logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 25 Nopember 2004 NASIONAL
Line

NU dari Masa ke Masa (1)

Komite Hijaz dan Peran Hasyim Asy'ari


SUASANA MUKTAMAR: Suasana muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-28 di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989. Kemeriahan serupa akan berlangsung di Donohudan.(55t) - SM/dok

BERBICARA masalah Nahdlatul Ulama (NU) di era sekarang, benak sebagian orang mungkin akan langsung mengaitkannya dengan politik. Sebab, ketika menjelang pemilu presiden yang lalu, sebagian besar partai politik sibuk mencari pasangan calon presiden yang berasal dari tokoh yang berbasis NU. Dan akhirnya semua partai politik tersebut menjadikan figur dari kalangan nahdliyyin sebagai pasangannya.

Di sisi lain, ada sebagian orang lagi yang tetap menghubungkannya dengan persoalan-persoalan keagamaan yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah dengan paham empat mazhab, dan lebih menekankan pada mazhab Syafi'i. Atau lebih populer dengan tradisi keagamaan, seperti tahlil, ziarah kubur, dan istighotsah.

Pandangan seperti itu melekat dalam masyarakat kita, sebab fenomena di masyarakat baik dalam dunia politik maupun sosial keagamaan, mau tidak mau menempatkan NU menjadi seperti yang dipahami sekarang. Tapi, apakah semua itu telah menempatkan organisasi tersebut sesuai dengan tujuan pendiriannya pada tahun 1926, atau justru telah menyimpang dari niat luhur para ulama pendirinya dulu.

Memang, jika membaca sejarah awal berdirinya, pembentukan NU berkaitan dengan keinginan para ulama di Jawa mempertahankan ajaran empat mazhab dalam Islam, yakni Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. Hal itu berkaitan dengan merebaknya ajaran pembaruan Islam yang berkembang di Indonesia, menyusul terbentuknya pemerintahan baru di Jazirah Arab, yakni Ibnu Sa'ud sebagai rajanya yang berpaham Wahabi.

Dr Deliar Noer dalam bukunya berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942 menyebutkan, Ibnu Sa'ud yang berhasil mengusir penguasa Makah sebelumnya, yakni Syarif Husein pada tahun 1924, mulai melakukan pembersihan dalam kebiasaan praktik beragama sesuai dengan ajarannya, walaupun pemimpin Wahabi itu tidak melarang ajaran mazhab di Masjid al-Haram. Tindakannya itu sebagian mendapat sambutan baik di Indonesia, tetapi sebagian ditolak.

Ketika ada undangan dari Ibnu Sa'ud pada kalangan Islam di Indonesia untuk menghadiri kongres di Makah, langsung mendapat reaksi dengan dibicarakan undangan tersebut di Kongres ke-4 Al-Islam di Yogyakarta (Agustus 1925) serta Kongres Ke-5 di Bandung (Februari 1926). Kedua kongres itu didominasi golongan pembaru Islam. Pada kongres di Bandung, KHA Abdul Wahab atas nama kalangan Islam tradisional mengusulkan kebiasaan-kebiasaan agama, seperti membangun kuburan, membaca doa seperti idalail al-khairat, dan ajaran mazhab agar dihormati Kepala Negeri Arab yang baru di negaranya, termasuk di Makah dan Madinah.

Kongres di Bandung itu ternyata tidak menyambut baik usulan tersebut. Wahab selanjutnya mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat di kalangan ulama kaum tua, dimulai dari Surabaya, kemudian Semarang, Pasuruan, Lasem, dan Pati. Mereka sepakat mendirikan suatu panitia yang disebut ''Komite Merembuk Hijaz''. Komite itu kemudian diubah menjadi Nahdlatul Ulama dalam rapat di Surabaya pada 31 Januari 1926.

Rapat itu memutuskan untuk mengirim dua utusan menghadap Raja Ibnu Sa'ud guna menyampaikan pendapat tentang mazhab serta mengadakan seruan kepada raja tersebut untuk mengambil langkah-langkah guna kepentingan mazhab, serta memperbaiki keadaan perjalanan haji.

Dalam pertemuan dengan Raja Ibnu Sa'ud, kedua utusan itu juga diminta hadir dengan perantaraan Belanda di Jedah. Tetapi mereka tidak dapat berangkat karena terlambat memesan tempat di kapal. Sebagai gantinya, NU mengirimkan isi keputusan rapat mereka kepada Raja Ibnu Sa'ud dengan tambahan permintaan, agar isi keputusan itu dapat dimasukkan dalam undang-undang Hijaz.

Namun tidak ada jawaban atas permintaan itu. Kemudian pada 27 Maret 1928, NU mengumumkan Abdul Wahab dan Ahmad Ghanaim al-Amir pergi ke Makah. Keduanya sampai di Tanah Suci pada 27 April 1928, dan 13 Juni 1928 mereka diterima Raja. Pada kesempatan itu, mereka meminta Raja Ibnu Sa'ud untuk membuat hukum yang tetap di Hijaz.

Dalam jawabannya melalui surat, Raja mengatakan, perbaikan di Hijaz memang merupakan kewajiban tiap pemerintahan di negeri itu. Dan dia juga menyatakan akan memperbaiki perjalanan haji, sejauh perbaikan itu tidak melanggar ketentuan Islam. Dia juga sependapat, pada umumnya kaum muslimin bebas dalam menjalankan praktik agama dan keyakinan mereka, kecuali urusan yang diharamkan Allah, dan tiada suatu dalil dari kitab-Nya dan tiada sunah Rasulullah SAW, serta tidak ada dalam mazhabnya orang dulu yang saleh dan tidak dari sabda salah satu imam empat.

