| Senin, 22 Nopember 2004 | PANTURA |
Jalan Tegal-Pemalang Segera Diperlebar
TEGAL- Kondisi penyempitan ruas jalan (bottle neck) sepanjang 24 km Tegal-Pemalang perlu segera diperlebar. Hal itu untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas yang acap kali terjadi, terutama ketika Lebaran. Rencana pelebaran jalan tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Lintas (Bakorlin) III Wilayah Pekalongan dan Banyumas, Tjipto Hartono, seusai memberikan sambutan acara Kongres Mahasiswa Tegal, Sabtu (20/11). Dia menyatakan, ruas jalan yang kini hanya dua lajur akan menjadi empat lajur. "Ya, untuk pelebaran ruas jalan sepanjang 24 km dari Tegal hingga Pemalang sudah diprogramkan antara Pemprov dan masing-masing Pemkab. Mungkin pada 2005 nanti pekerjaan fisik sudah dimulai. Diharapkan dengan adanya pelebaran ruas jalan tersebut bisa mengatasi kemacetan seperti saat Lebaran sekarang ini," katanya. Dia menyebutkan, persiapan untuk pelebaran ruas jalan tersebut sudah dibicarakan antara Pemprov dan Pemkab Pemalang ataupun Kabupaten Tegal. Pembicaraan tersebut untuk mencari jalan keluar pembebasan tanah di sekitar ruas jalan. "Kami sudah bicarakan. Untuk pembebasan tanah diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah masing-masing, seperti wilayah Suradadi ke Pemkab Tegal dan sekitar Comal ke Pemkab Pemalang," paparnya. Ketika ditanya mengenai anggaran yang digunakan untuk memperlebar ruas jalan tersebut, dia menegaskan dana pembangunan jalan dari pemerintah pusat. "Berapa besarnya saya tidak ingat jumlahnya, yang pasti pemerintah daerah diminta untuk bantuan pembebasan tanah. Hal itu tentu saja mendapat apresiasi positif dari Pemprov dengan dukungan dari Pemkab setempat. Baru kali ini pembangunan jalan justru dibantu dari pemerintah daerah," tukasnya. Dia juga mengatakan, pembebasan tanah tersebut perlu ada dukungan positif dari masyarakat setempat. "Terutama mereka yang terkena pelebaran. Upaya kami, biaya ganti rugi yang diberikan itu tidak menjadi beban masyarakat namun bisa menjadi ganti untung," tandasnya. Berapa besar ganti rugi tersebut? "Ya, tergantung pada pendekatan Pemkab masing-masing. Dan, mohon ada kebijaksanaan khusus baik dari masyarakat maupun Pemkab mengingat jalan tersebut merupakan kebutuhan kita bersama," tandasnya. (G12-90s) |