KOTA- Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia secara umum terhadap kualitas pendidikan, menurut Prof Dr Ravik Karsidi, belum tinggi. Akibatnya, belum banyak orang yang menuntut perbaikan kurikulum dan berbagai materi pendidikan di tanah air.

"Kurikulum itu suatu janji menyangkut kualitas pendidikan. Jadi kalau seseorang masuk dan dididik dengan kurikulum tertentu tapi output-nya tak terpenuhi, ya sama juga bohong. Masalahnya sekarang adalah sebagian besar masyarakat kita sudah senang mendapat gelar sarjana, meski berkualitas tidak bagus," kata dia kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Guru Besar Sosiologi Pendidikan UNS yang akan dikukuhkan pada rapat senat terbuka, Senin (20/12) mendatang itu memaparkan, suatu janji jika tak ditepati akan menimbulkan utang. Berkait masalah kurikulum, kalau pemerintah tidak membuat dan melaksanakan kurikulum yang bisa menjadikan lulusan berbagai sekolah berkualitas, itu artinya pemerintah -khususnya lembaga pendidikan- berutang kepada rakyat.

Prof Ravik menyebutkan, ide pembentukan Dewan Pendidikan di setiap daerah sebenarnya merupakan keterwakilan masyarakat dan menyuarakan keinginan-keinginan atau ketidakpuasan.

"Tapi mungkin dalam waktu 1-2 tahun ini, orang-orang yang berada di Dewan Pendidikan baru mencari bentuk, format apa yang tepat untuk menyuarakan masyakat," katanya.(D11-17s)