JAKARTA - Majunya Wapres Jusuf Kalla dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar mendapat reaksi keras dari internal partai tersebut. Bahkan, ada yang meminta sebaiknya dia mengurungkan niatnya. Sebab, langkah yang ditempuh Kalla dinilai hanya akan menimbulkan dampak negatif, baik dalam tubuh Golkar maupun pemerintahan.

Tokoh muda Golkar di DPR, Hajriyanto Thohari berpendapat, majunya Kalla akan membawa pengaruh psikopolitik; bukan saja bagi DPD yang menjadi peserta munas, melainkan juga anggota Partai Golkar.

"Pada sisi lain, lagi-lagi Golkar akan menjadi kendaraan politik untuk kekuasaan. Berarti, tujuan untuk membangun partai modern malah terabaikan," katanya di Jakarta, Selasa kemarin.

Sementara itu, Presiden SBY tidak akan ikut campur dalam pencalonan.

Hajriyanto menjelaskan, majunya Kalla merupakan hak pribadi sebagai anggota sekaligus penasihat partai. Pencalonan Kalla yang tidak lain seorang wapres, merupakan fenomena baru. "Karena dulu, orang menjadi ketua umum dulu, baru kemudian menjadi wapres seperti yang dialami Sudharmono," tambahnya.

Persoalannya, lanjut politikus asal Surakarta itu, mungkin pada kenyataan apakah pencalonan seorang pejabat puncak tersebut sesuai dengan paradigma baru Partai Golkar. "Menurut kami, anak-anak muda yang ingin memperbarui partai, sebetulnya lima tahun ke depan Golkar itu tidak pada posisi kekuasaan."

Karena, tambah dia, Golkar ingin memperkuat peran utamanya di parlemen, karena selama ini sudah terlalu dekat dengan kekuasaan. Dengan demikian, penguatan dirinya sebagai partai politik yang benar-benar parpol itu tidak langsung terpenuhi.

"Golkar selama ini cuma menjadi kendaraan politik untuk menuju kekuasaan, sehingga tidak sempat membenahi dirinya. Nah, sekarang merupakan momentum untuk membenahi diri agar menjadi partai yang modern dalam pengertian sebenarnya," jelas anggota Dewan itu.

Jika Jusuf Kalla terpilih, lanjutnya, Golkar lagi-lagi akan menjadi bagian dari kekuasaan, sehingga orang yang masuk berbondong-bondong ke Golkar bukan karena ingin membangun partai melainkan sekadar untuk ikut bagian mendapatkan kekuasaan. Jika itu terjadi, merupakan langkah mundur.

Salah seorang ketua DPP Partai Golkar yang juga kandidat ketua umum, Slamet Effendy Yusuf, menilai masuknya Jusuf Kalla telah mengubah peta kekuatan di antara para kandidat.

"Karena bagaimanapun, Kalla itu adalah kader partai yang sedang menjabat wapres. Dalam kultur orang Golkar yang bisa hidup di dalam iklim partai yang memerintah, maka cukup banyak orang yang berpendapat bahwa Kalla menjadi harapan mereka," katanya.

Kendati begitu, dia menegaskan, peta kekuatan dukungan sekarang ini masih belum konkret ke arah calon yang mana, karena DPD I masih cair.

"Seperti DPD I Jateng, yang kemarin oleh sebuah surat kabar dan televisi diklaim telah mendukung seorang figur, ternyata setelah ditelisik tak sepenuhnya seperti itu. Bahkan ketika rapat antara DPD I dan DPD II, ternyata tidak menghasilkan nama, termasuk nama yang diklaim tersebut," ujarnya.

Menurutnya, kalau ada calon yang mengaku mendapat dukungan sebanyak 21 DPD atau 16 DPD, itu berarti telah melampaui syarat yang ditentukan oleh panitia pengarah. Hal itu juga masih menjadi pertanyaan besar, apakah betul seperti itu.

