GROBOGAN - Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Grobogan Drs Nur Hadi MM rencananya mempertemukan berbagai pihak untuk mencari solusi mengenai penataan jalur angkutan perkotaan (angkot) di Grobogan.

"Sebab, manajemen angkot itu menyakut beberapa komponen seperti masyarakat, pengemudi, pengusaha, dan pemerintah," kata Nur Hadi menanggapi penataan jalur angkotan perkotaan (angkot) di kantornya, kemarin.

Sebagaimana diberitakan, penataan jalur angkot di Kabupaten Grobogan dinilai belum jelas sehingga menimbulkan kesemrawutan. Akibatnya, sering terjadi gesekan antarawak angkot, bahkan juga dengan warga yang dilalui angkot tersebut.

Terbukti, uji coba trayek K jurusan Purwodadi-Pilangpayung mengundang protes awak angkot yang lain. Sebab, pelaksanaan uji coba itu tidak berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dan beberapa pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut Nur Hadi mengatakan, memang banyak tuntutan dari masyarakat yang menghendaki adanya penambahan jalur angkot ataupun angkudes (angkutan pedesaan) seperti di Wirosari, Gubug, dan terakhir, warga Desa Pilangpayung, Kecamatan Toroh.

"Meski sudah ada permintaan, kami tidak langsung menyetujuinya, tetapi harus dilakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya, baru dilakukan penelitian di lapangan," ujarnya.

Adapun tim surveinya di antaranya Dinas Perhubungan Darat, Organda, Dinas PU Jalan dan Jembatan, camat, tokoh masyarakat, dan bila perlu mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Terpisah, pengusaha angkot, Soni, mengatakan, tentang penataan angkot itu pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Yang terpenting, dengan penataan tersebut para pengusaha tidak merugi.

"Memang, selama ini pengusaha kurang dilibatkan," ujarnya. Soal jalur K, dia mengatakan, jalur tersebut memang cukup ramai dan dirasa menguntungkan. (H3-91n)