PEMILU 2004 bagi Partai Golkar tidak hanya menjadi momentum kembalinya dominasi mereka datam perolehan suara pemilih, namun ternyata menyisakan bara konflik internal yang saat ini mengkristal menjadi kekuatan politik antikepemimpinan Akbar Tandjung. Kekuatan potilik antikepemimpinan Akbar Tandjung terdiri dari kelompok "barisan sakit hati" pengurus DPP, kelompok eksternal non -DPP dan kelompok gerontokrat potilik. Mereka telah mencanangkan ikrar, untuk menolak tampilnya Akbar Tandjung kembali sebagai pimpinan DPP Partai Golkar dalam Munas yang direncanakan akan berlangsung hari ini tanggal 15-20 Desember 2004.

Argumentasi kelompok Anti-Akbar untuk menolak pencalonan Akbar Tandjung sebagai kandidat ketua DPP adalah: Pertama, Akbar Tandjung dianggap "bersalah" mengambil strategi potilik bersekutu dengan PDI-P dalam koalisi kebangsaan, yang mendukung duet Mega-Hasyim saat Pilpres II.

Kedua, Akbar Tandjung dianggap "berdosa" membawa keterpurukan citra partai dalam kasus korupsi Buloggate di tahun 2000.

Ketiga, Akbar kurang serius mengonsolidasikan gerakan organisasi (mesin organisasi) untuk mendukung duet Wiranto-Gus Sholah dalam Pilpres I, sehingga duet Wiranto-Sholahudin Wahid gagal melaju ke putaran II pemilu presiden.

Serangkaian "dosa" akbar Tandjung yang dituduhkan kelompok Anti- Akbar tersebut akhir-akhir ini menjadi hot issues di kalangan kader Partai Golkar di tingkat bawah (ranting dan cabang), untuk memunculkan figur-figur calon ketua umum Partai Golkar menjelang Munas. Tersebut antara lain: Wiranto, M.Jusuf Kalla, Sri Sultan, Surya Paloh, dsb. Beberapa nama tersebut adalah mantan peserta Kovensi capres Partai Golkar.

Surya Paloh sendiri mengklaim bahwa dirinya akan maju sebagai kandidat ketua Umum Partai Golkar karena konon direstui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan M.Jusuf Kalla di-"elus-elus" oleh kalangan politisi gerontokrat Partai Golkar seperti Harmoko, JB Sumarlin, dsb dalam rangka mendekatkan partai golkar dengan kekuasaan (akses potilik pemerintahan).

Sedangkan kubu "muda" atau organisasi mantel partai Golkar seperti MKGR, Kosgoro dan AMPG condong mendukung majunya Wiranto sebagai kandidat ketua umum Partai Golkar. Terakhir sampai kemarin Ketua DPR Agung Laksono dan Slamet Effendi Yusuf ikut mencalonkan diri dalam perebutan kursi ketua itu.

Namun jangan sebut Akbar Tandjung, apabila tidak menampilkan strategi yang "licin" untuk menghambat majunya pesaing-pesaing yang berpotensi menggusurnya dari tampuk kekuasaan DPP Partai Golkar.

Akbar Tandjung dan gank of DPP telah menyusun skenario politik untuk mengeliminasi calon-calon kuat seperti Wiranto atau Surya Paloh dari proses pencalonan format dalam Munas partai di pertengahan Desember. Akbar Tandjung tetah mempersiapkan "regulasi" politik yang memungkinkan calon kuat ketua DPP Partai Golkar tidak bisa mengajukan diri dalam proses pencalonan yang legal-formal.

Rumusan tersebut antara lain: Persyaratan normatif caton ketua DPP Partai Golkar yang harus pernah menjabat sebagai fungsionaris DPP, calon ketua DPP harus diusulkan minimal oleh 10 perwakilan DPW partai, dsb.

Namun upaya pembatasan "peluang" calon kuat ketua umum DPP partai Golkar tersebut menuai banyak kecaman dan juga reaksi potilik dari berbagai kalangan dengan beragam kepentingan yang berbeda.

Akbar Tandjung dituduh oleh Muladi sebagai "pembunuh" iklim berdemokrasi di tubuh partai.

Dalam pandangan Muladi, Partai Golkar kembali mengalami "pembusukan politik" oleh manuver Akbar Tandjung cs karena dalam Munas dibuka kesempatan bagi tokoh yang mumpuni dan berkualitas dalam kepemimpinan politik untuk mencalonkan diri sebagai kandidat ketua Umum, padahal dalam Konvensi Capres menjelang pemilu diperbolehkan.

Bagi Muladi Partai Golkar seperti dalam arus dominasi keputusan satu orang dan gank-nya di struktur kepengurusan DPP.

Berkembangnya intrik, manuver politik di dalam internal elite partai Golkar sendiri sebenarnya jika ditelaah mendalam disebabkan oteh menguatnya arus opportunisme terkait momentum Pemitu 2004 dan desain kepentingan kelompok tertentu dalam rangka meraih kursi kekuasaan dalam Pemilu 2009.

Hal ini nampak jelas dari pernyataan yang saling menyudutkan antara kubu Akbar Tandjung versus kubu anti Akbar.

Akbar dianggap membuat kemerosotan dan kebangkrutan politik Partai Golkar karena skandal Bulogate, sedangkan Akbar Tandjung menganggap kelompok politik anti dirinya sebagai kaum oportunis dan bunglon politik yang berniat memakai partai sebagai kendaraan menuju kekuasaan.

