JAKARTA-Puncak malam penganugerahan Festival Film Indonesia (FFI) 2004 yang bakal digelar di Hall Rama Shinta, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu (11/12) malam akan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu ditegaskan Adisurya Abdi, Ketua panitia FFI 2004 di Gedung Film Nasional, kemarin.

"Perkembangan terkini yang kami terima dari Sekretaris Negara, Bapak Presiden berkenan menghadiri perhelatan nasional ini," katanya.

Presiden, tambah dia, juga akan menyerahkan secara langsung penghargaan Piala Citra untuk kategori Film Terbaik. "Hal ini sekaligus menunjukkan betapa Presiden, sebagai simbol tertinggi Negara memberikan dukungan yang positif terhadap perkembangan perfilman nasional."

Undangan disebar sebanyak 2.500 tempat duduk, yang terdiri atas penonton VVIP, VIP, dan general. Dengan hampir 60 persen undangan didominasi dari kalangan selebritis, malam penganugrahan FFI 2004 kali ini juga diharapkan dapat menjadi titik tolak kebangkitan perfilman Indonesia.

"Meski ada suara sumbang dan tanggapan yang kurang antusias (dari kalangan film sendiri) berkenaan dengan penyelenggaraan FFI kali ini, namun kami sebagai panitia pelaksana menganggapnya sebagai dinamika belaka," kata Abdi.

Dia menganalogikan, event sekelas Pekan Olah Raga Nasional (PON) juga tidak mendapat tanggapan yang antusias dari kalangan masyarakat tertentu, namun tetap berjalan.

Perhelatan Malam Puncak Penganugrahan FFI 2004 yang juga akan disiarkan secara langsung melalui stasiun Indosiar mulai pukul 21.00 tersebut, menurut panitia akan memakan waktu penyelenggaraan selama dua jam.

Kekurangan Dana

Meski mengakui penyelenggaraan FFI kali kekurangan dana, H Djonny Syafruddin SH sebagai Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) selaku penyelenggara FFI 2004 tetap berkeyakinan kesemarakan hajatan film berskala nasional ini tetap tidak akan kehilangan geregetnya. "Pemerintah memang hanya membantu pembiayaan sekitar 10 sampai 20 persen, selebihnya kami mencari sendiri. Namun demikian ini tidak berarti FFI 2004 tidak dapat terlaksana," katanya.

Bahkan, menurut Djonny, sampai sekarang stok film bioskop yang telah berada di BP2N telah mencapai 16 judul. "Dan hingga 2005 besok saya dapat pastikan akan melebihi angka 20," tambahnya. Dengan stok film yang ada ia yakin FFI 2005 dapat dipastikan terlaksana. "Bahkan Walikota Pelembang sudah menawarkan diri untuk menjadi (salah satu calon) tuan rumah penyelenggaraan FFI."

Dengan terlaksananya FFI 2004 dan rencana diselenggarakannya FFI 2005, apakah BP2N juga berani menjamin terlaksananya FFI di tahun-tahun berikutnya secara reguler?

"Semua tergantung dari kondisi sosial politik negara ini. Sebagai sebuah badan pertimbangan yang mempunyai wilayah yang terbatas, tugas BP2N hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah. Keputusan pelaksanaan tetap bergantung kepada eksekutif," katanya.

Namun demikina, lanjut dia, bukan berarti BP2N belum melakukan tugas-tugasnya secara maksimal untuk turut memajukan iklim perfilman nasional. "Kami bahkan telah mendapat dukungan dari DPR untuk melakukan perubahan terhadap rumusan Undang Undang Perfilman Nasional, dan PP No 8 Tahun 1994 yang kurang mendukung kemajuan perfilman negeri ini," katanya.

Dia mencontohkan keberadaan pajak tontonan sebesar 15 sampai 20 persen yang masuk pemerintah daerah, di mana bioskop pemutar film dapat diarahkan ke badan lain.

"Kalau di Korea atau Amerika pajak tontonan masuk ke dalam badan yang bernama Film Finance, yang pada akhirnya uang itu dapat dikembalikan kembali bagi film makers untuk kembali memproduksi film," kata dia. Dan jika kondisi ideal ini dapat terlaksana, menurut Djonny, niscaya perfilman nasional sebagai salah satu character building bangsa dapat berkembang menjadi lebih baik. (G20-81)