SURABAYA-Pengamat politik UGM, Prof Dr Riswandha Imawan, mengatakan, ada upaya-upaya yang timpang sekali antara gebrakan 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan operasionalisasi di tingkat bawah.

"Saya melihat ada ketimpangan antara gebrakan di satu sektor dan sektor lainnya," katanya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (18/12), usai menjadi penceramah democratic governance yang diselenggarakan Forum Kajian Ambtenaar Pemprov Jatim.

Riswandha mengatakan, fokus yang sekarang digebrak habis-habisan adalah mengenai korupsi, namun sayang sekali gebrakan itu hanya pada tataran-tataran yang terlampau "atas" sekali dan korbannya hanya yang kecil-kecil.

"Benar, pernyataan Pak Amien Rais yang mengingatkan jangan hanya mengejar yang kecil-kecil, tetapi juga menghajar yang besar-besar," kata pria kelahiran Madura itu.

Dia juga mengkritisi klaim-klaim keberhasilan yang bersifat kuantitatif yang dinilainya kurang tepat, karena yang diperlukan klaim-klaim yang bersifat kualitatif. "Misalnya ada peningkatan pendapatan masyarakat, apakah dengan peningkatan pendapatan itu kualitas makanan menjadi naik. Itu merupakan cara-cara lama yang mengingatkan orang pada paradigma pertumbuhan," katanya.

Dia berpendapat, sebaiknya klaim kuantitatif tidak digunakan lagi dan yang lebih baik yang bersifat kualitatif. Namun, kalau mau melihat 100 hari Presiden Yudhoyono masih harus menunggu tiga bulan lagi. "Kita tunggu saja," ujar Riswandha.

Untuk bidang politik, dia berpendapat, belum melihat perubahan yang signifikan, karena arah demokratisasi ini sebenarnya juga harus diikuti oleh pendewasaan masyarakat. "Masyarakat harus berubah dari kesetiaan sebagai warga negara (statehood) menjadi kesadaran berwarga negara (citizenhood), sampai sejauh ini saya melihat belum ada perubahan dari statehood menjadi citizenhood," katanya.

Dia mengharapkan dalam sisa waktu 100 hari ini ada upaya menuju citizenhood. "Apakah berubah, saya kira ndak akan, sebab ini persoalan sosialisasi, langkah ke arah itu harus dilakukan, yang saya khawatirkan langkah ke arah itu tidak dilakukan," katanya.

Dia melihat ada upaya mengembalikan negara pada pemegang kebenaran tunggal, misalnya dalam persoalan tabrakan di jalan tol negara tidak salah, tapi yang salah adalah masyarakat, kemudian persoalan Bojong.

"Dalam soal Kesra, setiap kali ada persoalan Kesra dimanfaatkan untuk isu-isu politik, gempa di Alor, orang tidak melihat sebagai kesusahan di tingkat rakyat, tetapi para politikus memanfaatkan gempa Alor untuk mencari popularitas," katanya.

Jadi, ujar Riswandha, belum ada perubahan sikap mental yang signifikan dari aktor politik yang secara langsung menunjang keberhasilan pemerintahan sekarang, karena itu yang penting bagaimana aktor politik menaati keputusan politik masyarakat yang sudah dibuat.

"Pemerintah Yudhoyono jangan mengecewakan kepercayaan itu, misalnya SBY mengurangi kunjungan ke luar negeri, kurangi benar-benar dong. Yudhoyono ingin hidup sederhana, harus benar-benar, jangan sampai lebih suka menerima kunjungan bintang film," katanya. (ant-78t)