SEMARANG-Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir jabatan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip periode 1999-2004 kepada DPRD setempat akan disampaikan malam ini dalam Sidang Paripurna DPRD.

Laporan keterangan AMJ wali kota itu, mendapat perhatian serius Fraksi PK Sejahtera. Bahkan fraksi beranggotakan 5 orang itu membentuk posko aspirasi di ruang fraksinya, kemarin. Ketua FPK Sejahtera Agung Budi Margono ST menuturkan, posko itu akan menerima masukan masyarakat terhadap pembangunan Semarang selama kepemimpinan Sukawi Sutarip.

Semua aspirasi yang masuk, baik berupa respon positif maupun kritik terhadap pemerintah kota Semarang akan dijadikan bahan pandangan Dewan dan pendapat akhir fraksi terhadap LPJ wali kota.

Dia menegaskan, posko itu tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan pemerintah, tetapi sebagai upaya menggali data kritis dari masyarakat. Kalaupun nantinya ditemukan ada kesalahan perjalanan pemerintahan, maka harus dijadikan sarana introspeksi. ''Demikian pula jika diketahui ada langkah positif dalam pembangunan kota, harus ditangkap sebagai keberhasilan yang harus terus dipertahankan.''

Keberadaan posko aspirasi juga diprakarsai DPD PK Sejahtera Kota Semarang. Selain membuat posko, fraksi dan partainya juga akan mengadakan sejumlah kegiatan, baik berupa seminar maupun konsultasi dengan pakar untuk mempelajari laporan keterangan pertanggungjawaban AMJ Wali Kota.

Pada laporan keterangan AMJ tahun ini memang tidak ada penolakan atau penerimaan dari legislatif. Yang ada hanya upaya mengkritisi untuk perbaikan pemerintahan kedepan. ''Karena itu yang kami lakukan adalah upaya mengkritisi dan untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat,'' imbuhnya.

Sekretaris DPD PK Sejahtera, Harsono mengatakan, dari sejumlah materi LPJ Wali Kota ada beberapa yang membutuhkan pengetahuan tertentu untuk memahaminya. Karena itu membutuhkan masukan dari para pakar, khususnya kalangan profesional. ''Tadi saya baru saja menghubungi beberapa pakar, seperti pakar lingkungan Prof Sudharto P Hadi, LBH dan pakar-pakar lainnya.''

Malam Nanti

Sementara itu, Kepala Kantor Infokom Pemkot Drs Ulfi Imran Basuki, Senin lalu menuturkan, rencana penyampaian LPj Wali Kota Rabu (24/11) telah diputuskan dalam rapat Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kota Semarang yang diiikuti anggota Panmus dan eksekutif.

''Sekarang, sesuai UU No. 32 Tahun 2004, istilahnya penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, bukan Laporan Pertanggungjawaban,'' kata dia sesuai mengikuti rapat Panmus.

Dia menjelaskan, laporan keterangan pertanggungjawaban itu akan disampaikan Wali Kota dalam sidang paripurna yang digelar Rabu malam pukul 19.00. Penyampaian dilakukan malam hari, mengingat jadwal di DPRD Kota yang begitu padat dengan berbagai kegiatan pembahasan rapat dengan agenda lainnya. ''Dalam sidang paripurna pertama itu akan dibacakan keterangan pertanggungjawaban wali kota,'' tuturnya.

Pada Senin 6 Desember 2004 dilanjutkan sidang paripurna tahap kedua dengan agenda pandangan umum anggota Dewan pendapat fraksi. Kemudian dilanjutkan sidang paripurna tahap ketiga pada Kamis 9 Desember dengan agenda jawaban wali kota dan pendapat akhir fraksi serta sambutan wali kota.

Untuk mempersiapkan keterangan pertanggungjawaban itu, lanjut Ulfi seluruh dinas, bagian, kantor, badan dan unit teknis lainnya terus menyelesaikan materi laporan. (G17,H1-64)