Tentang keyakinannya, Raja Ibnu Sa'ud mengemukakan, yang diinginkan ialah apa yang tertera dalam kitab Allah dan sunah Rasul. Hanya itu kepercayaannya. Dia menambahkan, hanya mengikuti orang-orang dulu yang saleh, yang dimulai dari para sahabat dan diakhiri imam yang empat.

Hasyim Asy'ari

Boleh jadi respons dari penguasan baru Saudi Arabia itu tak memuaskan Komite Hijaz, atau para ulama tradisional pada umumnya. Namun, sebuah langkah penting telah dilakukan dalam rangka memperjuangkan keyakinan yang diikutinya. Dan kenyataannya, Komite Hijaz yang kemudian menjadi NU telah berkembang, dan mewarnai kehidupan politik, baik di era penjajahan Belanda, Jepang, zaman kemerdekaan, sampai sekarang.

Melihat sejarah pembentukan dan perjalanan NU, sejak berdiri sampai menjelang masuknya organisasi tersebut dalam gelanggang politik praktis, maka para nahdliyyin tak akan bisa melupakan peran Hadratus Syeh Hasyim Asy'ari, yang dinilai sebagai sosok penting. KH Abdul Wahab Hasbullah, sebagai murid KH Hasyim Asy'ari, ketika akan mendirikan NU terlebih dahulu meminta izin dari Hasyim Asy'ari. Awalnya tak langsung memberikan respons, tetapi setelah melihat perkembangan, dan setelah melakukan shalat istikharah, akhirnya KH Hasyim Asy'ari memberikan restu.

Bahkan, peran KH Hasyim Asy'ari dalam pengembangan NU sangat penting. Dalam biografi KH Hasyim Asy'ari yang ditulis Drs Lathiful Khuluq MA menyebutkan, pada kenyataannya Hasyim Asy'ari bisa dipandang sebagai arsiteknya. Tokoh itu yang menulis aturan-aturan dasar organisasi NU yang masih terus dipakai sebagai dasar ideologi sampai kini.

KH Hasyim Asy'ari tidak saja berperan utama dalam mengeluarkan fatwa-fatwa hukum mengenai berbagai masalah keagamaan yang diperdebatkan banyak ulama, tetapi juga berperan dalam mempromosikan NU sebagai organisasi nasional.

Selama 10 tahun pertama, NU disibukkan urusan-urusan internal, termasuk memperluas pengaruhnya dan menarik pemimpin-pemimpin pesantren untuk bergabung. Ketika itu KH Hasyim Asy'ari dan kiai lainnya seperti KH Abdul Wahab Hasbullah dan KH Bisri Syansuri membentuk sebuah tim untuk mengadakan pendekatan kepada para pemimpin pesantren, dan mengajak partisipasi mereka.

Kepedulian KH Hasyim Asy'ari yang mengajak umat Islam untuk bersatu, menarik hati kalangan modernis seperti KH Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Wondoamiseno dari Syarekat Islam yang diundang ke Muktamar NU. Mereka kemudian merealisasikan ajakan KH Hasyim itu untuk bekerja sama dengan kalangan tradisionalis, yang kemudian membentuk badan federasi bagi organisasi-organisasi Islam untuk mengoordinasikan kegiatan, dan menyatukan mereka menghadapi ancaman dan kepentingan bersama.

Organisasi itu didirikan pada 18-21 September 1937, dengan nama MIAI (Majelis al-Islam Ala Indonesia). KH Hasyim Asy'ari menjadi ketua badan legislatif. Tiga belas organisasi tergabung dalam organisasi itu, dan semua bersatu menghadapi politik Belanda, seperti menolak undang-undang perkawinan dan kewajiban militer bagi umat Islam.

Pada 24 Oktober 1943, Masyumi dibentuk oleh Jepang sebagai pengganti MIAI. Terbentuknya organisasi itu karena Jepang khawatir karakter antikolonial MIAI akan berubah menjadi anti-Jepang. Masyumi dan MIAI memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersatukan umat Islam. Akhirnya dinamika politik telah terjadi di masa itu, yang telah melibatkan NU dalam Masyumi. Dalam perkembangannya, setelah Indonesia merdeka, terutama setelah dikeluarkan Maklumat Nomor X yang membolehkan pembentukan partai politik sebelum diadakan pemilu, umat Islam mengaktifkan Masyumi menjadi partai politik yang mempunyai anggota secara individu, dan wakil dari organisasi Islam. KH Hasyim Asy'ari dipercaya menjadi Ketua Majelis Syuro.

Namun adanya dualisme kepemimpinan dalam Masyumi, yakni majelis syuro dan tanfidziyah menjadi sumber kericuhan. Hal itu karena para anggota Dewan legislatif merasa tersingkir dari pembuatan keputusan. Karena itu, para pemimpin NU mulai mempertanyakan peran mereka dalam Masyumi dan manfaat yang diperoleh darinya.

Pada Muktamar Ke-17 di Madiun, pada 25 Mei 1947, KH Wahid Hasyim mendirikan Biro Politik NU untuk bernegosiasi kepemimpinan Partai Masyumi dan untuk memperkuat kekuatan tawar-menawar NU. Dua bulan setelah pembentukan biro itu, KH Hasyim Asy'ari meninggal dunia, sehingga NU kehilangan figur yang disegani, tidak hanya kalangan tradisional, tetapi juga modernis, dan figur yang selalu menyerukan persatuan dan kesatuan umat. Hal itu bisa jadi mempercepat keluarnya NU dari Masyumi pada 1952.(Nasrudin Anwar-69,87t).


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA