UNTUK menutup defisit ABPN 2004 PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) ditargetkan oleh pemerintah menyetor Rp 4 triliun. Mohammad Syahrial, Direktur Utama PT PPA mengatakan untuk memenuhi target tersebut ada tiga jurus alternatif yang akan dijajal.

Pertama, melakukan aksi korporasi, antara lain peningkatan nilai aset, program kerja sama pengelolaan, dan divestasi.

Kedua, bisa menyetorkan dividen kepada negara dari pengelolaan aset dan ketiga, melakukan setoran kepada pemerintah melalui pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu.

Dalam APBN Perubahan 2004 pemerintah menaikkan target penjualan aset program restrukturisasi perbankan dari Rp 5 triliun (sekitar 0,3% dari PDB) menjadi Rp 12,9 triliun (sekitar 0,6% dari PDB).

Target privatisasi tetap Rp 5 triliun sehingga total penjualan aset program restrukturisasi perbankan dan privatisasi dalam APBN Perubahan 2004 sekitar Rp 17,9 triliun.

Realisasi defisit dalam APBN 2004 diperkirakan di atas target sebesar 1,3% dari PDB atau mencapai Rp 26 triliun.

Pembengkakan defisit terjadi karena ada perbedaan asumsi harga minyak di APBN dan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia beberapa bulan terakhir berada di atas 40 dolar AS/barel.

Untuk menutup defisit tersebut pemerintah mengupayakan beberapa pilihan. Di antaranya meningkatkan penjualan aset negara di PPA.

Angka setoran yang harus ditanggung oleh PPA untuk menutup defisit juga lebih besar dari perkiraan sebelumnya senilai Rp 1,6 triliun karena penjualan saham Bank BNI belum terealisasi.

Padahal semula tahapan rencana divestasi 30% saham pemerintah di Bank BNI sudah selesai dilakukan oleh manajemen bank BUMN itu dan siap dilaksanakan 4 Oktober 2004.

Namun rencana itu terganjal karena belum ada persetujuan dari DPR. Kapan pelaksanaan divestasi bank itu masih harus menunggu persetujuan legislatif.

Terkait dengan rencana divestasi Bank BNI terungkap seluruh proses tahapan divestasi mulai persiapan internal, due diligence (uji tuntas), hingga penerbitan propektus telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Selanjutnya, jika DPR telah sepakat maka akan dilakukan road show kepada calon investor di luar negeri. Rencananya, road show dimulai dari Singapura, dilanjutkan ke Hong Kong, London dan sejumlah negara di Eropa, serta berakhir di New York, AS.

Saat ini kinerja Bank BNI bisa disebut memuaskan. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) terjaga pada level 18,48% yang berarti jauh lebih tinggi dari persyaratan Bank Indonesia (BI) sebesar 8%.

Rasio profitabilitas, yaitu return on asset (ROA) dan return on equity (ROE), pada triwulan III tahun 2004 naik signifikan dari periode yang sama tahun lalu.

ROA dan ROE triwulan III tahun 2004 masing-masing 2,49% dan 29,59%, sedangkan pada periode yang sama 2003 sebesar 1,12% dan 18,47%. Itu menunjukkan tingkat profitabilitas telah pulih.

Pada periode September 2003 hingga September 2004 Bank BNI telah melepas obligasi pemerintah senilai Rp 7,03 triliun, sehingga pada akhir triwulan III 2004 jumlah obligasi pemerintah menjadi Rp 36,99 triliun. Jumlah itu tidak termasuk obligasi yang diperdagangkan.

Itu sejalan dengan keinginan Bank BNI mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari obligasi pemerintah. Per September 2004 kontribusi bunga obligasi pemerintah terhadap pendapatan bunga hanya 31,6%,

Rencana Kerja

Agar dapat memenuhi target setoran sekarang PPA menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Salah satu prosedur yang mesti ditempuh adalah meminta persetujuan dari komisaris dan Menteri Negara BUMN.

Dana yang dihimpun PPA diperoleh dari program penjualan saham bank serta program kerjasama pengelolaan aset.

Diakui atau tidak, PPA menjadi salah sumber pendanaan yang diharapkan pemerintah bisa menutup defisit APBN 2004.

Sebagai pengelola aset perusahaan itu akan menjalankan apa pun yang diperintahkan oleh Menteri Keuangan selaku pemilik aset. Misalnya jika 20% sisa saham di Bank Permata diminta dijual pada tahun ini juga, maka PPA sudah siap.

Untuk APBN 2004 dan 2005 PPA ditargetkan menyetor dana Rp 5 triliun. Perinciannya, untuk 2004 diminta menyetor Rp 2,8 triliun dan tahun depan Rp 2,2 triliun. Untuk Rp 2,2 triliun PPA berharap dapat memenuhi dari penjualan Bank Permata dan dividen saham bank.

Dalam penjualan 20% sisa saham pemerintah di Bank Permata PPA berpendapat apabila dijual di bursa saham maka tidak membutuhkan waktu selama saat penjualan 51% saham kepada investor strategis. Jika dijual pada tahun ini juga maka waktunya masih memungkinkan.

Namun, apabila investor di bursa saham menawar 20% saham bank Permata dengan harga lebih rendah dari penjualan sebelumnya, PPA telah menyiapkan Konsorsium Standard Chartered Bank-Astra International sebagai standby buyer atau pembeli siaga.

''Kalau dijual kepada mereka paling tidak harga penjualannya akan sama dengan sebelumnya,'' tutur Syahrial.

Selain sisa 20% saham Bank Permata, saat ini pemerintah masih memiliki saham di beberapa bank, yakni Bank Internasional Indonesia (BII) 20,78%, Bank Danamon 20,50%, Bank Niaga 21,51%, Bank BCA 5,04%, Bank Panin 0,0005%, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) 28,39%, dan Maybank Indocorp 6,08%.

Menteri Keuangan Jusuf Anwar menyebutkan penjualan 10% saham pemerintah di Bank Danamon bertujuan mengamankan pelaksanaan APBN 2004.

Pasalnya, beberapa target pos pembiayaan tidak terpenuhi serta peningkatan beberapa pos belanja akibat kenaikan subsidi BBM setelah harga minyak dunia melonjak.

PT PPA telah ditugasi agar melakukan persiapan penglepasan sejumlah saham pemerintah yang masih tersisa di Bank Danamon.

Penjualan sebagian saham pemerintah di Bank Danamon membuat ini pemerintah masih memiliki 10,5% saham dan tetap berhak mengontrol bank tersebut.

Menteri Keuangan juga meminta PPA segera menjadwalkan penglepasan saham tahun ini juga dengan tetap menyesuaikan momentum di pasar saham serta sektor perbankan untuk memperoleh hasil optimal.

Penglepasan saham pemerintah dilakukan sesuai dengan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No 33/2004 soal Divestasi, dan persetujuan tertulis DPR 4 Agustus 2004.

Atas dasar itu Menteri Keuangan meminta PPA agar segala proses yang dilakukan memenuhi asas-asas good corporate governance atau tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas publik, serta hasil maksimal.

''Sehubungan dengan tata kelola yang baik adalah bisa saja saham yang dijual tersebut kembali dikuasai oleh Temasek sehingga terjadi kepemilikan mayoritas tunggal di Bank Danamon,'' kata Jusuf Anwar.

Alasannya, pola yang dipakai adalah private placement, bukan market placement sehingga Temasek sebagai pemilik saham terbesar Bank Danamon berpeluang besar membeli lagi dan menguasai 70% saham.(Budi Nugraha-53)