GEBRAKAN yang diawali Hidayat Nurwahid, baik sebagai Ketua MPR maupun anggota DPR, dan kemudian diikuti sejumlah anggota DPR dan MPR lainnya untuk menolak segala fasilitas yang berbau kemewahan, sempat memperoleh acungan jempol dari berbagai kalangan. Sayangnya, gaung semangat keserderhanaan itu sesaat kemudian hampir tertelan bumi, manakala di DPR terjadi konflik antarkoalisi yang makin meruncing.

Tak pelak, Presiden pun menyatakan bahwa sambil menunggu perkembangan internal DPR menginstruksikan kepada para menteri, lembaga pemerintahan non departemen, Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung untuk sementara tidak menghadiri undangan yang dikirimkan DPR, hingga lembaga negara tersebut menyelesaikan masalah internalnya dengan baik. (Suara Merdeka, 2 November 2004).

Konflik di DPR yang dipicu oleh persoalan pembentukan komisi, sungguh sangat mengherankan sekaligus memuakkan.

Lepas dari siapa yang salah dan yang benar, siapa yang memulai lebih dulu, dan sebagainya, jelas konflik yang banyak membuang energi tersebut harus segera diselesaikan, bila DPR ingin citranya tidak makin terpuruk. Pengalaman pencitraan terhadap DPR periode sebelumnya mestinya menjadi pelajaran, bukan malah makin dirusak seperti gejala yang tampak akhir-akhir ini.

Banyaknya kaum intelektual di DPR yang seharusnya lebih rasional dalam bersikap serta berperilaku, tampaknya masih jauh dari kenyataan. Kepentingan kelompok serta individu yang jelas sangat berbau perebutan fasilitas, mengalahkan rasio, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat yang seharusnya mereka wakili. Tak pelak, semangat kesederhanaan yang diawali Ketua MPR yang sekaligus anggota DPR Hidayat Nurwahid Cs hampir tak bergaung lagi. Hingga cukup logis dan masuk akal bila mantan presiden RI, Gus Dur, melalui berbagai media menjuluki DPR sekarang ini bagai murid-murid play group.

Karena itu, pantas bila kita merenung sambil bertanya dalam hati, tidak sadarkah para anggota DPR sekarang ini bahwa masyarakat menganggapnya badut yang paling lucu.

Akan segera sadarkah mereka dari kekeliruannya, sehingga prinsip dialog, yang sebenarnya merupakan hakikat demokrasi, kembali akan mampu mereka lakukan?

Kepentingan Berlebihan

Bila kita lihat ke belakang, sebenarnya pernah hampir mencair perseteruan antar dua koalisi itu, ketika antar pimpinannya berhasil melakukan lobi. Hasilnya antara lain ada nama-nama yang dikirim pihak Koalisi Kerakyatan. Selanjutnya Alvin Lie dan beberapa temannya mau duduk di beberapa komisi yang terbentuk. Namun, ternyata justru kemudian mereka mendapat tekanan dari fraksinya, hingga akhirnya mengundurkan diri kembali (Suara Merdeka, 2 November 2004).

Bila gejala ini kita cermati, tampak sekali bahwa ternyata kepentingan kelompok, lebih dominan dibanding komunikasi dialogis. Gejala lainnya, meski masing-masing kelompok menggunakan istilah "Kebangsaan" dan " Kerakyatan", ternyata sikap dan perilakunya sangat tidak mencerminkan bahwa apa yang mereka sedang ributkan itu sama sekali bukan demi kepentingan bangsa, apalagi kepentingan rakyat. Meminjam istilah Town dan Alder ( dalam Looking Out, Looking In, l987) ternyata benar adanya bahwa "Meaning is in people, not in words".

Istilah "Kebangsaan" dan "Kerakyatan" itu ternyata sekadar lips service, agar seolah mereka memperjuangkan kepentingan bangsa dan rakyat. Padahal jelas awam pun tahu mereka sekadar mempertahankan kepentingan kelompok, bahkan mungkin kepentingan individu yang bersifat sesaat.

Yang perlu dipertanyakan, apakah mereka tidak sadar bila selalu disorot media yang saat ini mampu menjalankan secara maksimal fungsi mediasi sekaligus fungsi kontrolnya. Apa pun yang mereka lakukan, rakyat dengan jelas akan mengetahuinya sekaligus menilainya, dan nilai yang mereka peroleh jelas sesuai dengan prestasi yang mereka raih.

