SEMARANG-Sejumlah partai politik mulai menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan parpol lainnya dalam menentukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Dalam waktu dekat mereka berharap sudah ada kepastian koalisi, mengingat pendaftaran bakal cawali - cawawali dibuka mulai 20 Januari 2005.

Penjajakan telah dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung. Hingga kemarin, beberapa partai politik yang sudah melakukan pembicaraan untuk penjajakan itu, yakni partai-partai yang memiliki visi keagamaan, seperti PK Sejahtera, PKB, PAN dan PPP. Kendati demikian, Partai Demokrat juga melakukan tawaran koalisi dengan partai-partai tersebut.

Pengurus DPD PK Sejahtera Achmadi AMd mengakui, partainya memiliki kecondongan membangun koalisi sesama partai yang berhaluan Islam. Bahkan di antara mereka sedang melakukan pembicaraan kemungkinan terbangunnya koalisi dalam suksesi kepala daerah.

''Memang sudah ada pembicaraan ke arah itu, tetapi sifatnya baru informal belum ada kesepakatan apapun. Hanya saja keinginan kami, jika membangun koalisi untuk pilkada sebaiknya dengan partai-partai yang berhaluan Islam.''

Bukan berarti partainya menutup untuk melakukan koalisi dengan partai yang tidak berhaluan Islam. Koalisi dengan partai-partai nasional, seperti PDI-P, Partai Demokrat dan Partai Golkar juga masih ada kemungkinan.

''Tentunya kami harus melihat dulu kesepakatan atas tawaran koalisi tersebut. Kalau cocok bisa diterima, kalau tidak cocok ya, wassalam,'' kata Achmadi.

Beberapa waktu lalu, kata dia Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang Prajoko sudah menghubungi dirinya.

''Tawaran tersebut sudah saya sampaikan ke partai, yang jelas masalah ini akan dibahas dalam rapat tim penjaringan Sabtu besok (hari ini-Red).''

Menurut Achmadi, partainya yang hanya memiliki 5 wakil rakyat di DPRD Kota Semarang menunjukkan perolehan suara yang kurang signifikan untuk mengajukan pasangan calon wali kota.

Sebab, ketentuannya partai politik yang boleh mengajukan bakal calon adalah parpol yang memiliki perolehan suara sedikitnya 15 persen. Karenanya, untuk mencapai perolehan sebesar itu PKS harus melakukan koalisi dengan partai lain. ''Kalau nantinya tidak bisa terbangun koalisi, kami tidak akan mempermasalahkan. Bahkan bisa bergerak lebih enak dapat menjadi partai oposisi yang kritis.''

Ketua Fraksi Gabungan PKB-PPP DPRD Kota Semarang Drs H Humam Mukti Aziz menuturkan peluang besar terbangunnya koalisi partai bernuansa agamais dalam pilkada mendatang. Hal itu karena memiliki pandangan dan visi yang sama dalam memandang kepemimpinan daerah. ''Bahkan, mungkin saja saat ini ada kesamaan pemikiran calon wali kota yang akan diajukan,'' ujarnya.

Ketua Fraksi Amanat Nasional, H Djunaedi SH berpendapat serupa, bahwa partai-partai yang memiliki visi misi perjuangan sama sangat mungkin berkoalisi. ''Kita lihat saja perkembangannya, yang jelas koalisi di antara PKS, PAN, PKB dan PPP sangat berpeluang.''

Musyawarah

Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Semarang, dalam satu-dua hari ini akan menggelar musyawarah pimpinan cabang. Musyawarah itu di antaranya mengagendakan tentang pencalonan wali kota dan wakil wali kota dari PKB. ''Rapat itu penting, karena kami sekarang sedang memasuki penjaringan internal,'' kata Ketua DPC PKB M Mahsun, Jumat (3/12).

Dikatakan, PKB tahu diri dengan perolehan kursi di DPRD, sehingga harus bergabung atau saling menggabung dengan partai lain. Sejauh ini bersama sejumlah partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota sudah saling menjajaki kemungkinan bergabung. ''Namun dari beberapa parpol yang sudah mengajak serius bergabung secara formal, yakni Partai Keadilan Sejahtera.''

Calon yang sudah mendaftarkan diri ke PKB, menurut Mahsun secara resmi sudah ada yakni Drs H A Satori yang kini menjabat Kepala Depag Kota Semarang.

Menyinggung posisi PKB dalam pemilihan wali kota, Mahsun menjelaskan menempati posisi yang strategis.

Salah satu calon wali kota lainnya, H AY Sujianto mengemukakan, wali kota Semarang ke depan sebaiknya terbuka dan komunikatif kepada masyarakat.

Calon Perempuan

Sementara itu, calon wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2005-2010 dari kalangan perempuan, hingga Jumat (3/12) kemarin belum ada yang muncul ke permukaan. Hal ini berbeda dengan proses pemilihan wali kota tahun 1999 yang mampu memunculkan calon wali kota dari kalangan perempuan.

Fenomena itu, menurut anggota DPRD Kota Semarang Drs Fathur Rahman agak memprihatinkan. (G17,H1-64)