SEMARANG - Pemkot diminta membentuk dan mengaktifkan sistem peringatan dini untuk menanggulangi banjir. Cara itu dipandang lebih bermanfaat dibandingkan dengan sekadar menumpuk karung pasir di tanggul Banjirkanal Barat.

Peneliti dari Studi Lingkungan Hidup Undip Drs Edi Santoso SU, Selasa (23/11) mengemukakan hal itu menanggapi upaya Pemkot memasang karung pasir di Banjirkanal Barat. Upaya penanggulangan banjir itu, oleh beberapa kalangan dinilai tidak bermanfaat.

Kota Semarang saat ini sudah memasuki musim hujan. Untuk itu, upaya yang bisa dilakukan Pemkot adalah meningkatkan kewaspadaan warga. Artinya, warga perlu diberi pemahaman tentang cara-cara yang harus dilakukan bila musibah itu terjadi.

Cara seperti ini sudah dilakukan di berbagai negara maju termasuk Jepang. Negeri Matahari Terbit itu dikenal paling sering diguncang gempa dan masyarakatnya dilatih untuk menghadapinya. Untuk Kota Semarang, upaya mengajak warga waspada bisa disampaikan lewat kelurahan-kelurahan.

Upaya itu, ujar dia, juga harus dipadu dengan sistem peringatan dini dan didukung adanya prosedur standar operasi penanggulangan banjir secara detail. ''Sayang, prosedur semacam itu tidak pernah ada. Padahal, Kota Semarang setiap tahun menjadi langganan banjir,'' ujar dia.

Dalam standar operasi itu ditetapkan upaya pencegahan pada saat terjadi banjir dan sesudahnya. Termasuk di dalamnya lokasi-lokasi pemantauan banjir, posko pemantauan debit air, posko penanggulangan bencana, komunikasi, teknik pengungsian, lokasi penampungan pengungsi, penyediaan bahan makanan, dan tindakan darurat.

Standar operasi itu kemudian disosialisasikan kepada warga sehingga mereka tahu tindakan yang harus dilakukan bila musibah datang. Warga di daerah rawan bencana juga perlu mendapatkan berbagai latihan penanggulangan bencana dan evakuasi. ''Tentu saja standar prosedur operasi itu dibuat lewat studi oleh para ahli,'' ungkap dia.

Libatkan Masyarakat

Dia menilai, upaya penanggulangan banjir yang dilakukan Pemkot selama ini juga tidak melibatkan masyarakat. Berbagai program hanya memberi kesan untuk kepentingan Pemkot. Jika hal ini terus dilakukan, citra Pemkot justru bisa menjadi negatif.

Agar sebuah kebijakan bisa memperoleh hasil optimal, harus memenuhi tiga hal. Pertama, ada partisipasi publik yang cukup tinggi. Kedua, ketepatan program dan nilai manfaatnya. Ketiga, ada kemungkinan kebijakan itu dikembangkan.

Mengacu pada tiga hal itu, menurut pandangan dia, partisipasi aktif warga sangat penting. Untuk itu, sebaiknya upaya penanganan banjir termasuk penyediaan karung-karung pasir di Banjirkanal Barat dilakukan warga. Sementara itu, Pemkot bisa mendukung dengan menyediakan bahan dan dana.

Dia menekankan, membuat tanggul darurat juga tak bisa asal-asalan seperti di Banjirkanal Barat. ''Sebelum dibuat harus ada kajian teknis termasuk debit air dan periode ulang hujan,'' tutur dia.

Jadi sebelum karung-karung dipasang, Wali Kota sebaiknya meminta pendapat dari pakar. Mereka yang kemudian akan memperhitungkan waktu, cara, dan posisi yang tepat untuk meletakkan karung-karung itu.

Kalau itu tidak dilakukan, jangan-jangan air justru melimpas melalui tempat-tempat yang tidak diberi karung.

''Bisa saja air tetap melimpas karena tumpukan karung justru lebih rendah dari permukaan air,'' tandas dia. (G6-64j)