Setelah lama tidak berkomunikasi antaralumnus Fakultas Hukum Unissula '92 Semarang, maka terbentuk panitia reuni, silahturrahmi dan halal bi halal. Acara akan diadakan 21 November 2004 di Jl Kini Jaya 36 Kedungmundu Semarang.

Silakan hubungi Putut Yono Baskoro SH Jl Kini Jaya/Gemah 36 Semarang telp 024 (6719042)/081 59361872, Arief Heru Purwanto SH 081 56623141, Taryono SH 081 228 29351, Lathifah Haniem, SHMHum MKn 081 56579934.

Ketua Panitia

Ali Zamroni SH

***

Gubernur dan CPNS

Komitmen Bpk Gubernur untuk menciptakan sistem perekrutan CPNS yang good and clean harus didukung semua pihak. Komitmen ini tidak cukup hanya dibibir, melainkan diimplementasikan dalam tindakan konkret. Yang ditunggu adalah sikap keteladanan Bpk Gubernur dan aparat di bawahnya untuk tidak melakukan KKN, praktik perkoncoan, dan familiisme.

Sikap lugas dan tegas untuk "bersih" dalam penerimaan CPNS akan membuat efek domino yang luar biasa bagi seluruh jajaran di bawahnya, sekaligus dapat menenangkan psikologi masyarakat. Kiranya Bpk Gubernur menginstruksikan kepada jajaran struktural di bawahnya sekaligus memberi sanksi tegas bila ada yang bermain.

Selain itu mohon pemberian prioritas kepada tenaga honorer yang puluhan tahun, atau minimal telah mengabdikan diri selama lebih dari 15 tahun berturut-turut di suatu instansi. Penghargaan ini saya kira sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan kepada negara dan masyarakat.

Bagaimana pun pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS akan mengurangi beban daerah baik dalam APBD I maupun APBD II. Bukankah mereka sudah mempunyai pengalaman banyak dan jelas. Tentu saja pemberian prioritas ini tidak lebih dari 7 % dari seluruh kuota CPNS yang ada dan harus selektif serta tidak fiktif.

Dengan sikap yang arif, maka akan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekaligus tetap memberi kesempatan kepada yang lain untuk berkompetisi secara fair, sehat, jujur, dan transparan.

Alamsyah SS MHum

Gedangan, Welahan Jepara

***

Dishub Cilacap agar Bertindak Tegas

Meski ada rambu lalu lintas semua bus ekonomi AKAP-AKDP harus masuk terminal Karangpucung Cilacap, ternyata masih banyak bus yang menurunkan/menaikkan penumpang di luar terminal sebelah utara.

Akibatnya penumpang bergerombol dan petugas berlarian mengejar retribusi terminal. Sialnya lagi kalau bus tersebut saling balapan, bisa membahayakan penumpang.

Itupun tidak ada tindakan tegas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Sangat ironis, kalaupun ada petugas bus-bus tidak dikenakan sanksi, yang penting bayar retribusi, juga tidak menghiraukan keselamatan penumpang yang menyeberang masuk terminal, padahal pas tikungan.

Hal ini mengakibatkan kian sedikitnya penumpang yang masuk terminal, sehingga pedagang juga sepi pembeli. Saya harapkan Pemkab Cilacap tegas terhadap kinerja Dinas Perhubungan semaksimal mungkin untuk lebih profesional dalam pengelolaan terminal tersebut.

Arif

Cimanggu, Cilacap

***

Imbauan untuk Depag Demak

Sehubungan dengan turunnya Dana Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) bagi guru-guru swasta periode tahun 2004 ini, saya imbau kepada Kandepag Demak, untuk mengucurkan dana tersebut langsung kepada para guru yang bersangkutan.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari potongan yang tidak perlu, yang mungkin dilakukan lembaga tertentu. Saya guru swasta yang mengajar di Madrasah Aliyah di Mranggen. Pada periode tahun ini saya hanya menerima dana BKG sebesar Rp 450.000.

Saya juga ingin tanyakan besarnya dana yang seharusnya diterima tiap guru swasta untuk BKG tahun ini. Semoga harapan ini disikapi secara positif.

Bambang Sukmadji

Jl Kebon Rejo Utara I/7 Kebon Batur-Mranggen Demak

***

CPNS, Pro Kualitas

PNS adalah salah satu tulang punggung negara. Jika PNS keropos maka negara juga keropos. Karenanya, perekrutan CPNS tidak boleh mengalami "malpraktek". Panitia penerimaan CPNS Rembang seperti diberitakan (SM 29/10/04), akan memberikan poin tinggi terhadap variable tua usia dan variable putra daerah.

Jika kita pikir secara arif bijaksana sesungguhnya dua variable itu bertentangan dengan nilai-nilai pembaruan dan nilai-nilai persatuan Indonesia. Sebab, penonjolan variable tua usia berarti rekrutmen ini lebih menitikberatkan pada sistem antre. Hanya mengandalkan kuantitas waktu, tidak kualitas. Padahal bagi pembaruan suatu negara, kualitas adalah suatu kelaziman.

Penonjolan variable putra daerah adalah blunder wawasan kebangsaan. Karena kontra-nasionalisme. Bahkan sama dengan neonepotisme. Dalam konteks bangsa yang bernegara, istilah putra daerah sama sekali tidak memiliki relevansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks itu, istilah yang harus dipersepsikan oleh setiap anak bangsa seharusnya adalah putra bangsa/putra negara. Imbauan saya, dalam rekrutmen CPNS ambil putra-putra bangsa/negara yang terbaik.

Khoeri AM

Desa Kutoharjo Rt 1/Rw 8, Pati

***

Tanggung Jawab CV Kosuma Mandiri

Bulan Juni 2004 saya membeli secara tunai telepon CDMA portable Nokia 5185 di CV Kosuma Mandiri Jl Hayam Wuruk 1 Semarang. Awalnya telepon tidak bermasalah tetapi setelah 3 minggu, layar (LCD) mati. Telepon tersebut bergaransi 12 bulan maka segera saya serviskan di toko penjual.

Setelah 3 minggu, saya tanyakan mengenai kondisi telepon, ternyata belum ada penanganan apa pun. Pihak penjual beralasan karena teknisi sedang keluar kota. Telepon akhirnya saya bawa pulang masih dalam kondisi layar mati.

Tanggal 24 September 2004 saya kembali dengan tujuan ada tindak lanjut terhadap telepon saya (nota terlampir). Selama 2 bulan saya selalu memantau kondisi telepon saya yang belum juga beres. Setelah terlewati, saya langsung menanyakan kondisi telepon tersebut.

Jawabannya di luar dugaan. Dengan alasan nota tanda terima hilang, telepon belum juga ditangani. Di mana tanggung jawabnya. Telepon tersebut saya gunakan untuk mencari nafkah. Saya imbau para pembaca berhati-hati dengan layanan CV Kosuma Mandiri, agar kejadian serupa tidak menimpa Anda.

Raditya Indra Jaya

Jl Kapas Utara VII/i-48 Genuk Indah, Semarang