JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap memberikan dukungan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Munas VII di Bali.

''Jadi tetap mendukung dan tidak akan menarik dukungan terhadap Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar,''ujar mantan Ketua Umum DPP PKS Hidayat Nurwahid di Jakarta kemarin.

Seperti diketahui, Jusuf Kalla didukung oleh PKS pada masa Pemilu Presiden 2004, putaran kedua lalu. Hal itu juga terkait dengan terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Minggu pagi tadi, melalui Munas VII Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melampaui kesepakatan antara PKS-Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai capres dan cawapres pada Pemilu Presiden putaran kedua lalu.

Secara tegas, kata Hidayat, dalam poin-poin kesepakatan tersebut memang tidak dicantumkan akan menarik dukungan bila terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh Presiden SBY atau Wapres Jusuf Kalla.

Namun demikian, jelas Hidayat, yang terpenting bagi Jusuf Kalla adalah komitmen untuk tetap peduli kepada rakyat. ''Hal itu harus dibuktikan Jusuf Kalla saat dirinya merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden dan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.''

Sementara itu secara terpisah, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) akan selalu melakukan kontrol agar Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Munas VII di Bali, tidak tumpang tindih kepentingan dalam menjalankan amanat rakyat dan amanat partai politik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pejabat Sementara Harian Presidium KAHMI Pusat, Abdul A Harahap, kepada wartawan usai pembukaan KAHMI Center di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin.

Harahap menilai, Kalla akan mampu menempatkan diri dalam posisinya baik sebagai Wapres maupun Ketua Umum Partai Golkar.

Ditanya apakah jabatan rangkap tersebut tidak akan menjadi ancaman bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam tugas eksekutifnya, Harahap mengatakan, masuknya Kalla dalam pencalonan ketua umum pada Munas VII Partai Golkar justru telah mendapat restu dari Presiden SBY yang notabene adalah langkah strategis dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan sebagai upaya membawa perubahan bangsa kepada situasi dan kondisi yang lebih baik.(di-78)