanya mengandalkan karisma seseorang atau ketua umumnya. Partai adalah lembaga kader. Dan partai adalah institusi dan pilar demokrasi yang sudah seharusnya memiliki kekuatan untuk melakukan pengaderan. Apabila pilar-pilar itu kuat, maka demokrasi akan berjalan baik. Sebaliknya bila banyak partai masih rapuh, maka demokrasi juga akan terancam. Salah satu indikator kekuatan dan kesolidan sebuah partai terlihat pada kemampuannya melakukan regenerasi. |