SRAGEN- Banyak peserta tes calon PNS yang keliru menuliskan kode kabupaten ataupun jurusan diduga akibat grogi. Itu dialami sejumlah peserta tes umum calon guru TK dan SD di SMA 1 Jl Perintis Kemerdekaan, Sragen.

Para peserta tes sebagian guru bantu dan guru SD yang sudah beberapa tahun wiyata bakti, buru-buru mendatangi panitia di Kantor Sekretariat SMA 1.

''Wah, saya salah menulis kode kabupaten dan jurusan,'' tutur Mamik Wiryatini, peserta tes. Selain Mamik, masih ada Sunarni, Titik Suwarni, dan Muslih. Mereka harus izin pengawas untuk membetulkan isian dalam soal yang telanjur ditumpuk. Dalam setiap lembar jawaban soal selalu dicantumkan kode wilayah kabupaten dan jurusan.

Dengan sabar Sony S dan Rina, staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD), meladeni para guru wiyata bakti yang rata-rata berusia di atas 30 tahun itu. Setelah isian dengan tulisan pensil 2B tersebut di ganti, peserta buru-buru kembali ke kelas untuk mengerjakan soal lain. ''Jika tidak diralat, nanti ketika diperiksa dengan komputer langsung dinyatakan gugur karena salah kode wilayah dan jurusan,'' tutur Titik, peserta tes lain.

Mengecek Nama

Bupati H Untung Wiyono didampingi Sekda Drs Kushardjono dan Kasek SMA 1 Drs Parihadi kemarin meninjau sejumlah ruang kelas yang dipakai untuk tes CPNS. Bupati mengecek nama peserta dan lembar soal. Diduga hal itu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya joki tes CPNS.

Orang nomor satu di Sragen itu tampak puas, karena tes berjalan tertib dan lancar. Bupati menjamin tidak ada permainan dalam tes CPNS. Pemeriksaan akan dilakukan Tim BKD Provinsi disaksikan dari Pemkab Sragen. ''Karena banyak tim yang menangani dan menyaksikan, maka kemungkinan terjadinya kolusi untuk meloloskan hasil tes peserta sulit dilakukan,'' tuturnya. Karena sistem tes yang sudah semakin baik dari segi pengawasan, pelaksanaan, dan pengoreksian, kecil kemungkinan terjadi penyimpangan.

Bupati mengaku sering mendapat masukan calon peserta tes agar para guru bantu dan guru wiyata bakti dan tenaga kontrak serta honorer daerah (Honda) mendapat prioritas atau poin tambahan. Tapi usulan itu tidak bisa diterima. ''Aturan seleksi CPNS itu kebijakan Menpan, semua tenaga kontrak, honorer, guru bantu, dan wiyata bakti diperlakukan sama,'' katanya.

Para guru bantu, wiyata bakti, dan tenaga honorer ketika mengikuti tes ternyata pesaingnya peserta yang masih muda-muda dan alumnus perguruan tinggi.

Sejumlah anggota DPRD, Bambang Samekto, Joko Saptono, Agus Lukman, Zaini, dan Sulardi, kemarin juga mengecek pelaksanaan tes CPNS.

Pengecekan dilakukan untuk memantau apakah prosedur pelaksanaan tes sudah diselenggarakan secara benar. ''Kami memang terjun langsung untuk megecek pelaksanaan tes di lapangan,'' tutur Joko Saptono seusai mengecek tes di SMA 1. Tes CPNS secara serentak yang diikuti sekitar 7.000 peserta digelar di sejumlah lokal gedung sekolah.(nin-92s)