BENDERA Partai Golkar kembali berkibar. Bukan sekadar dalam arti harfiah, terutama menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VII di Bali, 15-20 Desember ini. Tetapi juga mempunyai makna lain, bahwa partai ini masih memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia.

Bahkan, kalau kita mau jujur, saat ini Golkar menjadi pilihan mayoritas rakyat Indonesia. Ini kalau kita bicara realitas politik, di mana partai tersebut mampu meraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 5 April 2004. Saat itu partai yang dinahkodai Akbar Tandjung meraih 22,44 persen suara, unggul atas PDI-P yang hanya berada di peringkat kedua.

Padahal, nasib Golkar di awal reformasi nyaris di ujung tanduk, menyusul maraknya hujatan yang dilakukan berbagai LSM dan kelompok masyarakat lainnya, termasuk gugatan pembubaran yang pernah diajukan ke pengadilan. Bahkan di berbagai daerah acapkali terjadi benturan fisik antara massa pendukung Golkar dan partai-partai lainnya.

Menjelang Pemilu 1999, misalnya, massa yang mengenakan seragam PDI-P menyerbu kantor DPD I Partai Golkar Jateng di Jalan Kiai Saleh Semarang. Sebelumnya, ketika DPD II Golkar Brebes mengadakan apel akbar dan pasar murah, terjadi pula bentrokan fisik antara pendukung partai tersebut dan PDI-P.

Kendati demikian, partai ini masih mampu menempati peringkat kedua dalam Pemilu 1999. Ketika itu Golkar memperoleh 23,74 juta suara (22,44 persen) dan 120 kursi DPR, di bawah PDI-P yang mendapat 35,69 juta suara (33,74 persen) dan 153 kursi DPR.

Ini membuktikan loyalitas sebagian masyarakat pemilih terhadap Golkar tidak lekang hanya karena hujatan. Golkar bahkan mampu mengungguli partai-partai baru yang dianggap mempunyai prospek cerah ketika itu, terutama PKB dan PAN. Terbukti PKB hanya meraih 12,61 persen, sedangkan PAN 7,12 persen.

Kekayaan investasi yang dimiliki Golkar di masa Orde Baru, termasuk jaringan yang paling luas, dan sumber daya manusia yang relatif lebih andal, sangat berperan dalam menjaga imej partai di tengah-tengah euforia reformasi.

Faktor Akbar Tandjung juga tidak dapat dikesampingkan, meskipun popularitasnya menjelang munas kali ini cenderung meluntur. Dengan kepemimpinannya yang sejuk, serta kelihaiannya membangun aliansi dengan partai-partai lain, Golkar mampu keluar dari belenggu hujatan yang mengimpit.

Sekber Golkar

Sebagai partai, Golkar memang sarat pengalaman, pernah menikmati ''kue manis'' Orde Baru dan sekaligus menelan ''pil pahit'' di awal era reformasi. Sebenarnya Golkar tidak terlahir sebagai partai politik. Saat itu, 20 Oktober 1963, sekitar 250-an organisasi profesional membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya, untuk menghadapi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sangat kuat di masa Orde Lama.

Angkatan Darat, yang mengalami friksi internal akibat inflitrasi PKI, kemudian memberi sokongan yang amat penting bagi perkembangan Golkar ke depan. Maka ketika Soekarno terguling, dan Soeharto yang menjadi repersentasi Angkatan Darat berkuasa, Golkar menjadi kekuatan politik yang menggurita.

Eksistensinya makin menonjol menjelang Pemilu 1971. Apalagi setelah penguasa Orde Baru mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai babak pertama. Akibatnya, ratusan partai politik saat itu mengkristal jadi sembilan partai: PNI, Partai NU, Parmusi, PSII, Perti, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai IPKI.

Sedangkan Golkar, meski menjadi salah satu kontestan, belumlah resmi disebut partai politik. Tetapi Pemilu 1971 sudah bisa diprediksi hasilnya, ketika pemerintah memunculkan berbagai kebijakan aneh. Antara lain mengarahkan ABRI (kini TNI) serta pegawai negeri sipil (PNS) agar mendukung Golkar. Sebaliknya, banyak elite partai lain diintimidasi, baik sebelum maupun saat berkampanye.

Karena itu, wajar jika Golkar mampu memenangi pemilu pertama di era Orde Baru ini secara mutlak, dengan meraih 62,82 persen. Dua tahun kemudian, pada Munas I di Surabaya, Golkar melakukan konsolidasi untuk menampilkan diri sebagai partai politik. Tahun itu juga dilakukan penyederhanaan partai babak kedua, yang melahirkan PPP dan PDI sebagai dua kompetitor Golkar.

Meski demikian, dalam berbagai produk perundang-undangan, hanya PPP dan PDI yang dianggap sebagai partai politik, sedangkan Golkar tetap sebagai Golongan Karya. Sejak Pemilu 1971 hingga lima kali pemilu berikutnya (lihat tabel), Golkar selalu jadi single majority Pesta demokrasi pun menjadi tidak menarik lagi, karena hasilnya sudah bisa diprediksi.

