PRANCIS - Prancis mendesak Pemerintah Sementara Irak agar menggapai semua wilayah negara itu, untuk menjamin pemilu 30 Januari mendatang berlangsung dengan sempurna.

Menlu Michel Barnier mengatakan, Rabu kemarin: ''Kami rasa penyelenggaraan pemilu tersebut bakal sulit, tetapi pada saat yang sama mungkin bakal terlaksana sesuai rencana.''

''Sulit, karena sitausi sangat tidak stabil sekarang,'' katanya, dalam suatu konferensi pers pada pertemuan para menlu Eropa dan menlu negara-negara Afrika utara.

Prancis dan Jerman adalah pengkritik pedas invasi pimpinan AS ke Irak pada Maret 2003. Kedua negara itu hingga sejauh ini tetap menolak mengirimkan pasukan ke Irak, meskipun telah diminta berkali-kali oleh AS.

Pemerintah Sementara Irak yan gdidukung AS bersikukuh, pemilu negeri itu bakal terlaksana sesuai jadwal (30 Januari 2005). Tetapi, para petugas pemilu tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka terhadap kemungkinan serangan kaum pejuang anti-AS.

Sementara itu, Menlu Malaysia Sayid Hamid Albar mengatakan, jadwal lebih awal bagi penarikan mundur pasukan asing dari Irak akan membawa dampak yang baik bagi negara itu.

Menurutnya, keamanan Irak adalah tanggung jawab penuh bangsa Irak sendiri demi mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan negeri itu. Biarkan bangsa Irak sepenuhnya menentukan masa depan negaranya, termasuk dalam soal pengelolaaan kekayaan alam.

''Saya tidak mengatakan pasukan asing tidak melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa Irak. Namun penting diingatkan, penempatan mereka di sana tidak dapat berkelanjutan dan berlama-lama,'' katanya.

''Perang telah dimenangkan oleh koalisi, tetapi kita harus memastikan kemenangan yang dipetik sesungguhnya adalah perdamaian,'' katanya, Rabu, menjawab pertanyaan mengenai kehadiran pasukan multinasional di Irak.

Dia menyatakan hal itu selaku ketua pertemuan ke-10 Organisasi Konferensi Islam (OKI) tingkat menteri yang meliputi negara-negara tetangga Irak, G8, dan China di Shram El Sheikh, Mesir. (rtr-ed-30)