SEORANG santri dari sebuah pondok pesantren (ponpes) bertanya kepada guru besar Universitas Negeri Jakarta Prof Winarno Soerachmat, mengapa Pemerintah Jepang mau mendanai program pendidikan di Indonesia? Apakah mereka punya kepentingan untuk kembali menjajah negeri kita?

Pertanyaan tersebut kembali dilontarkan oleh sang profesor di depan para pengambil kebijakan di Kabupaten Pekalongan, termasuk Bupati Drs H Amat Antono. Pertanyaan itu, menurut konsultan nasional Regional Education Development and Improvement Program (Redip) tersebut, harus disikapi secara positif jika ingin memperbaiki pendidikan di Indonesia.

''Kami harus mengubah pertanyaan itu menjadi, jika pemerintah asing saja mau peduli untuk membangun pendidikan di Indonesia, lantas bagaimana dengan pemerintah Indonesia?'' tegas dia saat berbicara dalam dialog pendidikan yang digelar spontan seusai penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) soal pemberian bantuan di bidang pendidikan, belum lama ini.

Wacana desentralisasi yang berkembang saat ini, kata Winarno, sering menggunakan prinsip pembangunan top down atau dari atas ke bawah, dan bottom up atau dari bawah ke atas secara berlawanan. Padahal, pembangunan pendidikan di sebuah daerah tidak bisa dilakukan seperti itu.

Tanpa peran maksimal dari pemerintah, sebuah program pendidikan tak bisa dijalankan dengan baik. Wnarno lalu menyatakan, pelaksanaan Redip, yaitu program pembangunan pendidikan yang didanai JICA, ternyata bisa membuat Pemkab Pekalongan semakin komit terhadap pendidikan.

''Komitmen Bupati Pekalongan yang sangat besar terhadap pendidikan sangat penting artinya untuk mencerdaskan pendidikan warganya,'' tuturnya.

Apalagi jika Bupati sudah berkeyakinan perkembangan moral dan kecerdasan masyarakat sangat penting untuk masa depan bangsa. Sebab, selama ini menurut Winarno, pendidikan telah mengalami kematian tiga kali.

Dulu, sekolah hanya dijadikan untuk menegaskan kelompok elite. Sekolah dikembangkan untuk menegaskan kelompok tersebut. Namun, setelah adanya revolusi industri, sekolah menjadi sarana untuk mencetak kaum profesional. Sekolah tersebut kembali mati setelah kemunculan era teknologi dan kemunculan sekolah kompetisi.

Pesatnya perkembangan teknologi, kata Winarno, akan kembali mematikan sekolah yang tak bisa bersaing. ''Budaya persaingan saat ini menjadi tren pendidikan.

Karena itu daerah yang tidak mempunyai konsep yang jelas terhadap pendidikan akan mati. ''Kita akan sedih kalau miskin uang, tapi akan lebih sedih jika miskin konsep,'' paparnya.

Sepotong-sepotong

Terkait dengan itu, Bupati Drs H Amat Antono menegaskan, pendidikan memang tak bisa dilakukan sepotong-sepotong oleh satu pihak saja. Seluruh komponen harus bekerja keras untuk membentuk masyarakat yang sehat, cerdas, dan berbudi luhur.

Komitmen itu benar-benar harus dimiliki oleh semua pihak. Dia mencontohkan kritik yang sering dia suarakan soal tayangan televisi yang tidak mendidik saat jam belajar.

Upaya serius dari semua pihak untuk mengembangkan pendidikan, ucap dia, harus serius dilakukan agar hasilnya maksimal. Contohnya, program Redip yang digelar di daerahnya. Tanpa ada keterlibatan aktif dari seluruh komponen, termasuk para camat atau kepala sekolah, lanjut dia, kemajuan pendidikan akan sulit diwujudkan.

Karena itu seluruh camat di daerahnya dijadikan ketua Tim Pengembangan Kecamatan (TPK) dan bertanggung jawab penuh terhadap program pendidikan di daerahnya bersama para komite dan kepala sekolah.

''Hasilnya kami bisa mengembangkan program Redip, dari sembilan TPK yang direncanakan berhasil dikembangkan menjadi 19 TPK atau seluruh kecamatan,'' tutur Bupati.

Program pendidikan seperti Redip, kata Bupati, bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan pendidikan. Asalkan, hal itu mampu mengubah beberapa hal yang signifikan, seperti membentuk persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan, mengubah sikap dan budaya kerja kepala sekolah, meningkatkan kinerja guru dan karyawan, menerapkan teknik pembelajaran yang kreatif dan inovatif, mengembangkan demokratisasi di sekolah, mengembangkan sikap keterbukaan, serta menciptakan keyakinan masyarakat sehingga muncul partisipasi untuk meningkatkan pendidikan. (Muhammad Burhan-74i)