BLORA - Secepatnya, Komisi Gabungan A dan B DPRD Blora akan memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi soal kemangkrakan ribuan ton beras jatah untuk keluarga miskin (raskin) Blora di gudang Dolog.

Tindakan itu perlu dilakukan, mengingat kondisi riil di lapangan warga saat ini sangat membutuhkan pembagian beras dengan harga murah tersebut.

Rencana klarifikasi tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Blora Martono dan salah seorang anggota Komisi B Djoko Supratno kepada Suara Merdeka, kemarin. ''Sepengetahuan saya, sampai saat ini banyak warga sangat berharap turunnya beras jatah itu tetapi kenapa yang terjadi justru beras tidak bisa terbagikan. Informasinya, banyak desa yang tidak mengambil. Untuk itu kami perlu menelusuri penyebabnya,'' ujar Martono.

Sebagaimana diberitakan harian ini, pada satu sisi banyak warga yang masih berharap adanya beras untuk keluarga miskin yang harganya murah yaitu Rp 1.000/kg, pada sisi lain kini banyak desa yang belum mengambil jatah beras tersebut. Akibatnya, dalam dua bulan terakhir ini (November dan Desember) jumlah raskin yang masih tersimpan di gudang Dolog 1.700 ton lebih.

Muncul Permasalahan

Menurut keterangan Wakil Ketua Komisi B Singgih Hartono, jatah raskin untuk warga Kabupaten Blora setiap bulan 962 ton. Mengingat sering muncul permasalahan, antara lain ada beberapa desa yang menunggak, kemudian ada pemberlakuan aturan bahwa desa yang masih mempunyai tunggakan pembayaran tidak diperkenankan mengambil jatah beras.

Aturan itu memungkinkan yang menyebabkan banyak beras yang belum diambil desa, terkait dengan adanya beberapa desa yang masih mempunyai tunggakan pada bulan-bulan sebelumnya

Lebih lanjut Martono mengemukakan, dengan adanya beberapa desa yang tidak mengambil beras itu jelas yang dirugikan adalah rakyat kecil. ''Untuk itu, karena permasalahan raskin menyangkut tugas dua komisi, yakni A dan B, kami perlu gabungan untuk mengklarifikasi,'' ujarnya.

Disinggung kemungkinan yang menjadi penyebab beras raskin tidak terbagikan ke warga adalah adanya beberapa desa yang menunggak, Djoko menandaskan, kalau memang itu yang menjadi penyebabnya, justru pihaknya perlu mempertanyakan kenapa bisa terjadi.

''Setahu saya, yang namanya warga begitu mengambil jatah beras pasti langsung membayar. Akan tetapi, kok bisa terjadi ada desa yang menunggak sehingga perlu diketahui tunggakan pembayaran raskin itu ada di mana?'' ungkap Djoko.

Sementara itu, Kabag Humas Setda Blora Slamet Pamudji SH mengemukakan, akhir-akhir ini raskin sudah tidak lagi ditangani Pemkab tetapi langsung Dolog.

''Kalau memang saat ini ada permasalahan dan jika memang ada permintaan dari Dolog untuk membantu, sudah tentu Pemkab akan membantu. Misalnya membantu penanganan bagi desa yang masih mempunyai tunggakan,'' imbuh Slamet.(ud-15j)