Dalam perkembangannya, Golkar tak mampu menjadi partai mandiri, tidak punya kader-kader tangguh dan berjenjang, bahkan gagal pula menjadi saluran aspirasi masyarakat. Sebab Soeharto memiliki gagasan lain, yakni menjadikan Golkar sebagai pilar penjamin kelanggengan pemerintahannya.

Akibatnya, bukan Golkar selaku pemenang pemilu yang berhak membentuk pemerintahan, melainkan rezim Soeharto-lah yang menentukan ''merah-biru'' Golkar (bahkan juga terhadap PPP dan PDI). Golkar sekadar dijadikan alat penguasa, sehingga sama sekali tidak mampu menjadi alat kontrol terhadap eksekutif.

Dalam konteks ini, wajar kalau Golkar dan pemerintah dianggap anak kembar Soeharto, bahkan organisasi bermuka dua. Maka ketika Orde Baru tumbang, masyarakat pun ramai-ramai menghujat dan menuntut agar Golkar dibubarkan. Hujatan muncul serentak di berbagai daerah di Jawa.

Membayangkan masa depan yang bakal suram, sejumlah fungsionaris Golkar langsung menggelar Munas Luar Biasa (Oktober 1998), yang kemudian mengantar Akbar sebagai pucuk pimpinan baru menggantikan Harmoko yang langsung ''menghilang''. Dengan membopong ikon ''paradigma baru'', serta menegaskan diri sebagai partai politik, Golkar secara perlahan-lahan mampu meraih kembali popularitasnya.

Posisi Tawar

Tatkala ''hanya'' menempati peringkat kedua pada Pemilu 1999 pun, Golkar sebenarnya sudah memegang kartu truf dalam berbagai momentum besar. Misalnya ikut mendukung Poros Tengah saat mengantar Gus Dur ke kursi presiden (1999), mendorong kejatuhan Gus Dur melalui penggunaan hak interpelasi terhadap kasus dana nonbujeter Bulog (2000), serta berperan aktif dalam menggelar SI MPR 2001 yang melengser Gus Dur.

Pada masa pemerintahan Megawati pun, Golkar menjadi partai yang amat diperhitungkan. Dan kini, dalam masa pemerintahan SBY, Golkar bersama PDI-P menjadi oposisi yang tangguh dalam Koalisi Kebangsaan di parlemen.

Kemenangan dalam Pemilu Legislatif 2004 membuat Golkar mempunyai posisi tawar yang jauh lebih tinggi ketimbang partai-partai lainnya. Tak heran bila pemerintahan SBY-Jusuf Kalla pun berkepentingan dengan penyelenggaraan Munas Golkar di Bali, terutama menyangkut siapa yang bakal memimpin partai besar ini.

Bahkan Wapres Jusuf Kalla, yang menjelang pilpres putaran kedua dinonaktifkan DPP Golkar, mengajukan diri sebagai salah seorang kandidat ketua umum, bersaing dengan Akbar Tandjung, Wiranto, Surya Paloh, Agung Laksono, dan Marwah Daud Ibrahim.

Melihat bursa calon ketua umum tersebut, nampaknya hanya Akbar yang dapat menjadi batu ganjalan bagi pemerintahan SBY-Kalla. Dengan pendekatan persuasif, SBY mampu mendekati Agung Laksono yang kini menjabat sebagai ketua DPR. Dalam peluncuran buku biografi Agung Laksono, belum lama ini, SBY juga diundang dan menghadirinya.

Sedangkan Jusuf Kalla dan Surya Paloh jelas merupakan link SBY secara langsung. Wiranto, yang memenangi Konvensi Partai Golkar untuk Pemilihan Capres, juga mempunyai hubungan emosional dengan SBY. Kebetulan keduanya berasal dari kalangan militer. Marwah pun memiliki kedekatan hubungan dengan Kalla, karena sama-sama berasal dari Sulsel, dan selama ini menjadi pengibar bendera utama Partai Golkar di kawasan timur Indonesia.

Golkar bukan hanya menjadi pendulum penting di parlemen, namun juga amat memengaruhi atmosfir politik secara nasional. Pascapilpres lalu, Golkar masih ''terikat'' perjanjian dengan PDI-P dan beberapa partai lain yang bergabung dalam Koalisi Kebangsaan.

Jika terjadi suksesi kepemimpinan di tubuh Golkar, sangat bisa jadi peta politik akan jauh berubah, di mana partai tersebut mungkin malah mendekat ke kubu SBY-Kalla. Karena itu, akan ke manakah bendera Golkar dikibarkan, jawabannya tergantung dari siapa yang bakal terpilih menjadi pucuk pimpinan ''Partai Beringin''. (Dudung Abdul Muslim-bersambung-48)