"Karena menurut pandangan saya, mereka masih wait and see, masih sangat bergantung kepada perkembangan di lapangan."

Slamet Effendy Yusuf mengakui dengan majunya Kalla akan menjadikan banyak pilihan bagi peserta munas. "Kalau secara subjektif, karena saya juga calon, maka saya harapkan mereka memilih saya," ujarnya.

Batalkan

Anggota penasihat Partai Golkar, Pinantun Hutasoit mendesak Jusuf Kalla agar membatalkan niatnya. Lebih baik Kalla konsentrasi kepada tugas pokoknya di pemerintahan. "Kalau tetap maju, berarti dia sengaja ingin meracuni partai politik," katanya.

Dia mengingatkan, tugas yang dihadapi pemerintah saat ini sudah sangat berat, sehingga tidak perlu mencari beban tambahan lagi.

"Sampai sekarang, janji-janji yang diucapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kalla pada pilpres yang lalu belum terealisasi. Kalla punya kewajiban untuk merealisasikan janjinya, yaitu menyejahterakan rakyat," tambahnya.

Hutasoit mengatakan, SBY dan Kalla tidak boleh gagal, karena kalau sampai gagal, bangsa ini akan menemui kendala baru. Karenanya, Kalla harus merelakan Golkar dipimpin kader yang lain.

"Sebagai presiden, SBY juga pernah punya statemen, bahwa semua menteri dalam kabinetnya akan konsentrasi kepada bidang tugasnya. Untuk itu, Kalla harus berpegang teguh kepada statemen itu, dong."

Dia meminta agar birokrasi tidak melakukan intervensi dalam munas, karena adanya intervensi itu akan membawa dampak yang tidak sehat, yakni meracuni partai politik.

"Kami berharap Kalla tidak menjadi racun parpol. Bagaimana pun, parpol itu harus dibiarkan untuk mencari bentuknya sendiri."

Menurutnya, kalau Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar, konsentrasinya akan terpecah atau tidak fokus. Sekarang ini Kalla bukan milik Golkar, melainkan milik bangsa.

"Kalau dia jadi ketua umum, akan terjadi sekat-sekat dengan partai lain; dan itu jelas membawa dampak yang tidak sehat."

Hutasoit menjelaskan, kalau Wapres masih mengincar posisi ketua umum Partai Golkar, kesannya memburu jabatan, dan hal itu sangat tidak sehat. "Dulu kami mengkritik Mega sebagai presiden dan ketua partai, sekarang kok mau dilakoni; bagaimana ini?"

Tak Campuri

Sementara itu Presiden SBY tak akan ikut campur soal figur-figur yang akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, termasuk majunya Wakil Presiden Jusuf Kalla. Siapa pun yang akan dipilih diserahkan sepenuhnya kepada peserta munas.

Penegasan itu dikemukakan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menjawab wartawan di Kantor Presiden, Jakarta.

Seperti diketahui, Senin (13/12) sore Presiden SBY bertemu dengan Kalla di Istana. Saat itu pula muncul keterangan dari Wakil Ketua MPR yang juga orang dekat Kalla, Aksa Mahmud, bahwa Kalla akhirnya memutuskan maju sebagai calon ketua umum.

Surya Paloh yang sebelumnya sudah serius maju ke pencalonan secara mengejutkan justru mengundurkan diri dan mendukung Kalla.

Kemarin, Kalla bersama Surya kembali bertemu SBY di kantor Presiden. Namun usai pertemuan orang nomor dua RI itu tak bersedia memberikan keterangan dan langsung terbang ke Bali untuk mengikuti munas. Meskipun menurut Surya pertemuan tersebut tidak secara khusus membicarakan majunya Kalla, namun dia mengakui pertemuan itu sebagian membahas soal langkah-langkah menghadapi munas.

Ditanya wartawan apakah pertemuan ketiga tokoh itu dalam rangka permintaan izin Kalla untuk maju sebagai calon ketua, Sudi mengaku tidak tahu.(nas,A20-87,33a)