SEMARANG-Pemerintah Provinsi Jateng kini sedang mengkaji penerbitan obligasi atau surat utang untuk membiayai pembanguan infrastruktur. Pengkajiannya diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

''Tetapi rencana itu belum pasti karena kami masih melihat dulu apa plus dan minus obligasi tersebut,'' ujar Gubernur Jateng H Mardiyanto seusai menghadiri halalbihalal bersama kalangan perbankan Jateng di Kantor Bank Indonesia (BI) Semarang Jalan Imam Barjo, kemarin.

Ia mengakui obligasi sangat penting untuk mengatasi masalah pendanaan untuk membangun infrastruktur, salah satunya adalah jalan tol Semarang-Solo. Meski demikian akan lebih baik jika pembangunannya dilakukan melalui sharing atau penyertaan modal dari pemerintah dan investor.

''Lagipula untuk menerbitkan obligasi juga bergantung pada pasar. Sejauh ini kami melihat pasar obligasi belum bisa dipastikan,'' jelasnya.

Pihaknya tidak latah ikut-ikutan dengan sejumlah daerah yang sudah menerbitkan obligasi untuk pembiayaan pembangunan.

''Penerbitan obligasi merupakan sesuatu yang baru sehingga tidak bisa begitu saja direalisasi. Kami akan meminta pendapat dulu dari perguruan tinggi dan profesional di bidang pasar modal,'' tandasnya.

Nugroho SBM, dosen Fakultas Ekonomi Undip mengemukakan jika pemerintah kabupaten atau kota akan mengeluarkan obligasi maka bunga dan capital gain-nya harus lebih menarik dari bunga deposito, tabungan, serta obligasi perusahaan swasta.

Supaya bisa memberikan bunga yang lebih menarik, menurut dia, perlu ada pembebasan pajak atas bunga obligasi dan mendorong perdagangan aktif obligasi daerah.

''Misalnya lewat penegakan hukum di bursa efek sehingga investor mendapatkan capital gain yang cukup,'' ujarnya.

Dia menambahkan instrumen keuangan itu berpotensi menjadi salah satu andalan sumber pendanaan di daerah jika telah ada kesiapan secara matang pada tingkat pelaksana dan masyarakat sebagai calon investor.

Secara teknis, kata dia, agar obligasi daerah mempunyai nilai jual perlu dipertimbangkan secara cermat besar dan kecilnya suku bunga yang ditetapkan. Bunga mesti menarik dan kompetitif dibandingkan dengan jenis investasi lain.

''Sebagai instrumen keuangan, obligasi daerah harus memiliki daya tarik dan daya pikat tinggi di mata calon investor dibandingkan dengan beberapa instrumen keuangan lain yang sudah ada. Obligasi daerah termasuk instrumen investasi yang berisiko rendah,'' tambahnya.

Selain itu, sukses atau tidak pasar obligasi daerah bergantung pada jenis proyeknya. Jalan tol Semarang-Solo merupakan salah satu proyek yang layak dibiayai dengan obligasi.

''Kalau prospeknya bagus maka pasti bisa terserap oleh pasar. Jalan tol Semarang-Solo bisa menjadi salah satu contoh apabila pemerintah provinsi akan menerbitkan obligasi,'' tuturnya.

Pemerintah akan mengizinkan pemerintah daerah menerbitkan obligasi sebagaimana tertuang dalam salah satu pasal amandemen UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Syarat-syarat penerbitan antara lain hanya dijual di pasar domestik dalam mata uang rupiah, serta khusus untuk membiayai proyek yang menguntungkan. (G2-53)