TEL AVIV - Para pejabat Palestina dan Israel mengatakan, mereka telah mencapai kesepakatan mengenai prosedur pelaksanaan pemilu Palestina bulan depan.

Namun mereka tidak menanggapi laporan mengenai tercapainya rancangan perjanjian yang mencakup usulan untuk mengakhiri konflik di antara kedua bangsa itu.

"Kami kini memperoleh jaminan, pemilu akan diadakan pada 9 Januari 2005," kata Menteri Negosiasi Palestina Saeb Erakat kepada Radio Suara Palestina, Kamis.

Dia mengatakan, kesepakatan itu mencakup jaminan bahwa prosedur pelaksanaan pemilu akan sama dengan yang dilakukan pada pemilihan presiden Palestina pada 1996, saat mana bangsa Palestina yang tinggal di Jerusalem Timur (yang diduduki Israel) diizinkan memberikan suara.

"Rakyat Palestina di Jerusalem akan mengambil bagian sesuai dengan prinsip-prinsip dan pengaturan yang sama di lima tempat pemungutan suara di Jerusalem Timur," katanya.

Seorang pejabat Israel memberikan konfirmasi, kedua pihak telah mencapai kesepakatan dengan pola yang sama seperti pemilu 1996, meskipun ada penyesuaian dan perubahan. Isu mengizinkan penduduk Palestina di Jerusalem Timur untuk memberikan suara, selalu menjadi masalah. Israel memberikan tanggapan yang tidak jelas atas tuntutan Palestina agar mereka diizinkan memberikan suara.

Bangsa Palestina menganggap Jerusalem Timur sebagai ibu kota bagi negara mereka mendatang, namun Israel - yang merebut kawasan Arab itu dari Yordania dalam perang 1967 - menganggap seluruh Jerusalem sebagai ibu kota mereka yang "utuh dan abadi".

Kesepakatan tentang pelaksanaan pemilu Palestina itu, tampaknya menunjukkan kerja sama yang meningkat di antara kedua pihak, sejak kematian Presiden Palestina Yasser Arafat, 11 November lalu.

Namun para pejabat Palestina dan Israel tidak mau menanggapi laporan yang menyebutkan mereka telah mencapai rancangan perjanjian yang mencakup usulan-usulan bagi gencatan senjata.

Menurut laporan kantor berita MENA, rancangan perjanjian itu berdasarkan "sejumlah gagasan nyata" yang diajukan Mesir. Rancangan itu akan menjadi landasan bagi sebuah upaya politik menyeluruh untuk mencapai perjanjian perdamaian final. (ant-30)