BALAI KOTA-Perusahaan Percetakan Daerah (Perusda) Semarang yang dimiliki Pemkot kondisinya kini sangat memprihatinkan. Hal itu diketahui saat Komisi B DPRD Kota meninjau Perusda tersebut, Selasa (14/12).

Anggota Komisi B Hj Kundarsih Kartono seusai mengikuti pemantauan menuturkan, sebagian mesin cetak dalam keadaan idle, menggangur tidak terpakai karena rusak. Mesin cetak itu, rata-rata juga sudah berusia tua. ''Ada yang buatan tahun 1960-an,'' ungkap dia yang didampingi Susetyo Darmanto dan Ari Purbono, anggota Komisi B lainnya.

Keadaan seperti itu menyebabkan hasil cetak yang tidak maksimal, sehingga timbul keluhan dari para konsumen. Adapun kualitas sumber daya manusia yang dipekerjakan masih perlu peningkatan. Perusahaan daerah itu hanya memiliki karyawan lulusan S1 satu orang dan program Diploma juga 1 orang. Lainnya lulusan SMA (23 orang), SMP (6 orang) dan SD (16 orang).

Kondisi itu diperburuk dengan sistem manajemen keuangan. Perusda yang melayani order cetak blangko dan formulir dari dinas/kantor dan unit kerja lain di lingkungan Pemkot, sering dibayar belakang.

''Padahal seharusnya dibayar di muka,'' ucap dia.

Meski memiliki piutang di sejumlah dinas, perusda percetakan, lanjutnya, masih mempunyai utang sebesar Rp 451 juta. ''Jadi sebaiknya perusda dirombak total,'' ungkap dia.

Dia berharap kepada direksi yang baru nanti, kondisi tersebut diperbaiki. Adapun Ari Purbono menambahkan, keberadaan mesin cetak yang ada sebaiknya tetap dipertahankan. Pemkot tinggal menambah mesin cetak baru. ''Jadi tidak perlu diganti, justru ditambah,'' tutur dia.

Dengan perbaikan organisasi dan manajemen pengelolaan Perusda diharapkan segera dapat memberi andil peningkatan pendapatan asli daerah. Memang selama ini perusahan percetakan daerah itu masih menerima order cetak. Rata-rata dalam sebulan masih menerima order antara Rp 200 juta dan Rp 400 juta.

Ymt Perusda Percetakan Drs Masrohan Bahri MM mengakui, sekarang pihaknya masih menyeleksi calon direktur perusda percetakan. Dengan manajemen baru nanti diharapkan perusda itu mampu memberi sumbangan PAD ke Pemkot.

''Seleksi dilakukan secara terbuka dengan mengiklankan di media massa. Hasilnya sekarang belum didapat, karena sedang tahap seleksi.'' (G17-64)