KOTA - Fraksi Persatuan Demokrat dan Keadilan DPRD Surakarta mempertanyakan lemahnya sistem pengamanan atas lembar jawaban komputer (LJK) peserta tes calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Menurut fraksi itu, semestinya aparat keamanan ikut dilibatkan dalam menjaga LJK sampai proses koreksi dan pengolahan data selesai.

"Seharusnya kan sama dengan pengamanan soal-soal sebelum didistribusikan ke lokasi; ada polisi yang ikut mengawal. Kalau hasil tes (LJK-red) di Posko hanya dijaga petugas satpol PP dan Gasita (penegak disiplin kota) Pemkot, bagaimana bisa aman dari sabotase? Didatangi pejabat saja pasti sudah tidak bisa berkutik," kata Budhi Hartanto, anggota FPDK di sela-sela pemantauan di lapangan, Rabu (24/11).

Sebanyak enam anggota melakukan pemantauan di beberapa lokasi tes, di antaranya di SMAN 3, SMPN 24, SMKN 1, dan SMPN 1. Anggota fraksi gabungan tiga partai (PD, PKS, PPP) itu, di antaranya Budhi Hartanto ST, Quatly Abdulkadir, Reni Widyawati, Pratikno SH, Darsono SE, dan Supriyanto.

Padahal sampai penyelenggaraan tes selesai kemarin, belum diperoleh kepastian kapan akan dilakukan koreksi dan pengolahan LJK. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pun hingga kemarin belum memberikan kepastian, apakah permohonan kedua Pemkot Surakarta untuk melakukan pemeriksaan dan pengolahan LJK secara mandiri disetujui.

Dipertanyakan

"Sebenarnya, kengototan Pemkot itulah yang patut dipertanyakan. Kalau BKN sudah menolak permohonan pertama, kenapa harus dikirim permohonan kedua? Tidakkah kalau diperiksa Pemkot justru semakin memperbesar peluang KKN? Bukankah lebih baik diolah BKN saja?" imbuh Supriyanto.

Anggota dari Partai Demokrat itu menambahkan, pengolahan data merupakan saat yang paling rawan terjadinya praktik KKN. Dalam jangka waktu yang belum diketahui itu, sangat memungkinkan terjadinya sabotase terhadap LJK peserta.

Karena itu, akan lebih baik bila pemeriksaan LJK dilakukan di Pusat. Setidaknya, akan bisa memperkecil peluang praktik KKN lantaran panitia yang dilibatkan tidak memiliki kedekatan dengan pendaftar.

"Kalau dikoreksi di Pusat, atau kalau mungkin nanti harus melewati proses ke tingkat provinsi terlebih dahulu, rantainya akan lebih panjang. Nah, itu bisa memperkecil peluang KKN. Kalau di daerah sendiri, semua yang terlibat kan bisa dibilang teman sendiri. Jadi peluangnya untuk terjadi KKN cukup besar."

Sementara itu, Pemkot diharapkan mengumumkan hasil nilai ujian CPNS secara terbuka. Hal itu dimaksudkan supaya transparansi proses penerimaan pegawai negeri sipil bisa berjalan dan diketahui secara luas hasilnya.

"Tidak hanya nama-nama yang diterima, tapi juga seluruh peserta tes CPNS. Bisa dipasang di tempat-tempat umum ataupun melalui media masa. Sebab dengan diumumkan, para peserta ujian bisa memperoleh kejelasan," papar Budhi.

Khusus bagi peserta yang berstatus pegawai honorer atau wiyata bakti di lingkungan Pemkot, semestinya diberikan prioritas. Paling tidak, pengabdiannya menjadi pertimbangan ketika akan menentukan kelulusan. "Misalnya ada nilai peserta yang sama, dan salah satu di antaranya harus gugur; maka kami berharap yang telah berstatus honorer atau wiyata bakti yang diprioritaskan diterima," tuturnya. (G19, G13, G18-17a)