Argumen kelompok Akbar Tandjung adalah: Pertama, kelompok Anti - Akbar justru yang selama ini selalu berpikir "untung-rugi" ketika melakukan manuver politik yang sifatnya individual atau berkelompok.

Kasus membelotnya Fahmi Idris dan Marzuki Darusman juga Muladi yang mendukung duet SBY-JK dalam Pilpres II dianggap Akbar karena mereka menginginkan jabatan menteri di kabinet SBY-JK.

Kedua, kelompok Anti-Akbar yang serba "waton suloyo" selama ini merupakan para bunglon dan kaum oportunis yang selalu mengambil keuntungan ketika berpolitik di Partai Golkar. Mereka kurang serius berjuang memperbaiki citra partai ketika sedang terpuruk di tahun 1998.

Demikian kelompok Anti -Akbar dianggap merupakan "kelompok" pengecut yang hanya mau enaknya sendiri. Ketika Akbar Tandjung dan kelompoknya berjuang untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada partai dalam Pemilu 1999 dan 2004, mereka justru lari dan mendukung partai lain atau malah mendirikan partai baru. Mereka tidak pernah menghargai perjuangan Akbar Tandjung cs dalam mengembalikan kemenangan Partai dalam Pemilu 2004.

Berbagai pertentangan dan akar konflik di tingkat elite partai golkar sendiri khususnya -- menjelang Munas, sebenarnya bukanlah konflik yang real dan membetah soliditas organisasi partai Gotkar. Konftik antara Akbar Tandjung dan gang of DPP versus kelompok Anti - Akbar Tanjung lebih pada rivalitas untuk merebut kursi kekuasaan ketua Umum Partai, sebagai jembatan menuju RI- di tahun 2009.

Namun laju konflik di "pohon beringin" tersebut akan semakin mengeras manakala terjadi politisasi kolektif dan progresif ditingkat massa akar-rumput partai golkar, yang melibatkan sayap organisasi partai Golkar. Konteks demikian agaknya Akbar Tandjung sangat mewaspadai manuver sosok semacam Wiranto, yang terbukti mampu menyusun langkah jitu datam konvensi capres Partai Golkar dengan mengalahkan Akbar dalam ronde ke dua pemilihan.

Laju konflik internal Partai Gotkar sendiri apabita tidak segera diredam melalui politik rekonsiliasi akan merugikan bagi proses konsolidasi dan re-orientasi partai untuk kembali memenangkan pemilihan umum lima tahun ke depan. Partai Golkar sendiri secara "sosiologis potilik" belum pernah teruji dan diterpa oleh badai konflik internal yang besar.

Selama Orba relatif "terkendali" oleh keputusan tunggal sang Dewan Pembina, Presiden Soeharto. Sedangkan di era reformasi semenjak tahun 1999-hingga awal 2004 partai Golkar mengatami proses penyolidan akibat perasaan esprit de corps menghadapi hujatan dan arus penentangan publik. Termasuk ketika Akbar Tandjung didera skandal Bullogate di tahun 2001.

Untuk itulah andaikata benar Kelompok Akbar menskenariokan pengeliminasian calon-calon kuat semacam Wiranto, dsb dan andaikata terjadi Wiranto, dan calon kuat ketua umum yang lain mau/ mampu mengorganisasikan pertawanan resistensif terhadap Akbar dan gang of DPP nya maka bisa dipastikan Partai Golkar mulai terjebak dalam bara konflik yang berkepanjangan. Konflik internal yang memungkinkan Partai Golkar mengalami perpecahan secara politik dan Organisasi.

Kemungkinan konflik akan meluas dan kronis, mengingat Partai Golkar berbeda dengan PDI-P dan partai "tradisional" yang lain dimana pemimpin partai menjadi komoditas politik sekaligus solidarity makers yang mampu mencegah perpecahan organisasi. Partai Golkar akan mudah terpecah, karena kualitas kemampuan berpolitik kadernya seimbang.

Tinggal "bola salju" keputusan politik saat ini ada di tangan Akbar dan kelompok Anti - Akbar, apakah mereka akan meneruskan "bara" konflik hingga Munas atau bersedia bernegoisasi secara damai dalam kerangka menyelamatkan masa depan partai . Proses negoisasi konflik sendiri memerlukan common consciousness antaraktorlatensi konflik, untuk mengedepankan kepentingan partai dibanding pretensi pribadi/kelompok.

Lebih bijak Lagi apabila mereka memikirkan hal-hal yang visionaristik, yakni:Pertama, memikirkan upaya merekonsolidasikan kekuatan partai datam persiapan jangka panjang untuk memenangkan pemilu 2009. Kedua, menyiapkan proses wajar regenerasi kepemimpinan partai yang partisipatif.

Ketiga, menetapkan posisi politik partai terhadap pemerintahan SBY-JK, apakah partai Golkar akan beroposisi atau menjalani peran partnership, mengingat Jusuf Kalla juga kader partai. Demikian eksistensi koalisi kebangsaan di DPR perlu atau tidak dikaji ulang untung ruginya bagi partai golkar meski koalisi kebangsaan telah menghantarkan banyak kader partai meraih jabatan dan posisi di partemen.

Keempat, yang idealis, tentang perekonsepsian program partai untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai golkar sebagai pemenang pemilu harus hati-hati, agar tidak mengalami kebangkrutan politik dengan maju terus menyerap dan memperjuangkan kepentingan rakyat selama lima tahun ke depan.

Hal tersebut yang sesungguhnya lebih signifikan untuk dijadikan political discoursemenjelang dan pada saat Munas Partai (18).

- T Yulianto Direktur Eksekutif LSPMB, Solo