KOTA - Hari ini, tepat 100 hari kerja sejak 40 anggota DPRD Surakarta periode 2004-2009 dilantik 14 Agustus lalu. Namun dalam jangka waktu tersebut, kinerja para wakil rakyat itu dinilai belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Mereka masih berkutat pada permasalahan internal, padahal banyak permasalahan di Solo yang mendesak untuk segera diselesaikan," kata pengamat hukum dan tata negara, Joko Trisno Widodo SH kepada Suara Merdeka, Minggu (21/11).

Anggota DPRD periode 1997-1999 tersebut menilai, kinerja DPRD kali ini teramat lamban. "Bisa dibilang terlalu berhati-hati, atau lebih tepat cenderung takut mengambil risiko. Tapi karena takut salah, justru mengakibatkan kinerjanya bergerak lambat, kalau tidak mau dianggap stagnan."

Dia menengarai, kasus dugaan korupsi yang kini menjerat 43 anggota DPRD periode sebelumnya menjadi peristiwa traumatik bagi anggota saat ini.

"Padahal semestinya tidak demikian; DPRD sekarang kan harus bisa bersikap lebih berani dan menonjol karena semangatnya memang lebih baru. Asal semuanya konstitusional, jangan ragu-ragu dan jangan takut menanggung risiko."

Dia mencontohkan pembuatan tata tertib (tatib) DPRD yang kini sedang dikonsultasikan ke Gubernur Jateng. Lantaran masih menunggu hasilnya, DPRD belum membuat alat kelengkapan DPRD, seperti komisi dan panitia anggaran yang mutlak diperlukan dalam pembahasan perubahan APBD, yang semestinya sudah mulai dibahas bersama dengan tim penyusun anggaran eksekutif.

"Kalau soal alat kelengkapan, DPRD seharusnya bisa lebih cekatan. Kalau soal mekanisme kerjanya, kan bisa disesuaikan. Tidak perlu harus menunggu hasil konsultasi Gubernur. Lagi pula, untuk masalah seperti pimpinan dan anggota komisi, tidak mungkin akan direvisi Gubernur. Masalah mekanisme kerja, kan bisa disesuaikan."

Masalah Krusial

Pada bagian lain, dia menyoroti sejumlah masalah krusial yang mendesak untuk segera diselesaikan, di antaranya tunggakan pajak penerangan jalan umum (PPJU) senilai Rp 4 miliar dan tertundanya pembangunan sejumlah proyek yang menyentuh kepentingan publik, seperti pembangunan kembali pasar Nusukan dan batalnya proyek fly over di Kadipiro, Banjarsari.

"Untuk tunggakan PPJU, misalnya, kalaupun pimpinan DPRD sempat membahas masalah itu, hanya sebatas fasilitator antara PLN dan Pemkot, dan tidak mengeluarkan kebijakan yang sifatnya solutif. Semestinya, itu menjadi pendorong bagi DPRD untuk segera menyelesaikan agenda yang mendesak. DPRD harus mampu mengejar ketertinggalannya, jangan berkutat kepada permasalahan internal saja."

Sementara itu pengajar Fakultas Hukum UMS Sudaryono SH MHum menambahkan, DPRD harus mengejar ketertinggalannya dengan mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang parpol, terlebih kepentingan pribadi.

"Memang, permasalahan lambatnya kinerja itu tidak hanya dihadapi DPRD Solo, tapi setidaknya lembaga legislatif mampu menunjukkan kinerja nyata. Untuk kasus tunggakan PPJU, misalnya. Kalau tidak segera ada keputusan, terus (ekstremnya) listrik dicabut yang rugi kan masyarakat?"

Pembuatan tatib, jelas dia, cukup mampu memunculkan peluang dan distorsi bagi anggota DPRD.

"Dalam persoalan itu, nuranilah yang berbicara. Jangan sampai anggota DPRD berpikir bisnis, tapi kepentingan rakyatlah yang harus dikedepankan. Rakyat Solo benar-benar menunggu dan berharap kepada hasil kerja para wakilnya." (G13-17a)

Komentar Masyarakat

* Joko, Keprabon: Selama 100 hari DPRD Kota Surakarta dilantik, tidak ada kerjaan lain kecuali sibuk mengurus diri sendiri. Mulai dari urusan besaran gaji, tunjangan, sampai yang lainnya. Yang paling menjengkelkan, adalah ketika membahas tunjangan perumahan, yang sama sekali tidak patut. Mereka tinggal di rumah sendiri, tetapi minta tunjangan rumah. Tugas yang berkait dengan masyarakat, hanya sekali dilakukan, yakni inspeksi ke lapangan arus mudik. Itu pun sekali; padahal arus mudik sudah "geger" sejak H-7. Ya itulah Dewan, tak berubah.

* Budi Santoso, Jajar : Saya sebenarnya mengharapkan ada perubahan besar, ketika DPR mulai dipilih langsung. Tetapi ternyata harapan tinggal harapan. Selama 100 hari, mereka hanya berkutat soal fraksi, soal tata tertib, yang intinya hanya urusan diri sendiri. Padahal ada persoalan yang menyentuh masyarakat, yang harus segera diperhatikan. Mereka berlaku seperti birokrat; administrasi dulu dirampungkan. Tampaknya Dewan tidak akan berbeda dengan yang dulu.

* Alif Basuki, pegiat Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional): Sangat sedikit yang dihasilkan anggota DPRD pada seratus hari pertamanya. Mungkin karena di antaranya masih terjadi tarik ulur tentang anggaran perumahan yang sempat mengemuka belum lama ini, atau bisa juga karena masih sibuk pilpres. Saya cuma berharap, perbaiki citra DPRD yang selama ini di hadapan masyarakat sudah cukup miring. Segera selesaikan pekerjaan yang mendesak, seperti membentuk alat kelengkapan DPRD. (G13-17a)