SUKOHARJO- Janji DPRD Sukoharjo untuk segera bekerja, mulai ada tanda-tanda positif. Seminggu setelah penetapan tatib, mereka berhasil menetapkan susunan keanggotan di empat komisi yang ada.

Bahkan seusai penetapan, keempat komisi langsung mengadakan pertemuan. Menurut Ketua Komisi I Hasman Budiadi SE, agenda rapat pertama untuk melakukan konsolidasi. Diharapkan komisi dapat segera bekerja untuk menjaring aspirasi masyarakat. Apalagi berbagai agenda penting ke depan sudah menunggu untuk dibahas.

''Jadwalnya memang mepet sekali. Kami harus segera membahas RAPBD 2005, keuangan daerah serta pembahasan akhir masa jabatan bupati,'' katanya.

Ironisnya, FPG yang memiliki tujuh anggota gagal menempatkan anggotanya di jabatan ketua komisi. Sebaliknya, FPKS yang hanya memiliki lima anggota mampu merebut posisi ketua Komisi I. Adapun FKPD yang merupakan fraksi gabungan dari PPP, PKB, Partai Demokrat, dan PKPI merebut posisi ketua Komisi IV, wakil ketua Komisi I, dan sekretaris Komisi III.

Untuk fraksi terbesar, FPDIP mampu menempatkan anggotanya di semua jabatan penting di setiap komisi. Fraksi beranggota 17 anggota tersebut menempatkan wakilnya sebagai ketua Komisi III. Selain itu juga merebut posisi wakil ketua Komisi II dan Komisi IV. FPDI-P juga merebut posisi sekretaris di Komisi I dan Komisi II.

Ditemui seusai penetapan, Ketua DPRD Wardoyo Wijaya SH menuturkan, pemilihan ketua, wakil ketua, dan sektretaris di semua komisi merupakan pilihan para anggota komisi tersebut. Pihaknya sama sekali tidak terlibat atau memengaruhi proses pemilihan. Bila kemudian anggota FPDI-P menempati beberapa posisi strategis di semua komisi, hal tersebut karena kehendak anggota komisi.

''Nggak ada intervensi. Memang saya dari FPDI-P, namun proses pemilihan unsur pimpinan komisi, saya tidak terlibat sama sekali.''

Apakah Koalisi Kebangsaan telah ditinggalkan? Wardoyo mengaku tidak ada persoalan dengan koalisi tersebut. ''Lho, yang memilih itu kan para anggota komisi masing-masing. Terserah mereka mau memilih siapa untuk menduduki posisi pimpinan komisi. Sebagai ketua DPRD, saya juga tidak mengintervensi, semua dilakukan secara fair dan transparan,'' tegasnya.

Wakil Ketua DPRD asal FPG Sri Waluyo mengaku sudah menduga bahwa Partai Golkar akan disingkirkan. Dia mengakui, hal itu juga menunjukkan bahwa Koalisi Kebangsaan di Sukoharjo ternyata tidak berjalan. ''Sudah sejak sebelum pemilihan pimpinan DPRD definitif kami merasakan hal itu. Apalagi saat itu, kami paling kritis menyikapi berbagai persoalan di tubuh Dewan. Tapi bagi saya itu tidak masalah. Toh memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak harus menjadi ketua komisi.''(G10-85s)