SURABAYA- Munas Partai Golkar di Pulau Dewata, Bali, dipastikan berkurang satu suara. DPD I Partai Golkar Jatim tidak memiliki hak suara dalam perhelatan akbar partai berlambang pohon beringin tersebut. Suara Jatim hangus akibat musda kali kedua Partai Golkar Jatim berakhir deadlock.

Seperti diketahui, hari Senin (13/12) dilangsungkan musda lanjutan Partai Golkar Jatim di gedung partai tersebut di Jalan A Yani Surabaya. Musda dihadiri antara lain Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, Sekjen Budi Harsono, Irsyad Soediro (salah satu ketua DPP Partai Golkar sekaligus Korwil Jawa dan Bali), Herman Widyananda (unsur DPP Partai Golkar), dan elite partai itu lainnya. Musda kali ini merupakan lanjutan musda di Grand Bromo, Probolinggo, pada akhir bulan November 2004 yang berakhir deadlock.

Penyebab deadlock-nya dua kali musda Partai Golkar Jatim adalah adanya ketidaksamaan pandangan mengenai pencalonan Dr Soenarjo, kini Wagub Jatim, sebagai kandidat ketua Partai Golkar Jatim. Kubu pendukung Ridwan Hisjam (Ketua Partai Golkar sekarang) menilai pencalonan Soenarjo tidak sah, karena belum pensiun sebagai PNS ketika pencalonan pertama berlangsung. Selain itu, kiprah Soenarjo di Partai Golkar selama masa kritis (1998-2004) tidak ada sama sekali. Di sisi lain, kubu Soenarjo menilai pencalonannya tidak ada persoalan dan justru mendapat dukungan lebih dari 30 pengurus DPD II Partai Golkar se-Jatim.

Sebagai Peninjau

Akibat lebih lanjut dari deadlock-nya musda tersebut, utusan Partai Golkar ke munas partai ini di Bali pada pertengahan Desember 2004 hanya sebagai peninjau, bukan utusan (peserta). Utusan Partai Golkar Jatim tak memiliki hak suara. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat Partai Golkar di Jatim pada Pemilu 2004 mendapat suara cukup signifikan. Partai ini memperoleh 15 kursi di DPRD Jatim dan menempati peringkat ketiga di bawah PKB dan PDI-P.

''Musda lanjutan berakhir deadlock. Makanya, otomatis kami tak punya hak suara pada munas. Tapi kami tetap saja mengikuti munas, hanya sebagai peninjau,'' ujar Ketua DPD I AMPG Jatim Eddy Wahyudi kepada wartawan di Surabaya, Selasa (14/12).

Menurutnya, pengurus Partai Golkar Jatim tidak kecewa karena harus kehilangan hak suara di munas. Kehilangan suara merupakan risiko politik yang harus ditanggung akibat tak ada titik temu perihal pencalonan Soenarjo sebagai ketua Partai Golkar Jatim.

''Padahal, kami mestinya mendapat hak satu suara di munas. Satu suara itu penting, karena munas akan menentukan arah program dan kepemimpinan Partai Golkar lima tahun ke depan,'' tambahnya.

Karena hak suaranya hangus, sampai kemarin pengurus Partai Golkar Jatim belum membicarakan mengenai calon ketua umum partai ini lima tahun mendatang. Yang jelas, Ketua Partai Golkar sekarang, Ridwan Hisjam, dikenal sebagai orang kepercayaan Akbar Tandjung. Sama seperti Akbar, Ridwan Hisjam masuk poros mantan aktivis HMI yang berkiprah di partai warisan rezim Orde Baru tersebut. Bersama-sama dengan mantan aktivis HMI lainnya, Ridwan Hisjam memimpin Partai Golkar ketika partai ini menghadapi terpaan badai sangat keras sejak tahun 1999-2004.

''Yang jelas, selama di bawah kepemimpinan Pak Ridwan Hisjam, Partai Golkar di Jatim kerap kali menghadapi cobaan berat. Misalnya, setelah pelengseran Gus Dur melalui SI MPR RI tahun 2001 lalu, Gedung Partai Golkar Jatim dan 20 unit kantor DPD II Partai Golkar kabupaten/kota di Jatim dibakar. Karena itu, sangat logis jika penentuan ketua Partai Golkar Jatim lima tahun mendatang didasarkan atas kiprah sang calon ketika partai ini menghadapi kondisi kritis,'' tegas Edy Wahyudi. (G14-78t)