JAKARTA-Kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia agar mendorong laju partumbuhan ekonomi yang diharapkan 6-7% per tahun diperkirakan rata-rata Rp 135 triliun atau 15 miliar dolar AS/tahun selama sepuluh tahun ke depan.

Demikian dikemukakan oleh Hidayatullah Suralaga, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kemarin.

''Namun kebutuhan dana sebesar itu tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah karena keterbatasan anggaran. Sebagian besar, yakni sekitar 84-86% dari kebutuhan investasi infrastruktur tersebut diharapkan dipenuhi oleh swasta,'' tuturnya usai menghadiri Padang Investment Expo 2004.

Ia mengatakan pendanaan investasi sektor infrastruktur itu diutamakan pada pembangunan pembangkit listrik, sarana pelabuhan, dan telekomunikasi.

Secara keseluruhan, lanjut dia, perkiraan kebutuhan investasi 2005 akan meningkat menjadi Rp 548,8 triliun atau 22,8% dari produk nasional bruto (PNB). Angka itu naik dibandingkan kebutuhan investasi tahun 2004 yang mencapai Rp 457,7 triliun atau 20,6% dari PNB. Tahun 2006 perkiraan kebutuhan investasi meningkat lagi menjadi Rp 651,3 triliun atau 23,7% dari PNB.

''Peningkatan investasi harus dilakukan jika ingin menunjang pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar 5,4% dan 5,8%,'' jelasnya.

BKPM, kata dia, berharap keikutsertaan daerah secara proaktif untuk mendukung upaya menarik investasi pemerintah pusat lewat promosi investasi daerah.

Promosi investasi yang bisa dilakukan pemerintah daerah, ujar dia, melalui pemberian informasi tentang berbagai potensi dan peluang investasi di daerahnya, serta komitmen memberikan berbagai kemudahan pelayanan dan insentif.

''Khusus untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah, pemerintah daerah dapat membuat peta potensi wilayah yang didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian mendalam. Setelah itu dijabarkan dalam informasi yang deskriptif, misalnya profil-profil proyek investasi, infrastruktur yang memadai, serta perda yang probisnis dan merevisi yang kontraproduktif,'' tegasnya.

Pihaknya selalu berupaya mendukung promosi investasi daerah, sebagaimana kegiatan bertajuk ''Festival Minangkabau'' yang berlangsung 18-24 Desember 2004 dengan memfasilitasi pameran investasinya. (ant-53)