logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 20 Desember 2004 KEDU & DIY
Line

Bupati Menunggu Hasil ''Tagihan'' LPj Polsek

TEMANGGUNG - Bupati Temanggung, T Ary Prabowo masih menunggu ''tagihan'' yang dilakukan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana Pemilu 2004.

Termasuk di antaranya terhadap 13 polsek se-Temanggung.

Sebagaimana diberitakan, surat tagihan itu dikirim kepada beberapa instansi penerima bantuan dana Pemilu 2004, sesuai SK Bupati No.270/62/2004 tentang Penetapan Bantuan Alokasi Dana APBD Untuk Pemilu 2004.

Menurut Kabag Humas Setda Ir Agus Prasodjo, penerima dana bantuan pengamanan (crisis center) tersebut adalah Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kodim 0706, Dinas Trantib dan Linmas, serta Polres dan Polsek.

Di samping itu, ada bantuan untuk Panwas Pemilu dan 20 camat.

Hingga sekarang, LPj yang sudah masuk baru dari Panwas Pemilu dan 20 camat.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan Bawasda terhadap dua LPj tersebut, tidak ditemukan penyalahgunaan anggaran.

Kabag Humas menjelaskan, penagihan sesuai SK Bupati No.270/62/2004 itu sudah dilakukan kepada semua penerima.

Diharapkan LPj bisa segera masuk, mengingat akan digunakan sebagai pertanggungjawaban bupati. ''Bapak bupati harus memberikan pertanggungjawaban itu kepada Dewan. Makanya, para penerima bantuan diharapkan dapat menyerahkan LPj sebelum akhir Desember ini,'' katanya.

Khusus untuk Polsek, dia perkirakan akan terhambat. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan Bawasda, ditemukan dugaan bantuan tersebut belum sampai. Bawasda melakukan cek tersebut terhadap 13 polsek se-Kabupaten Temanggung.

Membantah

Di tempat terpisah, Kapolres Temanggung AKBP Drs Widiyatno membantah adanya bantuan untuk 13 polsek, masing-masing Rp 45 juta.

Sebab berdasarkan surat pengajuan dari Polres, bantuan dana pemilu dari APBD dialokasikan untuk menjalani berbagai tahapan pemilu seperti tahap pra operasional, pantarlih dan verivikasi, pencalonan anggota DPR, pelaksanaan pemilu dan pemungutan suara.

Sebagaimana diberitakan SM (17/12), berkaitan dengan hal tersebut, Kapolres berencana melakukan klarifikasi ke Dewan.

Sebab, penggunaan anggaran termasuk dana bantuan Pemilu 2004 dari APBD, untuk basic operasional di tingkat Polres.(nt-76m)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA