KOTA- Rencana penghapusan seragam sekolah yang pernah dilontarkan Mendiknas Bambang Sudibyo (SM: 5/11) diprotes Persatuan Pengusaha Pedagang Seragam Sekolah dan Pramuka (P3S2P) se-eks Karesidenan Surakarta. Kalau rencana itu benar-benar dilaksanakan akan membikin bangkrut para pedagang dan pengusaha kecil, dan pada gilirannya menghambat penataan ekonomi yang dicanangkan Presiden SBY.

Dalam rilis yang dikirimkan ke kantor Suara Merdeka Solo, kemarin, H Slamet Ghozie selaku ketua paguyuban mengatakan, jika akar permasalahan penghapusan seragam sekolah akan memberantas KKN dan monopoli sekolah, pihaknya mendukung. "Tapi itu tidak tepat sasaran kalau kemudian dilakukan dengan cara menghapus seragam," kata dia.

KKN pengadaan seragam oleh sekolah tersebut karena kesejahteraan guru yang masih kurang. Karena itu semestinya pemerintah harus bisa menyelesaikan persoalan itu.

Dengan demikian, guru atau sekolah tidak lagi memonopoli seragam sekolah, yang buntutnya terjadi korupsi.

"Pengadaan seragam bisa diserahkan ke mekanisme pasar, sehingga konsumen pun bebas memilih seragam sesuai dengan kemampuan. Pedagang juga bisa berperan dalam pengadaan tersebut," kata dia.

Jika seragam sekolah ditiadakan, Ghozie khawatir justru akan semakin memunculkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, di samping itu juga menghilangkan semangat kebersamaan. Bahkan, dikhawatirkan sekolah makin memonopoli seragam dengan dalih pengadaan seragam secara internal sesuai dengan aturan sekolah.

Yang perlu dilakukan saat ini, tutur Ghozie, adalah memberikan sanksi tegas kepada sekolah /oknum guru atau kepala sekolah, juga kepada pemasok yang terbukti memonopoli seragam sekolah. "Itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan SK pelarangan pengadaan seragam oleh sekolah. Bebaskan konsumen memilih seragam sesuai dengan mekanisme pasar," kata dia.(an-17s)