TUNDA KENAIKAN: Puluhan aktivis DPC GMNI Kota Semarang berunjuk rasa di halaman Kantor DPRD Jateng, Selasa (14/12). Salah satu tuntutan mereka, pemerintah menunda rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).(55t)

SEMARANG-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam DPC Garakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Semarang berdemo menuntut pemerintah menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam aksi itu, mereka berorasi secara bergantian, yang intinya mengecam adanya rencana kenaikan harga yang dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini. Kenaikan itu akan menambah kesengsaraan rakyat dan sama sekali tak menguntungkan.

Demonstran yang membawa sejumlah poster itu, meminta tuntutan mereka disampaikan ke DPR RI di Jakarta. Tujuannya, agar wakil rakyat itu ikut memperjuangkan tuntutan mereka.

Sementara itu untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka sejumlah petugas mengamankan lokasi itu.

''Pemerintah wajib mencari waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Sebab, saat ini beban masyarakat sudah sangat berat,'' ujar Ketua DPC GMNI Febran Suryawan dalam aksi itu.

Pihaknya menuntut pemerintah menyiapkan antisipasi konkret, proses selektivitas secara bertahap, dan memberikan informasi dampak kenaikan harga tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Ir Tjatur Sapto Edy MT mengatakan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM tak akan disetujui begitu saja oleh Komisi VII DPR RI, jika tidak ada program detail menyangkut subsidi pada rakyat kecil sebagai dampak kenaikan tersebut.

Karena itu, komisi tersebut akan melihat dulu sejauh mana program pemerintah pascakenaikan komponen penting yang berdampak luas tersebut.

Paparan

Pihak Komisi VII sudah mendapat paparan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro terkait rencana kenaikan harga tersebut.

''Tentu dari tujuh komoditas BBM yang akan dinaikkan harganya, kami minta khusus untuk solar dan minyak tanah diperhatikan,'' katanya di sela-sela kunjungan ke Dewan Riset Daerah (DRD) Jateng dalam masa reses, kemarin.

Menurut anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, khusus solar dan minyak tanah paling berpengaruh terhadap kehidupan rakyat kecil. ''Karena itu kenaikannya jangan terlalu tinggi, sebab akan memberatkan rakyat.''

Dia mengakui beban APBN mencapai Rp 70 triliun setahun hanya untuk menyubsidi BBM. Namun pihaknya tidak akan menyetujui begitu saja rencana kenaikan sebelum pemerintah bisa menunjukkan programnya secara detail.

Misalnya, untuk sekolah gratis bagi masyarakat tak mampu mulai SD sampai SMA dan pengobatan gratis di puskesmas.

Selama ini, lanjutnya, pengurangan subsidi BBM yang dialihkan untuk program tertentu masih tak jelas.

Dalam hal beasiswa misalnya, ada tumpang tindih antarinstansi. Selain itu, di sejumlah departemen, dana yang mestinya untuk rakyat tak mampu itu justru menjadi bancakan dengan membuat program sendiri-sendiri, namun tak jelas realisasinya.

Soal kemungkinan terjadi penimbunan BBM, pihaknya meminta pengawasan dikembalikan pada tim terpadu yang terdiri atas pemerintah, kepolisian, dan Pertamina.

''Dulu ada tim terpadu, tapi sekarang hanya kepolisian. Kami meminta dikembalikan lagi seperti yang dulu,'' tandasnya. (G7-58t)