PEMALANG - Proyek pengerukan muara TPI Tanjungsari, Pemalang, dikeluhkan para nelayan. Sebab, pelaksanaannya tidak mengindahkan saran dan masukan yang diberikan nelayan serta acak-acakan sehingga muara masih tetap dangkal.

Keluhan itu disampaikan nelayan karena mereka tetap mengalami kesulitan melakukan kegiatan pelayaran keluar masuk muara.

Perahu-perahu kecil jenis sopek sulit masuk mendekat ke dermaga untuk melelang hasil tangkapan. Apalagi, perahu besar tidak bisa melewati muara sama sekali.

Menurut keterangan beberapa nelayan, pada saat sosialisasi proyek di Balai Kelurahan Sugihwaras pada 24 Agustus lalu, panitia pelaksana proyek dari Semarang meminta nelayan memberikan saran. Namun, tidak diterangkan secara teknis tentang pelaksanaannya.

"Pada saat itu saya telah memberikan saran agar pengerukan dilakukan pada muara timur dulu, baru sebelah barat. Namun, ternyata pengerukan dilakukan asal-asalan," kata Tarmo, nelayan Dukuh Tanjungsari didampingi rekan-rekannya, kemarin.

Mundur

Berdasarkan informasi yang diterima nelayan, pengerukan akan dilakukan dari pintu muara hingga dermaga sejauh 200 meter. Pekerjaan itu akan dilaksanakan Juni hingga Oktober.

Akan tetapi, ternyata pelaksanaannya mundur dan ada kesan hanya sebentar. Hasilnya kondisi muara tidak berubah, bahkan malah semrawut.

Sebelum ada proyek, muara masih bisa dilewati terutama di alur perairan sebelah barat. Akan tetapi, pada alur itu kini semakin dangkal.

Sementara itu, pada alur bagian timur belum dikeruk sehingga nelayan bingung mau lewat sebelah mana karena kedua alur sama-sama dangkal.

Nelayan semula menyalahkan KUD Mina Misoyosari yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kemunculan persoalan itu.

Namun, ternyata KUD tidak tahu-menahu karena sebelumnya tidak diajak bicara oleh pelaksana proyek dan juga kebingungan mau menanyakan kepada siapa.

Ketua KUD Mina Misoyosari H Gustomi mengemukakan, karena ada kejadian itu pihaknya disalahkan oleh nelayan. Padahal, dirinya tidak tahu sama sekali soal proyek pengerukan.

Memang pernah diundang ketika sosialisasi yang dihadiri pembantu umum KUD Prayitno, namun saat itu panitia proyek hanya kulanuwun tanpa menjelaskan secara terperinci mengenai data fisiknya.

Gustomi tidak bisa menyebutkan instansi mana yang harus bertanggung jawab atas proyek pengerukan. Sebab, pihaknya memang tidak memiliki data-data akurat. Yang jelas, proyek pengerukan bukan tanggung jawab KUD.

Harapan nelayan, proyek pengerukan diulang lagi. Proyek itu konon menghabiskan biaya Rp 1 miliar lebih dari DAU.

Seharusnya jika dananya besar, hasilnya juga bagus. Namun pada kenyataannya, kondisi muara malah tambah semrawut. (sf-74j)