BANJARNEGARA - Pemerintah baru mampu membantu merenovasi empat SD yang rusak parah dengan dana bencana alam. Keempat sekolah itu adalah SDN 3 Kalitengah, Kecamatan Purwonegoro, SDN 4 Petuguran, Punggelan, SDN 1 Gumingsir, Pagentan, dan SDN 1 Pegundungan, Pejawaran.

Keputusan itu terungkap dalam rapat koordinasi penggunaan dana bencana alam untuk merenovasi gedung SD yang rusak berat.

Rapat di aula rumah dinas Wakil Bupati, baru baru ini, itu dihadiri pejabat Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Bappeda, Bagian Sosial, serta para camat dan kepala desa keempat SD penerima bantuan.

Total dana bantuan Rp 400 juta. Setiap sekolah menerima Rp 100 juta. Pengerjaan dilakukan secara swakelola. Kepala SD sebagai pelaksana, komite sekolah sebagai pengawas, dan camat sebagai pengendali.

Wakil Bupati Drs H Hadi Supeno MSi, kemarin, menyatakan makin banyak ruang kelas SD rusak parah sehingga sebagian murid belajar di rumah penduduk, balai desa, atau fasilitas milik warga.

Terlalu Lama

''Bagian Kesejahteraan rakyat dilibatkan karena dana diambil dari pos bencana alam yang dikelolanya.''

Keputusan tersebut, kata dia, didasari ruang kelas keempat SD itu sudah rusak parah. Jika menunggu RAPBD atau bantuan pusat terlalu lama.

''Proses pembelajaran tak bisa ditunda. Jika terlalu lama meminjam fasilitas desa atau warga bisa menggangu aktivitas warga.''

Sebelum memutuskan memberikan bantuan, Dinas Pemukiman lebih dulu menyurvei SD yang dilaporkan rusak. Masukan secara teknis dari dinas itu jadi pertimbangan pemerintah untuk membantu atau tidak.

''Bantuan itu keluar setelah ada keputusan Bupati. Pencairan dana itu tak perlu tak mendapat persetujuan DPRD, cukup laporan ke legislatif.''

Dia menyatakan tahun ini pemerintah mengalokasikan dana tak tersangka untuk membantu korban bencana alam Rp 6 miliar. Sebagian sudah digunakan dan kini tinggal sekitar Rp 2 miliar.

Semua dana sisa itu jelas tak mungkin untuk membantu merenovasi SDN. Karena saat ini pemerintah masih butuh dana tak sedikit untuk mengantisipasi bencana alam.

''Musim hujan belum bisa diperkirakan kapan usai. Padahal, di kabupaten ini hampir 80% berupa bukit rawan longsor pada musim hujan.'' (A9-86)