SEMARANG-Isu politik uang mulai terhembus di sejumlah partai politik dalam proses penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

Paling santer menerpa DPC Partai Demokrat yang dikabarkan mendapat bantuan uang Rp 200 juta dari salah satu cawali.

Namun kabar itu dibantah Ketua DPC Partai Demokrat Prajoko Haryanto. Menurut dia, tidak ada uang serupiah pun yang diterima anggota tim penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

Bahkan sejak awal partainya dan tim penjaringan secara terang-terangan menyatakan tidak menarik biaya atau gratis.

''Karena itu, kami menilai isu itu hanya untuk kepentingan politis pihak-pihak tertentu. Kami sangat komit terhadap langkah anti-KKN. Jadi mustahil ada perilaku kotor seperti itu,'' tegasnya.

Sifatnya Sumbangan

Prajoko mengakui ada bantuan dana dari Wali Kota Semarang H Sukawi Sutarip kepada partainya. Uang itu diberikan ketika Sukawi berencana membuat kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat sebesar Rp 500 ribu. Karena sifatnya sumbangan, maka uangnya diterima bendahara partai, bukan kepada panitia penjaringan cawali.

Selain Sukawi, calon lain Slamet Prayitno untuk pembuatan KTA Partai Demokrat menyumbang Rp 5 juta.

Menurut dia, bantuan dari masyarakat termasuk dari wali kota merupakan hal biasa. Pemberian itu sebagai bentuk simpati kepada Partai Demokrat. Dirinya memastikan semua bantuan yang diterima partainya tidak akan mempengaruhi proses penjaringan bakal cawali dan cawali.

Prajoko menambahkan, keterlibatan calon wali kota soal setoran uang hanya berlaku ketika menyusun keuangan untuk kampanye pilkada.

Dari sepuluh calon wali kota yang telah mengajukan lamaran, lanjut dia, baru satu orang yang memberikan kesiapan keuangannya, yaitu Slamet Prayitno.

''Pak Slamet memberikan gambaran kebutuhan anggaran kampanye sebesar Rp 3 miliar, tetapi itu baru sebuah paparan dia kepada kami.''

Anggaran sebesar itu, digunakan untuk para saksi, pengadaan kaos, biaya transportasi dan sebagainya. Menanggapi isu politik uang, Ketua DPC PKB Drs Muhammad Mahsun memastikan, partainya tidak akan menerima uang dari bakal calon wali kota selama proses penjaringan pasangan cawali. ''Ndak mungkin kami menerima uang dari proses seperti itu. Kami akan sangat hati-hati menyikapi persoalan ini,'' katanya.

Sementara itu, anggota tim penjaringan DPD PK Sejahtera Agung Budi Margono ST menegaskan sejak dini partainya menolak bentuk-bentuk pemberian bantuan. Bahkan bantuan terhadap partai pun dipertimbangkan secara mendalam sebelum menerimanya.

''Bukan kami menolak pemberian bantuan, tetapi kalau ada kaitan dengan salah satu calon dan dimungkinkan untuk mempengaruhi keperpihakan kami, maka partai kami akan menolaknya.'' (H1,G17-64)