SUARA MERDEKA
 
INDEKS EKONOMI Senin, 13 Desember 2004

BOGOR- Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo menyatakan siap menandatangani kontrak politik dengan Menteri Keuangan dan siap diganti, bila ternyata tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam waktu tiga bulan setelah kontrak.

JAKARTA- Pelanggaran terhadap ketentuan cukai yaitu adanya pemalsuan pita cukai menyebabkan kebocoran penerimaan cukai yang diperkirakan mencapai Rp 150 miliar setiap tahunnya.

SEMARANG- Holcim Foundation for Sustainable Construction, sebuah yayasan independen wadah promosi konstruksi berkelanjutan kembali menggelar kompetisi bertajuk Holcim Awards.

SEMARANG- Ratusan perusahaan kosmetik di Jateng terancam ditutup karena tidak memiliki sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik).

JAKARTA- Optimisme untuk berinvestasi di Indonesia diharapkan kembali membaik. Pemerintahan baru akan menghadapi tantangan melanjutkan proses pembangunan guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA- Program IMF yang dinilai mendikte pemerintah Indonesia, yaitu Post Program Monitoring (PPM), belakangan oleh Meneg PPN/Ketua Bappenas, Sri Mulyani Indrawati, diubah menjadi Post Program Dialog (PPD).

SEMARANG- Produk obat-obatan Indonesia kalah kualitasnya dibandingkan produk dari luar negeri, bahkan di tingkat Asia pun sudah tertinggal jauh dibandingkan China dan India.

MEMASUKI musim hujan beberapa minggu terakhir ini bisnis tanaman hias maupun bibit tanaman buah kembali bergairah. Bermacam kiat para pebisnis sektor ini dilakukan untuk menarik konsumen.

JAKARTA- Penanganan komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai dan gula perlu payung hukum dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres). Ini perlu, karena di dalam penanganan tersebut ada risiko kerugian dari pemberian subsidi negara terhadap komoditas tersebut.

BANYUMAS- Penyaluran pinjaman di Bank BRI Cabang Ajibarang pada tahun 2004 jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah simpanan yang masuk dari masyarakat. Pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 121,4 miliar lebih untuk 17.944 debitor.

  Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA