HARI Pahlawan merupakan saat tepat bagi politisi di negeri ini untuk merenung; sudahkah memberikan nilai-nilai kepahlawanan kepada rakyat? Nilai-nilai kepahlawanan itu mengacu kepada makna harfiah pahlawan. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:812) disebutkan pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani.

Merujuk kepada beberapa filsuf, bahwa pahlawan adalah manusia menggugah hati. Pahlawan adalah orang besar. "Orang-orang besar adalah mereka yang meluhurkan diri mereka sendiri dengan bekerja demi semua orang. Pengalaman menunjukkan orang yang paling bahagia adalah orang yang membuat semakin banyak orang bahagia." (Karl Marx, 1835).

Budayawan Taufik Abdullah (2002) mengungkapkan jika perbuatan seseorang merupakan pantulan dari nilai ideal dominan, proses kelahiran pahlawan dimulai.

Jadi, secara ringkas bisa dikemukakan nilai-nilai kepahlawanan dimaksud adalah perihal sifat pahlawan seperti keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, kesatriaan, panutan, maupun membahagiakan orang lain.

Sampailah pada sebuah pertanyaan, sudahkah nilai kepahlawanan tadi tumbuh di Senayan? Sebagaimana diketahui Senayan yang berada di Jakarta itu dikenal sebagai lokasi Gedung DPR/MPR. Di sanalah ratusan wakil rakyat berkantor, bekerja dan menyusun siasat politik, atau menghadiri sidang-sidang yang diliput ratusan wartawan dari ragam media.

Keperluan melihat nilai-nilai kepahlawanan di Senayan semata untuk mengukur sejauh mana anggota DPR, misalnya, sungguh-sungguh meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Sungguh sebuah panggung politik ideal jika para anggota DPR mempraktikkan nilai kepahlawanan itu untuk kepentingan rakyat. Artinya, anggota DPR dimaksud menyadari makna akuntabilitas. Sebuah makna yang mengandung semangat "dari rakyat untuk rakyat", bahwa politisi yang akuntabel akan menyadari dirinya berasal dari rakyat, dan karena itu sewajarnya bila berkewajiban mengembalikan sesuatu yang diperolehnya itu kepada rakyat.

Bila dijelaskan secara terbalik, politisi yang tidak akuntabel akan mencampakkan rakyat yang telah memilih mereka, bahkan tak jarang bertindak sewenang-wenang. Kekuasaan yang diperoleh atas dukungan rakyat justru digunakan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya semata.

Sebuah Realitas

Ternyata panggung politik ideal sulit untuk diwujudkan. Realitas yang ada bahwa para anggota DPR itu justru menjauhi rakyat. Elite politik itu terjebak pragmatisme politik. Elite politik itu mahir bersilat lidah untuk meyakinkan adanya makna kerakyatan dari sebuah koalisi. Padahal jika ditelusuri secara seksama rakyat sekadar komoditas. Mereka berkoar-koar memperjuangkan rakyat tetapi kenyataannya lebih bersekutu untuk merebut kekuasaan. Mereka tiba-tiba buta tuli terhadap aspirasi rakyat, walau dalam masa kampanye mengumbar janji muluk-muluk kepada rakyat. Mereka baru dilantik sekitar sebulan lalu tetapi cepat sekali meninggalkan rakyat.

Hanya politisi beretika akan menyingkirkan pragmatisme politik. Etika berasal dari kata Yunani ethos, berarti karakter atau kebiasaan, maka etika dipahami sebagai sistem pengetahuan tentang tindakan manusia. Etika mempertimbangkan dasar-dasar pedoman tindakan manusia yang dapat saja didasarkan pada prinsip pewahyuan, rasionalitas, maupun afektivitas. Dalam filsafat modern, dipahami tiga nilai etik dasariah, yakni berkehendak baik, keadilan dan pengembangan diri.

Bagi Paul Ricoueur, pakar hermeneutika Prancis, etika politik mengincar hidup baik bersama. Dari pendekatan filsafat, akan diketahui bahwa etika politik merupakan manajemen hidup bersama yang baik. Sebuah tata hidup yang mematangkan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan solidaritas.

Jangan bicara etika politik jika melihat carut-marut DPR dewasa ini. Mereka ini jelas-jelas mengingkari etika politik. Justru mereka ini penganut dimensi Machiavelli yang menolak relasi etika dan politik.

Machiavelli menegaskan politik semata-mata strategi sebuah pertarunganan dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Sementara etika adalah pilihan yang sangat tidak strategis dalam politik harian. Etika menjadi berguna saat berfungsi sebagai pemanis sebuah tindak kekerasan politik.

Politisi beretika justru berhadapan dengan kondisi paradoks di masyarakat. Matrix of paradoxs itu semisal, ketika sebagian besar masyarakat menginginkan perubahan maka ada pihak konservatif tetap bermimpi romantisme masa lalu. Ketika sebagian golongan secara ikhlas menerima kekalahan, maka golongan lain akan menunjukkan sikap irasional dengan kecenderungan mengedepankan emosional.

Ketika sebagian kecil elite politik berupaya menyadari makna akuntabilitas, maka ada golongan lain mengkontaminasi mereka dengan pragmatisme politik.

Lihat saja kasus Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Begitu dia ingin menjadi panutan hidup sederhana-misalnya enggan ber-Volvo atau memilih bermalam di kantor-justru dia disoroti tajam telah melempar manuver politik.

Tanpa etika politik tampaknya susah menemukan nilai kepahlawanan di Senayan. Coba saja, mana kerelaan berkorban? Kalau saja sifat ini ada, tentulah tak perlu terjadi perseteruan dua kubu. Mereka bisa saling kompromi demi kepentingan rakyat. Sekarang justru terbalik, kepentingan rakyat diabaikan. Ini jelas-jelas mengkhianati pilihan rakyat. Apakah pengkhianat bisa disebut pahlawan? Tentu tidak. Pengkhianat justru harus dibuang jauh-jauh. Sayangnya, untuk membuang jauh-jauh ini terbentur kepada soal mekanisme. Rakyat tak bisa menarik pilihannya kepada wakil rakyat itu. Rakyat hanya bisa bersuara di media. Paling-paling maksimal cuma bisa melakukan tekanan publik terus- menerus kepada parpol untuk me-recall anggota DPR. Celakanya, parpol pun tak luput dari pragmatisme politik.

Dari problematika yang dipaparkan itu tampaknya keinginan untuk melihat pahlawan dari Senayan merupakan impian belaka. Sekadar mengobati kekecewaan, selayaknya mendengarkan ungkapan orang bijak, bahwa tidak semua zaman melahirkan pahlawan. Barangkali sekarang ini zaman tanpa pahlawan.(18)

-Toto Suparto, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.