Philip Lesley ( dalam Cultip & Centre, l987 ) menyebut bahwa reputasi yang mampu ditunjukkan oleh seseorang atau sebuah lembaga ( dan itu dilihat dalam kurun waktu tertentu) akan mempengaruhi citra orang atau lembaga yang bersangkutan. Apa yang dikemukakan Ki Hadjar Dewantara puluhan tahun silam bahwa "ing ngarsa sung tuladha " pun mestinya juga mereka pedomani. Sayangnya, tampaknya mendung tebal sedang menggelayuti hati nurani, akal dan pikiran mereka, sehingga kesan acuh, cuek, bahkan kesan sengaja menggunakan media secara demonstratif sedang mereka pertontonkan.

Stagnan

Apa yang terjadi di DPR memang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Bagaimanapun, DPR adalah lembaga tinggi negara, yang harus bekerja sama dengan lembaga tinggi lainnya ( kepresidenan), agar mampu memperbaiki krisis yang sedang menimpa bangsa ini. Pada waktu kampanye pun mereka telah berjanji untuk memperbaiki bangsa ini, antara lain dengan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pertanyaannya, kapan hal itu akan dilakukan bila mereka hanya sibuk berkonflik tanpa ujung dan pangkal yang bisa segera menyelesaikannya. Karena itu, sesuai dengan amanat UUD l945 hasil amandemen, maka bila mereka tidak segera dapat menyelesaikan konflik internalnya, mestinya ada lembaga lain yang mampu menjadi mediasi, atau UU lain yang bisa membantu menyelesaikannya, sehingga persoalannya tidak berlarut-larut.

Pemerintah sebagai partner kerja pun tentu berharap DPR bisa segera melaksanakan fungsinya dengan baik, sebab pemerintah tentu harus mengkomunikasikan serta mengkonsultasikan segala hal yang menurut UU harus dikerjakan secara bersama-sama dengan DPR. Bila tidak, tentu keadaan akan menjadi stagnan, dan rakyat kembali yang akan menjadi korban.

Celakanya, bila ini terjadi, dari sisi komunikasi politik justru pemerintahlah yang sangat tidak diuntungkan, karena sejak awal, perubahan yang mereka harapkan itu akan dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat akar rumput tidak mau tahu bahwa dalam hal-hal tertentu dalam melakukan perubahan itu pemerintah harus bekerja sama dengan DPR.

Meski demikian, sejalan dengan meningkatnya pengetahuan serta pengalaman masyarakat, terutama berkat sumbangan dari peran media massa, bukan tidak mungkin rakyat akan mengalami perubahan penilaian. Rakyat akan menilai bahwa keterpurukan itu bukan disebabkan oleh pihak pemerintah, melainkan karena DPR yang tidak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.

Itu harus mulai disadari oleh pihak DPR, karena telah ada indikator yang menunjukkan, terutama belajar dari kasus pilpres lalu bahwa rakyat telah cukup cerdas dalam menentukan pilihan. DPR tidak bisa main-main lagi, terlebih justru berharap memperoleh popularitas dengan seolah kelompok mereka masing-masing lah yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Sekarang pun masyarakat akar rumput telah menilai tidak satu kelompok pun di antara dua kelompok yang berseteru dianggap lebih bermutu. Dua-duanya dianggap tidak bermutu.

Karena itu, ke depan kita berharap, apa yang telah dicapai para wakil rakyat di awal melalui perolehan penilaian positif dengan semangat kesederhanaan yang mereka canangkan, tidak justru dilanjutkan, bahkan mungkin akan diakhiri dengan sikap tercela. Ingat kata Yale (dalam Em Griffin, 2000) bahwa kredibilitas seseorang atau sebuah lembaga antara lain akan sangat ditentukan oleh karakter dari orang atau lembaga bersangkutan.

Semuanya tentu kita kembalikan kepada para anggota DPR yang terhormat. Akan terus membangun reputasi sehingga citranya makin positif, atau sebaliknya, akan terus ribut dengan berbagai persoalan sepele yang dibesar-besarkan, sehingga akan sampai pada kemungkinan rakyat yang emosinya memuncak akan melemparkannya secara fisik ke luar dari Senayan. (29)

-- Drs Gunawan Witjaksana Msi, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIK) Semarang, alumnus S2 Ilmu Komunikasi UNS.