KENTINGAN- Konflik yang muncul pada pencalonan dan pemilihan wali kota Surakarta mendatang, diprediksi Dr Drajat Tri Kartono MSi, sangat tinggi. Faktor penyebabnya, menurut Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNS Surakarta itu, antara lain pelaksana pemilihan yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta berada di tingkat daerah.

"Sesuai dengan UU, KPU di daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada KPU Pusat, tetapi pada DPRD. Jadi, nanti pasti banyak tekanan ke KPU sebagai pelaksana independen, saat terjadi multitafsir," kata dia di ruang kerjanya, kemarin.

Dia menguraikan, KPU, aturan perundang-undangan, pengesahan, dan lain-lain seperti yang dilaksanakan pada saat pemilihan presiden (pilpres) dan pemilu legislatif, akan diterapkan di daerah. Meski demikian, hal itu tergantung pada Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan di daerah setempat. Problem akan muncul saat terjadi multitafsir pada aturan-aturan tersebut.

"Saat pilpres dulu, ketika ada multitafsir langsung dikirim ke Jakarta. Kemudian Pusat yang memutuskan dan semua harus mengikuti. Tapi sekarang hanya di tingkat lokal. Ketika tafsir itu dijustifikasi Dewan -sedangkan di Dewan banyak kekuatan politik- maka DPRD tak bisa menyelesaikan tafsir-tafsir itu, sehingga mereka akan berkonflik. Tapi saya percaya dengan kemampuan profesional teman-teman di KPU," paparnya.

Tak hanya itu, sosiolog UNS tersebut mengatakan, konflik antarmassa juga bisa terjadi karena penggalangan suara ada di tingkat lokal. Padahal di Solo, menurut pengamatannya, hubungan-hubungan patron-klien cukup tinggi. Pengaruh dari Jakarta, misalnya keputusan DPP sebuah parpol untuk merekomendasi salah satu pasangan calon wali kota, bisa jadi akan turun. Tetapi ada kelompok masyarakat di tingkat bawah yang punya keinginan berbeda.

Ketahanan Sosial

Guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut, Drajat menyarankan agar Pemkot dan DPRD mulai membangun sistem ketahanan sosial yang dulu pernah dibangun ormas dan universitas saat pilpres dan pemilu legislatif. Ketahanan sosial itu merupakan jaringan koordinasi dan komunikasi antarmasyarakat, pemerintah, DPRD, polisi, KPU, dan komponen-komponen lain.

"Semua itu untuk mengantisipasi apa pun yang terjadi pada pemilu, apa itu konflik antarpartai atau antarkelompok massa. Dengan demikian tidak akan merusak kondisi perkotaan," ujarnya.(D11-17s)